NERACA

Jakarta - Lantaran dinilai ingkar janji dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi relay out dan pembangunan gedung perluasan Kantor PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan, PT Widya Satria menuntut BTN mengganti untung, sebab telah merugikan PT Widya Satria. “Karena sampai habis masa berakhirnya bank garansi uang muka, pihak BTN belum juga memberikan uang muka pekerjaan yang sesuai perjanjian,” ungkap Direktur Perwakilan untuk area Riau dan Sumatra PT Widya Satria, Delfried M Sitorus, kemarin.

Dia mengungkapkan kekecewaan atas tindakan BTN yang tidak bertanggungjawab tersebut sambil membeberkan perjanjian soal pemborongan. Delfried mengatakan, masalah ini berawal dari kontrak perjanjian antara Bank BTN dengan PT Widya Satria tentang pelaksanaan pekerjaan renovasi relay out dan pembangunan gedung perluasan Kantor PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan yang ditandatangani pada 4 Maret 2014. Namun belakangan, Bank BTN ingkar janji karena tak kunjung menaati perjanjian sehingga pada akhirnya PT Widya Satria membawa masalah ini ke pengadilan.

Menurut Delfried, pihak BTN telah mengingkari perjanjian kontrak, khususnya pada pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1). Dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan, agar PT Widya Satria dapat melaksanakan pekerjaan, maka BTN bersedia memberikan uang muka sebesar 20 persen dari harga borongan sebesar Rp 2.340.000.000 termasuk ajak pajak. “Akan tetapi pihak BTN tidak pernah memberikan uang muka, bahkan terakhir pihak BTN memutuskan perjanjian secara sepihak, meskipun pihak PT Widya Satria sudah mengerjakan beberapa pekerjaan awal renovasi relay out dan perluasan gedung kantor Bank BTN,” jelasnya.

Begitu juga dalam pasal 12 ayat (1) syarat dalam perjanjian yakni jaminan uang muka bank sudah diserahkan, akan tetapi, sambung Delfried uang muka dari BTN tak kunjung dibayarkan hingga BTN memutus kontrak sepihak pada 14 Januari 2015, dua minggu setelah berakhir kontrak perjanjian.

Menurut Delfried, pihaknya sudah berkali kali mengirim surat menanyakan soal uang muka dan juga surat somasi dari PT Widya Satria, akan tetapi hal itu tidak digubris, hingga akhirnya pihak PT Widya Satria melayangkan gugatan kontra prestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 23 Desember 2014. Dikatakan Delfried, proses sidang gugatan masih berlangsung dan saat ini sampai tahapan jawaban BTN. Sementara itu, pihak Humas BTN pusat yang dihubungi oleh Neraca via SMS untuk konfirmasi, tak kunjung mendapat respon dari yang bersangkutan

Rupanya, masalah bank milik pemerintah yang fokus terhadap pembiayaan properti tersebut tak berhenti disitu saja. Masalah lainnya juga terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Setidaknya ada puluhan pengembang perumahan yang tergabung dalam dalam Forum Pengembang Perumahan se Ajatappareng, mendatangi kantor Bank Tabungan Negara (BTN) setempat.

Puluhan pengembang perumahan ini masuk ke kantor BTN Parepare dan menemui kepala Bank BTN Parepare. “Program nasional sejutah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah terancam macet. Kepala Bank BNT Kota Parepare pilih kasih terhadap pengembang," kata Ketua Forum Pengembang Perumahan se-Ajatappareng, Yasser Latief.

Menurut Yasser, pihak Bank BTN kerap tidak melayani pengembang dengan baik jika mengusulkan akad kredit rumah. Pengembang lain yang mengeluhkan lambatnya layanan BTN adalah Ashadi. Sebagai pengembang, dia kerap merugi, karena calon pembeli akhirnya lari ke pengembang lain yang memiliki fasilitas KPR di bank lain seperti BNI dan BRI.

Edy Susanto, Kepala Bank BTN Kota Parepare menyatakan permintaan maafnya kepada demonstran. Dia beralasan kekurangan tenaga untuk input data di BTN Parepare. “Maaf kalau kami kurang maksimal kepada pengembang, hal ini disebabkan kurangnya tenaga SDM pengimput data KPR di Kantor kami," ujarnya. bari