Kebijakan LCGC Dihapus, Gaikindo Gigit Jari

NERACA

Jakarta – Banyaknya kejanggalan dari program mobil murah atau Low Cost Green Car yang kemudian disingkat LCGC, seperti penggunaan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, ternyata fakta di lapangan tetap menggunakan BBM bersubsidi sehingga membebankan negara dan harganya yang terus merangkak naik, kini menuai kritikan dari publik.

Maka tidak heran, jika presiden terpilih Jokowi mewacanakan akan menghentikan penjualan mobil LCGC. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andin Hadiyanto mengatakan, pihaknya sedang mengevaluasi kebijakan yang mendasari LCGC karena keberadaan program itu tidak sesuai harapan. Sejak awal, Jokowi yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta memang sudah menolak program tersebut karena dinilai akan membuat kemacetan di Jakarta bertambah parah.

Sontak saja, kabar penghapusan LCGC membuat resah pelaku industri otomotif lantaran bakal mempengaruhi penjualan kedepan. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Noegardjito mengatakan, pihaknya belum mau mengomentari kelanjutan nasib mobil murah ramah lingkungan atau pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla,”Sementara ini kami masih belum mau berkomentar karena belum ada aturan baru. Kabinet pemerintahan nanti seperti apa kan kita juga belum tahu,”ujarnya di Jakarta, Rabu (24/9).

Dirinya menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan bila pemerintah mendatang menghentikan program mobil murah ramah lingkungan atau LCGC. Alasannya, pengusaha itu bersifat kan fleksibel, mengalir seperti air,”Kalau misalnya di sini ditanggul, air akan mengalir mencari jalan lain," kata Noegardjito.

Dia menyakini, bila kebijakan LCGC diteruskan tentu akan lebih bagus. Namun, bila pemerintah memiliki kebijakan yang berbeda, Gaikindo dan pengusaha akan mengikuti dan tidak akan melawan pemerintah. Menurutnya, LCGC yang hanya memiliki pasar 15% dari total penjualan mobil secara nasional sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar. Masih ada 85% pasar yang dikuasai mobil-mobil lain. Gaikindo mencatat total penjualan mobil LCGC sepanjang Januari-Agustus 2014 mencapai 113.752 unit. Mobil produksi Toyota Astra Motor (TAM), Agya, menjadi mobil LCGC yang paling laris dengan penjualan sebesar 46.399 kendaraan.

Asal tahu saja, lambat tapi pasti masyarakat yang mengimpikan mobil murah kini dirasakan jauh dari kenyataan. Pasalnya, selain harganya yang terus merangkak naik jauh dari daya beli masyarakat juga penggunaan BBM masih bersubsidi. Padahal sejatinya, mobil yang sudah murah karena mendapatkan fasilitas dari pemerintah, haram hukumnya mengisi BBM bersubsidi. Namun kenyataan yang ada demi alasan ekonomis, pemilik mobil murah tetap melakukannya.

Sayangnya, penjelasan tenaga pemasaran dealer mobil murah tidak membantu pemerintah. Walau secara resmi para sales sudah mengingatkan tentang harusnya menggunakan bahan bakar non subsidi (pertamax), namun pada akhirnya demi mendongkrak penjualan mereka akhirnya membenarkan bahwa tidak apa apa jika menggunakan premium, asal risiko ditanggung pemilik mobil murah.

Padahal sebelumnya Menkeu sudah mengajukan keberatan untuk peninjauan ulang kebijakan LCGC. Kekhawatiran akan membengkaknya subsidi BBM akhirnya terjawab sudah. Konsumsi BBM bersubsidi diprediksi melewati kuotaAPBN, sementara pemasukan pajak besar dari banyaknya penjualan mobil pun pada akhirnya menjadi tidak sebanding dengan beban subsidi.

Akhirnya mimpi tentang “mobil rakyat yang murah” dan merupakan produk dalam negeri malah disalahgunakan dengan memberikan fasilitas kepada para produsen mobil yang memang sejak awal terlihat peran mereka terus mendorong kebijakan ini ke pemerintah. Dari berbagai kebijakan soal pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil murah, ini hanya memperlihatkan sejumlah dana mubazir yang “dipaksakan” sekedar untuk mengalihkan perhatian masyarakat umum mengenai keberatan tentang proyek LCGC.

Semula, pemerintah mengharapkan LCGC dapat menekan penggunaan BBM bersubsidi karena mobil ini khusus menggunakan BBM nonsubsidi. Namun, para pemilik LCGC ternyata tetap menggunakan BBM bersubsidi. Pemerintah juga berharap LCGC mendorong ekspor otomotif dengan mensyaratkan ekspor minimal 10% dari total produksi. Namun, hal itu juga belum terpenuhi. bani

BERITA TERKAIT

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE) KE-16 - Kebijakan Kontraproduktif, UMKM Harusnya Diperkuat

NERACA Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 16 sebagai upaya relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi nasional, target-target…

Kebijakan Terlalu Liberal?

Meski pemerintah sudah memutuskan untuk menunda pelaksanaan pelonggaran investasi asing terkait relaksasi Daftar Negatif Indonesia (DNI), kalangan pengusaha sepertinya masih…

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE) KE-16 - Kebijakan Putus Asa di Tengah Keterbatasan Investasi

Oleh: Djony Edward Presiden Jokowi lewat Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan tambahan Paket Kebijakan Ekonomi 16 tentang Relaksasi Kebijakan untuk…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Indonesia Terlambat Kembangkan Ekonomi Syariah

  NERACA Surabaya - Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim perlu lebih cepat mengejar ketertinggalan ekonomi syariah dibanding negara-negara…

DJP TERIMA DATA DARI SWISS PADA SEPTEMBER 2019 - KPK: Pasar Modal Rentan Kegiatan TPPU

Jakarta-Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, pasar modal merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).…

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…