Cegah Bank Mandiri Caplok BTN

INTRIK MANDIRI CONNECTION "BERMAIN"?

Jumat, 14/02/2014

Jakarta – Tak ada angin, tak ada badai, rencana Bank Mandiri bakal “mencaplok” Bank Tabungan Negara (BTN) kembali menyeruak. Bahkan, kini, kabarnya, hal itu sudah mendapat lampu hijau dari Bank Indonesia (BI) yang dikomandoi Agus Martowardoyo, mantan dirut Bank Mandiri dan tinggal menunggu "acc" dari Menteri BUMN Dahlan Iskan.

NERACA

Tak pelak, langkah kontroversial tersebut mendapat tentangan berbagai kalangan. Pengamat perbankan Deni Daruri, misalnya. Dia menegaskan tidak setuju dengan rencana akuisisi Bank Mandiri terhadap Bank BTN tersebut. Dia menilai, akuisisi ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus karena kedua bank ini memiliki latar belakang berbeda. “Bank Mandiri adalah bank korporat sementara Bank BTN adalah bank untuk pembiayaan perumahan. Jika dipaksakan hasilnya tidak akan maksimal bagi kedua pihak”, kata Deni kepada Neraca, Kamis (13/2).

Deni menambahkan, seharusnya Bank Mandiri mengurus rumah tangganya sendiri terlebih dahulu sebelum mengakuisisi BTN. Menurut dia, Mandiri masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan seperti IT yang masih merugi. “Jadi, sebaiknya membenahi dalam dirinya Mandiri dulu sebelum akuisisi. Saya juga tidak setuju pencaplokan Bank BTN ini, karena Indonesia masih butuh Bank BTN untuk pembiayaan perumahan”, ungkap dia.

Di mata Deni, jika ingin membantu Bank BTN untuk berkembang, sebaiknya pemerintah melalui Bank Mandiri ataupun bank BUMN lainnya memberi suntuikan modal, bukan dengan cara akuisisi seperti ini. Dalam penilaian Deni, pemerintah selama ini tidak membantu BTN unutk berkembang. “BTN lebih baik fokus sendiri tanpa dicampuri bank lain. Selama ini pemerintah tidak memback-up BTN untuk berkembang sehingga tidak maksimal memberikan pembiayaan perumahan”, ujar dia.

Selain itu, kemungkinan segera terealisasinya aksi akuisisi ini lantaran keberadaan Maryono sebagai Dirut BTN, menurut Deni, Maryono yang sebelumnya berasal dari Bank Mandiri diposisikan sebagai Direktur Utama untuk memuluskan rencana akuisisi yang sempat tertunda ini. “Tentu ada Mandiri Connection, karena Maryono posisinya cukup strategis untuk memperlancar akuisisi ini”, papar Deni lagi.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda juga menolak secara tegas rencana akuisisi Bank Mandiri mengakuisi Bank BTN. Karena, selama ini, Bank BTN menguasai sebagian besar hampir 98% pasar perumahan menengah bawah, sedangkan Bank Mandiri core business-nya lebih pada komersial. Jika BTN diakuisisi Mandiri nantinya akan menjadi alih fungsi. “JIka diakuisi Mandiri tidak ada lagi bank yang mendanai untuk perumahan, terutama untuk perumahan menengah ke bawah,” katanya saat dihubungi kemarin.

Memang, secara general, sambung Ali, secara sistem, Sumber Daya Manusia (SDM), cabang daerah Bank BTN sudah mapan pada core business perumahan terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Sedangkan bank lain tidak mampu untuk menandingi itu, makanya seolah-olah membuat isu Bank BTN tidak perform dan perlu diakusisi. “Ini hanya akal-akalan saja, bisa saja bank lain tidak bisa berkompetisi pada segmen pembiayaan rumah menengah ke bawah, sehingga membuat isu agar bisa diambilalih,” imbuh Ali.

Menurut Ali, kondisi ini jelas mengindikasikan Bank BTN saat ini rentan dipolitisasi dan diarahkan untuk kepentingan pihak tertentu. Diharapkan pemerintah dan semua pihak dapat berpikir obyektif untuk penyelamatan pasar perumahan nasional sehingga pasar perumahan khususnya perumahan rakyat dapat lebih baik. “Jika Bank BTN diakuisisi maka tidak ada lagi bank yang bisa menjamin untuk perumahan terutama untuk perumahan kelas menengah ke bawah,” tegas dia.

Harapan besar Ali bahwa pemerintah mengurungkan adanya akuisisi Bank BTN ini mengingat posisi Bank BTN yang sentral di pasar perumahan menengah bawah harusnya bisa dipertahankan, jangan malah diakuisi untuk mengejar keuntungan dan permainan pasar modal. “Jika Bank BTN diakuisisi, tidak ada lagi bank yang mau menjamin perumahan untuk rakyat, saya harap pemerintah dapat mempertahankannya,” ujarnya.

Kepentingan Politik 2014

Sedangkan Ketua Serikat Pekerja Bank Tabungan Negara (SP BTN) Satya Wijayantara menilai, dengan adanya isu rencana akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri telah meresahkan para karyawan Bank BTN. Pasalnya, isu tersebut dengan tiba-tiba muncul saat kinerja Bank BTN dalam keadaan baik. “Dulu pada 2006 ada juga isu tersebut. Akan tetapi ada kesepakatan bahwa Bank BTN adalah bank yang harus berdiri sendiri (stand alone), serta hal ini juga mendapat dukungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono,” ungkap Satya, kemarin.

Satya menduga isu tersebut dikeluarkan antek-antek neo liberalisme yang memiliki kepentingan politik pada Pemilu 2014. “Isu ini sama hal nya dengan Bank Century. Kedua-duanya dilakukan menjelang pemilu. Tujuannya satu, untuk mendapatkan dana untuk pemilu dari pengakuisisian kedua bank tersebut,” ucapnya.

Satya menegaskan bahwa sejauh ini perbankan yang fokus dalam penyaluran kredit perumahan adalah Bank BTN. “Selama ini yang berpartisipasi memanfaatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 90% baru BTN, 2% bank lokal, sedangan bank lain belum ada yang tertarik masuk ke dalamnya. Saat ini saja, Bank Mandiri tidak bertanggung jawab dengan penyaluran kredit perumahan, apalagi nanti,” cetus dia.

Soal isu Mandiri Connection, Satya menuturkan hal tersebut bisa saja terjadi. “Yang pasti, isu ini digulirkan orang-orang neoliberalisme. Kalau Bank BTN ditutup, maka yang sengsara tidak hanya para karyawan saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia terutama yang ingin mendapatkan hunian,” tukasnya.

Satya pun mengingatkan, jumlah karyawan BTN saat ini mencapai lebih dari 10.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia belum termasuk pekerja alihdaya (outsourcing).

Satya menegaskan, agar jangan ada lagi pihak yang coba-coba mengganggu BTN sebagai bank yang fokus di bidang perumahan karena serikat pekerja dan karyawan akan membela. Sejarah menunjukan banyak pejabat pemerintah dan BUMN yang mencoba hal tersebut ternyata harus rela dicopot dari jabatannya. “Akuisisi kalau di bank swasta harus dilakukan exercise dan due diligence (uji tuntas), namun tidak terjadi dengan bank-bank BUMN, sarat dengan kepentingan apabila sampai dilakukan,” pungkas Satya.