NERACA

Jakarta – Rencana Bank Indonesia (BI) membatasi kredit pada sektor otomotif terkait ancaman dan potensi bubble kredit dinilai sebagai wacana yang mengada-ngada. Ketakutan bank sentral terhadap potensi bubble tersebut dianggap kurang beralasan. Alasannya sampai saat ini laju kredit di sektor industri otomotif masih dalam koridor yang belum membahayakan pertumbuhan ekonomi. Apalagi belakangan kredit sektor investasi dan modal kerja juga terus meningkat.

Dekan FEUI Prof. Firmanzah Ph.D menegaskan, kisruh soal pembatasan kredit sejatinya bukan masalah bubble yang mengancam sektor otomotif, melainkan relokasi antara kredit konsumsi dan investasi yang selama ini tidak berimbang. “Pertumbuhan kredit konsumsi semakin besar, sedangkan sektor investasi naik tapi lambat. Bubble sendiri tidak terkait aset fisik,” ujarnya kepada Neraca, Senin (1/8).

Firmanzah mencontohkan, derivatif atau penjualan surat utang secara turun-temurun tidak ditemukan  di sektor otomotif dan properti seperti yang dikhawatirkan BI. Yang terjadi, lanjut dia, adalah pembelian kendaraan besar-besaran. Ini karena perekonomian tumbuh, otomatis kebutuhan akan transportasi meningkat.

Yang jelas, kata Firmanzah, kebijakan pembatasan kredit pada sektor otomotif lebih dimaksudkan untuk mengerem konsumsi masyarakat. Meski GDP akhir tahun ini mencapai US$3.500, namun dikhawatirkan akan terjadi kepadatan kendaraan karena kepemilikan kendaraan pribadi sudah tidak bisa dibendung lagi

Pada kesempatan lain, ekonom LIPI Dr. Latief Adam menilai, paling tidak ada dua alasan di balik rencana kebijakan pembatasan kredit ini yang meminjam argumentasi bubble kredit. “Pertama adalah grand design BI yang ingin mengalihkan penyaluran kredit ke sektor yang mengakibatkan multiplier effect seperti industri pengolahan dan sektor pertanian. Kedua, untuk mengontrol dan mengoreksi pertumbuhan sektor konsumsi otomotif yang selama ini dianggap tidak efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya kemarin.

Lebih lanjut lagi Latief menganalisis, secara substantif rencana kebijakan ini merupakan bentuk pengalihan kredit ke sektor produktif. Hal ini dilakukan BI karena selama ini tak ada korelasi antara konsumsi BBM dengan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, lanjut Latif lagi, rata-rata inflasi sektor otomotif lebih tinggi dibanding inflasi nasional sehingga sektor ini relatif riskan dan harus diproteksi BI.

“Keuntungannya adalah kalaupun ada bubble di sektor otomotif, masanya (rentang waktu) tak sepanjang sektor properti. Kredit otomotif kan rata-rata hanya tiga tahun, tidak seperti di sektor properti yang belasan atau puluhan tahun,” paparnya

Namun dia mengakui rencana penerapan pembatasan kredit untuk sektor otomotif dinilai sebagai langkah yang cukup tepat. Alasanya untuk menggeser kredit perbankan ke sector yang produktif. “Pengalihan konsumsi dari sektor otomotif ke produktif sudah tepat. Sejauh ini kucuran kredit perbankan tidak optimal ke sektor produktif. Sementara ke sektor otomotif sangat kencang,” ujarnya

Risiko Besar

Rencana BI, justru mendapat dukungan dari pengurus pusat Perbanas Iqbal Latanro, rencana kebijakan ini merupakan bentuk prinsip kehati-hatian BI dalam menghadapi potensi bubble kredit otomotif. “BI berencana membuat aturan kredit seperti itu untuk meminimalisasi risiko. Agar ada perlindungan maksimal pada perbankan,” terangnya.

Menurut Dirut BTN itu, kecilnya uang muka kredit otomotif membuat risiko yang ditanggung bank sangat besar. Karena itu perlu diatur sedemikian rupa. “Kalau down payment (DP) kredit kecil, semua risiko ditanggung perbankan. Kalau tidak diatur, perbankan yang akan menanggung semua risikonya,” ujarnya.

Di samping itu, kisruh pembatasan kredit ini diperparah dengan silang pendapat antar pejabat teras BI. Ketiga penjabat BI, mulai dari Gubernur BI, Deputi, dan Kepala Humas saling bertolak belakang pendapatnya.

Menurut Gubernur BI Darmin Nasution, dalam pembentukan kebijakan ini, bank sentral sedang memantau perkembangan kredit automotif yang memang dipandang mengalir lebih cepat pada tahun ini. "Bagi bank sentral kalau terlalu cepat dan terus berlanjut cenderungnya mengeluarkan kebijakan untuk memperlambat (kredit otomotif)," ungkap Darmin di Gedung BI, Senin (1/8).

Namun hal berbeda dikemukakan Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad. Meski ada beberapa bank yang memiliki kredit konsumsi yang tinggi, Muliaman menilai secara agregat nasional belum tinggi dan beberapa bank sudah memiliki kredit ke sektor non konsumsi yang tinggi.

Menurut Muliaman, pertumbuhan kredit perbankan saat ini belum perlu diperlambat seperti dengan menerapkan aturan loan to value guna menahan laju pertumbuhan kredit. "Saya secara pribadi melihat itu (pertumbuhan kredit) belum memasuki tahap membahayakan," katanya

Yang jelas, kata Kepala Humas BI Difi A. Johansyah, yang dimaksudkan dengan pengkajian peraturan perlambatan kredit adalah suatu tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan.

Karena, menurut dia,  pertumbuhan dan penyebaran kredit yang berlebihan di sektor apapun, akan menjadi pemicu munculnya permasalahan. “Ini adalah tindakan preventif. Jadi nggak ada kaitan langsung dengan NPL (non performing loan) sekarang. Karena kaitan dengan NPL ke depan untuk melindungi bank,”terangnya.

Bahkan Difi membantah BI mengatakan khawatir terjadinya bubble terkait besarnya kredit otomotif. “Kita nggak bilang bubble, tapi ekspansi kredit ke sektor tertentu yang berlebihan itu dapat memicu permasalahan kalau ada gejolak,” ujarnya.

Difi menegaskan bukan semata-mata pada sektor automotif, namun pihak Bank Indonesia akan menggunakan pengkajian peraturan ini akan berlaku pula bagi sektor lainnya. “Yang kita sorot adalah sektor tertentu yang konsumtif,” ujarnya. salim/ardi/munib/cahyo