Rezim Bunga Tinggi Hantam UMKM

KEMISKINAN MAKIN SULIT TERATASI

Jumat, 21/11/2014

Jakarta – Kalangan pengamat menilai rezim suku bunga tinggi berimplikasi rendahnya daya serap pembiayaan perbankan terhadap sektor usahamikro kecil dan menengah (UMKM). Padahal secara komposisi, sektor UMKM merupakan pelaku utama dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 80% sektor usaha dikuasai oleh UMKM, yang merupakan basis usaha bagi kelompok masyarakat miskin. Ketika akses UMKM keperbankan makin lemah akibat suku bunga tinggi, maka akan sulit untuk mendorong kesejahteraan bagi pelaku UMKM sehingga kemiskinan akan tetap sulit diatasi.

NERACA

Kenaikan suku bunga BI Rate yang super cepat menjadi 7,75% sehari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, ternyata mengundang banyak spekulasi di kalangan ekonom dan kalangan pengusaha kecil. Apakah mujarab dengan menaikkan suku bunga, inflasi dan nilai tukar rupiah bisa terkendali aman? Apakah kenaikan suku bunga ini menjadi sinyal bahwa kita akan memasuki rezim suku bunga tinggi lagi mirip krisis 2008?

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan, dengan kenaikan harga BBM, efek berantai yang juga nyata adanya yaitu kenaikan BI Rate yang berdampak pada kredit usaha kecil menengah maupun kepemilikan rumah. Hal ini membuat masyarakat kecil makin susah mendapatkan akses pendanaan dari perbankan serta memiliki rumah yang layak huni.

“Oleh karenanya, apa pun kebijakan yang diambil atas efek kebijakan kenaikan BBM ini, pemerintah jangan sampai mengorbankan rakyat kecil. Kesengsaraan yang selama ini mereka rasakan jangan sampai makin bertumpuk dan bertubi-tubi mereka rasakan. Jangan sampai pula kebijakan pemerintah malah menguntungkan segelintir elite atau pihak asing,” ujarnya kata dia.

Menurut dia, sebelum menaikkan BI Rate, seharusnya BI melihat terlebih dahulu dampak inflasi. Karena bila langsung menaikkan BI Rate akan memicu inflasi menjadi lebih tinggi.

“Pasalnya, tekanan di sektor riil lebih tinggi. Ekonomi turun itu dampak pengetatan moneter," ujar Eko, kemarin.

Eko menjelaskan kondisi perekonomian masih kaget akibat kenaikan BBM subsidi. Menaikan BI Rate dengan tujuan pengendalian inflasi harus dicermati dengan baik oleh BI. Pasalnya, peningkatan inflasi saat ini terjadi bukan dorongan peningkatan permintaan. Justru, inflasi akan naik akibat kenaikan BBM subsidi.

"Kenaikan BBM subsidi ditambah dengan kenaikan BI Rate justru akan semakin meningkatkan inflasi. Dalam 3 bulan ke depan bisa bertambah," ujarnya.

Tidak hanya itu. Kebijakan suku bunga tinggi dari pengalaman waktu lalu, ternyata belum mampu meredakan gejolak dolar AS dan inflasi yang masih tetap meninggi. Nah, jika BI masih tetap menggunakan pendekatan suku bunga, Indonesia akan kembali masuk rezim suku bunga tinggi. Sejarah membuktikan, BI senantiasa menggunakan suku bunga tinggi untuk meredakan panasnya ekonomi Indonesia, namun keberhasilannya dipertanyakan.

Era Pertumbuhan

Ekonom Kepala BNI Ryan Kiryanto mengatakan, pelonggaran moneter juga akan menjadi sebuah dukungan bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mendorong program-program ekonominya. Pasalnya, program ekonomi pemerintahan baru ini bersifat padat modal dan padat karya dan semua itu bisa jalan kalau suku bunganya rendah. Sehingga, lanjut dia, cara mendinginkan ekonomi atau menjinakkan inflasi dengan menaikkan suku bunga. Sedangkan Indonesia, kata Ryan, sekarang dalam era pertumbuhan.

