NERACA

Jakarta – Tata kelola gas di Indonesia ternyata sangat amburadul. Pemerintah malah telah melanggar konstitusi, sehingga merugikan negara khususnya industri dalam negeri. Jadi wajar jika masyarakat menjerit akan hal ini.

“Masa lebih besar ekspor ke China dari pada untuk dalam negeri. Mana dijual ke luar negri pakai harga subsidi lagi. Sedangkan di dalam negeri justru terus dinaikan. Jelas ini merugikan rakyat. Ini cerminan pemerintah gagal mengelola migas,” kata pengamat perminyakan Kurtubi saat dihubungi Neraca, Rabu (25/7).

Menurut Kurtubi, jika ekspor gas ke Cina distop, maka pasokan gas dalam negeri membaik hingga harga gas bisa turun. Imbasnya, industri dalam negeri bakal makin bergairah untuk lebih produktif. “Bohong pemerintah itu jika bilang pasokan gas dalam negeri menipis. Masyarakat selalu diancam. Semestinya subsidi gas ke China harus diselesaikan dulu deh,” tandasnya.

Kurtubi menilai, masalah tata niaga gas muncul karena ada yang bermain di dalam tubuh pemerintah. Mereka yang bermain, imbuhnya, adalah mereka yang diuntungkan oleh sistem yang terlanjur gagal. Karena jelas Mahkamah Konstitusi telah mencabut 12 pasal dalam Undang-Undang Migas yang salah satunya membubarkan BP Migas karena dianggap tidak sesuai konstitusi. “Kemudian malah bikin SKK Migas yang keberadaannya sama persis dengan BP Migas. Bahkan ke 12 pasal Itu tetap berlaku di SKK Migas. Itu kan omong kosong,” tegas Kurtubi.

Begitu juga dengan persoalan infrastruktur. Kurtubi menilai pemerintah juga gagal dalam hal ini. Karena keberadaan infrastruktur khususnya untuk distribusi gas bukan hanya tidak memenuhi kebutuhan. Tapi bisa dibilang sangat jauh dari kata cukup. “Contoh, untuk distribusi bahan bakar gas katanya pemerintah sudah membangun SPPG dan sudah beroperasi. Tapi pelanggannya gak ada. Alasan masyarakat karena tidak ada konverter BBM ke BBG. Padahal itu ada anggarannya loh untuk konverter di Departemen Industri. Tapi malahan anggaran ini dipakai untuk kepentingan yang lain. Tidak jelas juntrungannya,” papar Kurtubi.

Ke depan, Kurtubi menegaskan perubahan tidak akan terjadi hingga pergantian pemerintah. Karena harus ada perubahan tata kelola negara dengan merestorasi konstitusi. Baginya konstitusi yang sekarang telah mengvakumkan institusi hukum dan Undang-undang. Jadi memang yang berkuasa telah melanggar sendiri regulasinya. “Tolong dicatat, tidak ada jalan lain kecuali ganti pemerintah, copot SKK migas, dan restorasi undang-undang migas,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengungkap, tata niaga gas di Indonesia carut marut. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah segera memperbaiki tata niaga gas dengan tujuan terpenuhinya pasokan untuk kebutuhan domestik. Salah satunya dengan segera melakukan renegosiasi kontrak yang sangat merugikan tersebut. \"Renegosiasi kontrak gas ke China sebenarnya tidak sulit. Tinggal kemauan pemerintah saja sampai dimana? Kita punya ahli ahli hukum internasional dan negosiator yang tidak kalah bagus dan kalau perlu kita membayar denda atau penalti. Ini ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri,\" jelas Marwan.

Marwan memaparkan, pemerintah harus tegas dalam pembagian tugas kerja. Siapa yang bertugas di hulu dan siapa yang bertugas di hilir. Dengan pembagian tugas kerja yang jelas ini, agar tidak ada tumpang tindih dalam bekerja.

\"Seperti yang kita ketahui sampai saat ini pemerintah tidak membagi tugas siapa yang menangani gas di hulu, hilir, transpoter dan trader. Kalau keadaan ini terus dibiarkan tata niaga gas juga tidak kunjung akan lebih baik,\" papar Marwan.

Untuk infrastruktur, lanjut Marwan, seharusnya pemerintah menjadi garda terdepan untuk masalah pembangunannya. Pemerintah harus di depan, pasti pengusaha ikut. Jangan dorong pengusaha tapi pemerintah di belakang.

Jika semua infrastruktur gas bumi sudah terbangun, lanjutnya, maka industri akan mudah mendapatkan pasokan sesuai dengan kebutuhan mereka. iwan/lulus/munib