Kemmenkes Fokus di Postur Anggaran Jaminan Sosial

NERACA

Jakarta- Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan kementeriannya akan memfokuskan postur anggaran dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 untuk jaminan sosial.\"Sebagian untuk jaminan sosial senilai Rp15,9 triliun dalam RAPBN 2014,\" kata Nafsiah Mboi usai menghadiri pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang RAPBN 2014 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, pekan lalu.


Dia menjelaskan program jaminan sosial melalui Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah siap sektiar 80 persen sebelum intergrasi 1 Januari 2014 mendatang.Nafsiah menjelaskan anggaran kementeriannya juga akan difokuskan bagi pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan rumah sakit. Dia mengatakan keduanya akan dilengkapi sehingga bisa digunakan untuk melayani rakyat.


\"Selain itu anggaran tersebut untuk program peningkatan gizi, menghentikan kematian bayi dan ibu, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular,\" ujarnya.Dalam pidato kenegaraannya, Presiden SBY mengatakan dalam RAPBN 2014 pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.662,5 triliun. Jumlah ini naik 10,7% dari target pendapatan negara pada APBNP 2013 yang sebesar Rp1.502,0 triliun.


Sementara itu, anggaran belanja negara direncanakan mencapai Rp1.816,7 triliun, naik 5,2% dari pagu belanja negara pada APBN-P 2013 yang sebesar Rp1.726,2 triliun.Presiden mengatakan berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditentukan, dan berpedoman pada kriteria-kriteria penganggaran, dalam RAPBN 2014 terdapat tujuh Kementerian Negara dan Lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp30 triliun.


Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp83,4 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp82,7 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp74,9 triliun; Kementerian Agama Rp49,6 triliun; Kementerian Kesehatan Rp44,9 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp41,5 triliun; dan Kementerian Perhubungan Rp39,2 triliun. [ant]

BERITA TERKAIT

Stop Retorika HAM, Saatnya Fokus Pembangunan Papua

  Oleh: M. Aji Pangestu, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Menjelang peringatan Hari Kebesaran Kelompok Organisasi Papua Merdeka…

BI Dorong Jakarta Tingkatkan Anggaran Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Anggaran pemerintah DKI Jakarta untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai perlu ditingkatkan karena…

Paradigma Penyerapan Anggaran dan Kepatuhan Pajak

Oleh: Hepi Cahyadi, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Seperti biasa triwulan terakhir atau tepatnya bulan November dan Desember adalah bulan pembangunan.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Perdagangan E-Commerce Dipantau BPS

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) siap untuk melakukan perekaman data para pelaku perdagangan secara…

Kemendes PDTT Buka Akses Desa Yang Terisolasi

  NERACA   Maluku - Untuk memajukan dan memperkuat wilayah-wilayah perbatasan Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu…

BATA Ingin Tambah 25 Toko Baru

      NERACA   Jakarta - PT Sepatu Bata. Tbk (Perseroan) berencana untuk melakukan eskpansi dengan membangun 25 toko…