Jakarta – Prospek ekonomi Indonesia di Tahun Kuda Kayu diprediksi masih belum membaik. Pasalnya, negeri ini masih dihantui kian menguatnya defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan (current account).

NERACA

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI Eugenia Mardanugraha mengamini hal tersebut. Bahkan, menurut dia, pada 2014 ini perekonomian Indonesia akan mengalami tekanan berat dimana defisit transaksi diperkirakan masih akan berlanjut. Kemudian pula defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan terus membengkak serta mengalami defisit.

Oleh karena itu, kata Eugenia, pemerintah harus melakukan langkah yang serius dan tepat dalam mengatasi defisit neraca perdagangan dimana kondisi ini akan menekan transaksi berjalan dan meningkatkan volatilitas nilai tukar rupiah. “Defisit perdagangan ini disebabkan oleh masih kuatnya impor migas maupun nonmigas. Impor migas masih naik dan saya pesimis defisit migas berkurang, malah akan berpotensi berlanjut,” kata Eugenia kepada Neraca, Rabu (1/1/2014).

Eugenia juga menjelaskan bahwa defisit perdagangan yang terus membengkak ini akan berdampak kepada transaksi berjalan sehingga bisa mempengaruhi neraca pembayaran Indonesia. Selain itu, kondisi ini akan memberikan tekanan terhadap pergerakan rupiah dimana nilai tukar akan berpotensi kembali melemah. “Volatilitas nilai tukar akan kembali melebar dan apabila Bank Indonesia (BI) menjaga nilai tukar melalui intervensi maka akan menggerus cadangan devisa kita. Namun, apabila dibiarkan maka akan berdampak terhadap inflasi,” jelas Eugenia.

Eugenia mengungkapkan juga bahwa apabila melihat upaya BI ini yang terbatas dalam mengendalikan defisit neraca perdagangan maka kondisi ini sangat bergantung kepada upaya pemerintah. Selama ini, pemerintah tetap optimis meskipun mengalami banyaknya persoalan yang dihadapi, namun kebijakan pemerintah kurang bisa memastikan pasar.

Bahkan, lanjut Eugenia, pemerintah akan mengambil jalan pintas melalui meminta dana talangan kepada pihak luar, dimana lembaga atau pihak luar sudah membidik keinginan pemerintah Indonesia ini. “Tidak adanya kebijakan yang memastikan investasi yang baik untuk mendukung kondisi pasar. Seperti contoh, investasi di sektor migas yang masih kecil dikarenakan pemerintah tidak menarik bagi investor sehingga sektor migas masih dianggap kurang menguntungkan,” tutur Eugenia.

Sedangkan untuk masalah defisit neraca pembayaran, lanjut dia, dibutuhkan penyelesaian struktural mengenai ketergantungan impor yang tinggi seperti ketergantungan impor pangan dan energi. Selain itu, diperlukan kebijakan diversifikasi dan industrilisasi yang berkelanjutan. “Sedangkan dalam neraca transaksi berjalan akan tetap mengalami defisit dikarenakan impor jasa masih terbilang tinggi sehingga berpengaruh terhadap neraca transaksi berjalan. Ketergantungan impor harus ditekan dan jangan dibiarkan nilai impor menjadi tinggi,” tandas Eugenia.

Hal senada dikatakan pengamat ekonomi EC Think Telisa Aulia Falianty yang memperkirakan, defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan di tahun ini masih besar. Pasalnya, kedua defisit tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti tingginya impor migas, pertumbuhan industri yang tinggi tanpa diimbangi dengan adanya bahan baku di dalam negeri dan kondisi ekonomi global.

"Tingginya impor migas, pemerintah dihadapkan pada tingkat konsumsi yang berlebihan. Kenaikkan harga BBM dinilai tidak efektif karena terlambat dijalankan. Hal ini mengakibatkan impor migas menjadi lebih besar. Lalu, dari segi pertumbuhan industri tumbuh cukup cepat sehingga permintaan produksi menjadi tinggi di bidang perindustrian. Permintaan bahan baku impor pun jadi tinggi," ujarnya, kemarin.

Menurut Telisa, saat ini Indonesia masih mendatangkan banyak bahan baku dari luar. Permintaan ini membuat pertumbuhan ekspor kalah cepat dibandingkan dengan impor. Faktor eksternal yang mempengaruhi defisit adalah kondisi ekonomi dunia yang sedang lemah. Pelemahan ini mempengaruhi pelemahan ekspor sehingga membuat defisit transaksi berjalan.

Tunggu Data BPS

Sedangkan menurut Deputi Menteri Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Bobby Hamzar, untuk memprediksi defisit neraca Indonesia baik transaksi berjalan, perdagangan dan lainnya akan lebih valid jika menunggu data defisit tersebut per November 2013 yang akan dikeluarkan BPS.

Namun, dia memperkirakan pada kuartal pertama 2014, defisit ekspor akan lebih baik karena ada perbaikan dalam ekspor Indonesia dengan beberapa negara seperti AS dan Cina telah membaik. Khususnya Cina yang menyatakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. “Jika melihat niat pemerintah Cina dan AS, otomatis permintaan akan barang komoditas akan bertambah utnuk meningkatkan ekonomi negaranya, tentu saja ini akan mendorong ekspor kita”, ujarnya, Rabu.

Sedangkan untuk impor, Bobby berharap akan berkurang. Pasalnya, pemerintah akan merealisasikan penggunaan bahan bakar biodiesel yang akan efektif mengurangi impor minyak. “Sehingga mudah-mudahan bisa mencapai 3,4% pada kuartal pertama 2014 untuk impor kita”, ujar dia.

Bobby menambahkan, pengurangan beban impor juga dapat terealisasi dengan adanya pengenaan pajak terhadap barang mewah dan kondisi rupiah yang masih depresiasi. Menurut dia, dengan kondisi rupiah yang terdepresiasi dan pajak impor, akan membantu mengendalikan impor Indonesia. “Namun, prediksi tepatnya mengenai defisit kita pada 2014 belum bisa dikatakan, karena belum ada data-data yang lebih akurat dari BPS yang bisa mendasarinya”, kata dia.

Meski begitu, Bobby berharap defisit transaksi berjalan hingga akhir 2014 mendatang dapat diturunkan menjadi 3%. Namun, untuk mencapai kondisi ini juga masih menunggu keputusan mengenai larangan ekspor mineral dalam bentuk bahan mentah. “Kita harapkan defisit transaksi berjalan turun menjadi 3,6% untuk periode kuartal keempat 2013 karena posisi terakhirnya 3,8%. Sehingga pada akhir 2014 dengan usaha dan rencana pemerintah bisa turun menjadi 3%”, ujarnya.

Bobby menyebutkan, kebijakan ini nantinya akan mempengaruhi defisit Indonesia. Namun, saat ini pemerintah masih menggarap undang-undangnya karena belum ditentukan apakah ada pengecualian bagi perusahaan-perusahaan yang akan membangun smelter.