“Kalau era tumbuh, seharusnya stimulus. Stimulusnya bisa dari fiskal. Dan kita punya volume APBN Rp2.030 triliun pada 2015. Dan suku bunga acuan harus turun, karena ini akan menjadi jangkar, atau benchmark bagi perbankan untuk melakukan penyesuaian suku bunga, baik di sisi simpanan atau kredit,” ujarnya.

Pengamat ekonomi UGM Denni Puspa Purbasari mengingatkan, kebijakan suku bunga BI Rate tidak akan cukup untuk mengendalikan laju inflasi sesuai sasaran hingga akhir 2014, melainkan memerlukan instrumen moneter lainnya dan koordinasi kebijakan dari pemerintah pusat.

"Kita harusnya lihat sebab inflasi, bukan core inflation yang dapat dikendalikan oleh BI. Dalam struktur komponen inflasi, ada peran dari pemerintah terutama untuk menjaga pasokan administered prices dan volatile food," ujarnya.

Pengamat ekonomi UI Lana Soelistianingsih mengatakan, kebijakan menaikkan suku bunga acuan atas kenaikan BBM subsidi sebagai langkah antisipasi untuk menekan inflasi. Dari kenaikan harga BBM Rp 2.000 per liter, ada potensi tambahan inflasi sekitar 2,3%.

"Langkah BI menaikan suku bunga acuan sebagai reaktif menekan inflasi, itu pun kalau berhasil. Yang dikhawatirkan malah sebaliknya pasca kenaikan BBM subsidi, daya beli masyarakat menurun dan inflasi akan bergerak liar," ujarnya.

Selain itu, kenaikan BI Rate juga mengancam perbankan nasional tidak akan menurunkan suku bunga kreditnya, sehingga kredit tidak berjalan semua sektor pertumbuhannya menurun dan dampaknya secara makro berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang melamban. "Dampak jangka pendek pasti pada pertumbuhan yang menurun tapi itu bisa terjadi temporer atau hanya sementara," ujarnya.

Tapi, lanjut dia lagi itu pun dengan satu catatan memang pengalihan dari subsidi BBM benar-benar menyasar pada sektor-sektor yang produktif dan memang benar diperlukan guna mendorong pertumbuhan seperti infrastruktur pendukung sektor riil agar dapat tumbuh dan berjalan bagus. "Bisa sementara jika realisasi pengalihannya benar, tapi kalau sebaliknya bisa menjadi bencana," ucapnya.

Namun demikian, kebijakan menaikkan BI Rate tentu ada sisi positifnya pertama adalah mengurangi ekpektasi inflasi, dimana BI mengantisipasi dan menjaga inflasi. Kedua, yaitu menjaga ke hati-hatian terhadap moneter. Kehatian-hatian dalam hal ini yaitu memberikan keyakinan kepada investor akan pengelolaan moneter, dimana investasi di Indonesia menjadi menarik. Dan yang ketiga, dengan menariknya itu maka banyak investasi yang masuk sehingga sebagai neraca modal dan pembayaran dapat meningkat yang akhirnya dapat menutup defisit transaksi berjalan.

"Semuanya ada positif dan negatifnya, tapi asalkan asumsi atau pun perhitungan dari pemerintah jangan sampai meleset, karena jika terjadi akan menjadikan sebaliknya. Bukan menambah ekonomi yang lebih, tapi malah masuk jurang keterpurukan ekonomi yang lebih dalam," tutur dia.

Lihat saja pengalaman menunjukkan, bahwa kebijakan suku bunga tinggi akan membawa Indonesia ke lembah krisis. Seperti pada 1997/1998 dimana BI menerapkan kebijakan suku bunga tinggi hingga money market sampai dengan 70% untuk meredam inflasi. Ternyata dampaknya kurang mendorong pertumbuhan ekonomi dan justru terjadi kontraksi yang cepat dan besar. bari/agus/mohar