NERACA

Jakarta - Berbagai BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur yang dikabarkan bakal mendapatkan modal secara besar-besaran pada tahun 2015 ini diharapkan mesti lebih agresif dan ekspansif guna membangun beragam infrastruktur.

"Jadi rencana bisnis BUMN infrastruktur tidak bisa lagi normal-normal saja, harus lebih berani, ekspansif, dan agresif," kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/1)

Dirinya menyebutkan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menyuntikkan modal secara besar-besaran ke BUMN yang mencapai Rp75 triliun. Penyertaan modal tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur ke depan.

Rencana itu, ujar dia, mendapat dukungan dan apresiasi dari pengusaha yang tergabung dalam Gapensi secara nasional. "Kami apresiasi langkah ini. Sebab, selain pemerintah mengoptimalkan peran BUMN sebagai agent of development, juga ini merupakan cara pemerintah mengoptimalkan anggaran negara yang terbatas untuk pembangunan infrastruktur," katanya.

Ia juga mengutarakan harapannya bahwa dengan cara semacam ini, sebagian besar APBN dapat diarahkan untuk pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang tidak feasible secara bisnis di Kawasan Timur Indonesia (KTI). "Untuk yang feasible di kawasan barat, bisa digarap BUMN, dan yang tidak feasible di KTI digarap APBN," kata Andi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini M Soemarno memastikan sejumlah perusahaan milik negara terutama sektor pertambangan dan infrastruktur mendapat suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total Rp30 triliun pada tahun 2015.

"Sektor pertambangan dan infrastruktur termasuk yang mendapat PMN terbesar," kata Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.

Menurut Rini, kedua sektor ini menjadi prioritas PMN sejalan dengan program-program pemerintah dalam memajukan ekonomi nasional.

Sebelumnya, pelaku konstruksi nasional membutuhkan suku bunga rendah dari pihak perbankan nasional guna dapat mengurangi beban biaya produksi sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan konstruksi dalam negeri.

"Suku bunga yang dikeluarkan bank kita masih di angka 8-9 persen, sedangkan bank luar negeri berani memberi bunga kompetitif hingga 2-3 persen kepada pelaku konstruksi mereka yang mengerjakan proyek di luar negaranya. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian khusus," kata Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hediyanto Husaini.

Menurut dia, pelaku konstruksi nasional membutuhkan dukungan permodalan dari berbagai lembaga finansial terutama untuk bersaing di pasar konstruksi yang terdapat di luar negeri.

Selain itu, ia juga menyatakan sangat pentingnya peran legislatif atau DPR untuk bisa memberikan rekomendasi dan regulasi yang melindungi dan menyokong daya saing pelaku konstruksi nasional. [agus]