NERACA

Jakarta - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengeluhkan masih minimnya ketersediaan tenaga aktuaris di industri asuransi nasional. Bahkan, sebanyak 90% perusahaan asuransi, termasuk perusahaan reasuransi, hingga kini belum memiliki tenaga aktuaris. Padahal, keberadaan aktuaris sangat penting terlebih sudah diberlakukannya PSAK 62 tentang penulisan laporan keuangan berstandard internasional (IFRS).

Direktur Eksekutif AAUI, Julian Noor mengatakan, kalangan pelaku industri perasuransian memiliki persoalan tersendiri terkait penerapan PSAK 62. Masalah terjadi karena adanya unsur baru yang ikut dihitung, dan menjadi persoalan karena harus menghitung kemungkinan terjadinya klaim pada satu polis tertanggung.

“Ada unsur penulisan laporan keuangan yang baru, yang harus mencantumkan adanya kemungkinan klaim dari satu polis. Ini menjadi masalah kita, dan harus menggunakan tenaga ahli aktuaris,” ungkap Julian di Jakarta, pekan lalu. Selain pencantuman unsur baru, persoalan minimnya tenaga aktuaris di perusahaan asuransi di Indonesia juga menjadi dilema. Pasalnya, perusahaan asuransi, terutama asuransi umum, kekurangan tenaga aktuaris.

Julian menjelaskan, persoalan minimnya tenaga aktuaris perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Apalagi, tenaga aktuaris yang ada sekarang ini lebih didominasi dari tenaga aktuaris yang berasal dari asuransi jiwa. Hal itu yang menyebabkan tenaga aktuaris sering kewalahan ketika harus bekerjasama dengan asuransi umum.

“Permasalahannya adalah aktuaris untuk asuransi umum itu tidak ada. Dari 81 asuransi umum dan 4 reasuransi, yang punya aktuaris itu mungkin di bawah 10 perusahaan. Malah mungkin cuma 5-6 perusahaan”, jelas Julian. Selain minim tenaga aktuaris, banyak tenaga aktuaris sekarang ini tidak begitu banyak memahami tentang produk-produk asuransi umum. Hal ini menjadi wajar mengingat banyak tenaga aktuaris berasal atau memang bekerjasama dengan asuransi jiwa. [lulus]