DPR: Sebagian Besar PMN Tak Akan Dikabulkan

NERACA

Jakarta — Tahun ini banyak agenda yang bakal dilakukan emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan aksi korporasi untuk pengembangan bisnis seiring dengan rencana pemerintah yang akan melakukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 72,9 triliun. Namun apa yang sudah direncanakan pemerintah untuk menyuntik modal terhadap beberapa BUMN tidak berjalan mulus. Pasalnya, rencana kembali dipertanyakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga keputusan untuk menolak PMN.

Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhamad menegaskan, pihaknya keberatan dengan usulan Pemerintah yang ingin menggelontorkan dana Penyertaan Modal Negara kepada 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp72,9 triliun. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sudah merekomendasikan kepada Pemerintah, 14 dari 35 BUMN yang diusulkan harus menyelesaikan permasalahannya yang menjadi temuan BPK,”Jangankan 14 BUMN yang sudah diperiksa BPK, yang lain juga bisa tidak kita setujui karena alasannya tidak jelas. Alasan minta PMN kita nilai belum dapat disetujui," ujar Fadel di Jakarta, Rabu (4/2).

Fadel menjelaskan, setelah pihaknya memilah 35 BUMN yang diajukan, didapatkan kurang dari 10 BUMN yang dinilai masih layak menerima PMN. Dia menyebutkan, BUMN yang besar-besar banyak yang tidak disetujui,”Kita memilih memberikan PMN kepada BUMN-BUMN yang memihak kepentingan rakyat, misalnya Askrindo, Jamkrindo, dan BUMN yang memberikan dana-dana bergulir," ucapnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga sangat berat melihat usulan yang ditawarkan Pemerintah, apalagi dengan kinerja yang sudah disampaikan. Bahkan sebelumnya, anggota Komisi XI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Muhammad Misbakhun pernah bilang, tidak ada urgensi dari pemerintah untuk memberikan PMN. PMN yang diberikan pemerintah hanya untuk cita-cita pemerintah saja.

Padahal dalam hal ini BUMN hadir sebagai agen pembangunan negara yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya, Mandiri. Bank milik pemerintah ini disuntikkan modal hingga Rp 5,6 triliun yang akan digunakan untuk memperkuat kapasitas modal Mandiri ditargetkan untuk bisa dicalonkan menjadi bank yang masuk dalam daftar ASEAN.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi mengatakan, pihaknya sudah memberikan catatan kepada Menteri BUMN terkait 14 BUMN yang masih bermasalah namun akan mendapatkan PMN.

Ke-14 dari 35 BUMN yang bermasalah itu adalah PT Antam, PT Angkasa Pura, Bulog, PT Garam, PTPN, PT Pelni, PT Pindad, PT Kereta Api, PT Sang Hyang Seri, Garuda, Perum Perumnas, Perum Perikanan, PT Industri Kapal dan PT Pelindo IV.

Menurut Fadel, pemerintah harus bisa mempertimbangkan penerimaan negara terutama pajak yang pada sisi lainnya sangat sulit untuk mengejar target, sementara pemerintah menyuntikkan PMN hingga Rp 75 triliun. Maka dari itu, perihal pemberian PMN ini harus jelas dasar pemberiannya dan perlu memperhatikan kinerja BUMN berikut rekam jejaknya.

Merespon hal tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, jika DPR menolak usulan pemerintah untuk memberikan Penyertaan Modal Negara ke BUMN sekitar Rp72,9 triliun akan mengganggu program yang sudah dicanangkan,”Ya pasti ada program yang terganggu,”tegasnya.

Kendati demikian, Rini masih optimistis bahwa saat ini rencana tersebut masih dalam pembicaraan di parlemen. Sementara mengenai suntikan modal yang diberikan kepada perusahaan plat merah terbuka, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Rini menegaskan bahwa kendati sudah go public, namun perusahaan tersebut tetap milik negara,”Mau go public atau tidak go public tapi mereka masih milik pemerintah, jadi sama saja,”tegasnya.

Menurut dia, dengan penyuntikan modal tersebut akan membantu kinerja perusahaan karena akan mendapatkan dana tambahan untuk menjalankan aksi korporasi yang sudah direncanakan,”Apa artinya go public? Berarti kalau perlu ada penambahan modal selain dapat dari pemerintah dapat dari publik juga,”tuturnya.

Imbas dari penolakan DPR terhadap PMN di beberapa BUMN, memberikan sentiment negatif terhadap perdagangan saham BUMN seperti saham Antam dibuka naik ke Rp 1.060 dari posisi kemarin Rp 1.055. Lewat pukul 14.00 waktu JATS, sahamnya terkoreksi sampai ditutup turun 5 poin (0,47%) ke level Rp 1.050 per lembar.

Hal yang sama juga terjadi terhadap sama Waskita dan Adhi Karya. Saham Waskita Karya pagi tadi dibuka positif, dari Rp 1.830 jadi Rp 1.850 per lembar. Sekitar pukul 14.00 waktu JATS sahamnya mulai terkena koreksi dan akhirnya ditutup jatuh 60 poin (3,28%) ke level Rp 1.770 per lembar. bani

BERITA TERKAIT

Kemenkeu Pastikan Kenaikan Tunjangan Direksi BPJS Kesehatan Tak Pakai APBN

  NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan kenaikan tunjangan cuti tahunan bagi Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan…

Jikalahari : Jika RUU Pertanahan Disahkan Dampaknya Terjadi Deforestasi Besar-besaran

Jikalahari : Jika RUU Pertanahan Disahkan Dampaknya Terjadi Deforestasi Besar-besaran NERACA Jakarta - Sebuah lembaga swadaya masyarakat, Jikalahari melakukan penelaahan…

Ketua DPR - Amandemen UUD 1945 Jangan Terburu-buru

Bambang Soesatyo Ketua DPR Amandemen UUD 1945 Jangan Terburu-buru Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar usulan amandemen Undang-undang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Bankir: Resesi Global Masih Jauh dari Kondisi Nyata

NERACA Jakarta-Kalangan bankir menilai resesi ekonomi global masih jauh dari nyata. Dengan demikian, masyarakat diimbau tak perlu menanggapi isu tersebut…

PERLU NILAI TAMBAH EKONOMI DIGITAL - JK: Tiru China Bangun Inovasi Digital

Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar pengusaha muda Indonesia tidak hanya membangun marketplace. Generasi muda katanya juga harus berpikir…

AKIBAT KENAIKAN IMPOR NONMIGAS - NPI Defisit US$63,5 Juta di Juli 2019

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, data neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Juli 2019 terjadi defisit US$ 63,5 juta, yang merupakan…