NERACA

Jakarta – Konsep ketahanan energi yang selalu diumbar pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya omong kosong. Pasalnya tidak ada keseriusan dari pemerintah ataupun presiden untuk bisa memanfaatkan cadangan migas di Indonesia untuk ketahanan energi nasional.

“Pemerintah dan Presiden seakan tidak peduli dengan ketahanan energi akibatnya terus memperpanjang kontrak pengelolaan blok migas yang semestinya sudah habis dan bisa dimanfaatkan oleh BUMN,” tegas Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara saat dihubungi Neraca, Senin (15/7).

Marwan menuturkan, saat ini Indonesia mempunyai cadangan migas yang cukup berlimpah. Namun Pemerintah seakan tutup mata dan tidak mau ambil pusing untuk memanfaatkan cadangan migas tersebut. Alhasil, ujar dia, perusahaan BUMN hanya mempunyai 17% dari produksi migas nasional dan 10% untuk energi alternatif. “Ada kesempatan untuk menambah, tetapi justru pemerintah memperpanjang kontrak seperti di Blok Mahakam, Blok Siak dan Blok lain-lainnya yang nantinya akan menyusul,” tambahnya.

Terkait dengan isu perpanjangan kontrak Blok Mahakam yang kabarnya akan diteken oleh Presiden SBY, lanjut Marwan, yang menjadi ujung tombak agar kontrak Blok Mahakam diperpanjang adalah Menteri ESDM yaitu Jero Wacik. \"Parahnya adalah Jero Wacik selalu memberi sinyal agar kontrak tersebut diperpanjang. Padahal Pemerintah masih punya Pertamina yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola Blok Mahakam,\" ujarnya.

Dia meyakini bahwa Perusahaan BUMN sekelas Pertamina akan mampu mengelola Blok Mahakam yang diklaim untuk mengelolanya harus mempunyai teknologi tinggi. Pasalnya, imbuh dia, Pertamina telah mampu beberapa blok seperti Blok West Madura Offshore dan Offshor North West Java yang tentunya menggunakan teknologi tinggi. “Kalaupun Pertamina tidak mampu, seharusnya Presiden memberi dukungan kepada Pertamina bukan diperpanjang dan diberikan ke asing,” tandasnya.

Senada dengan Marwan, Anggota Komisi I DPR RI, Chandra Tirta Wijaya mengatakan, demi ketahanan energi yang sangat dibutuhkan Indonesia, maka semua pengelolaan migas yang telah berakhir harus diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia. Hal ini juga perlu dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan Blok Mahakam yang segera habis, harus diserahkan ke pemerintah Indonesia.

“Saya menolak proposal yang diajukan oleh Total dalam mengalokasikan Blok Mahakam sebesar 30% kepada Pertamina pada tahun 2017. Seharusnya Pertamina diberikan 100% kepemilikan Blok Mahakam karena BUMN kita sanggup mengelola Blok tersebut,” katanya.

Menurut dia, Pertamina punya kemauan dan kemampuan dalam mengelola 100% Blok Mahakam pada tahun 2017. Kemampuan teknologi Pertamina dalam mengelola Blok itu jangan diragukan karena Pertamina mempunyai pengalaman dalam mengelola Blok  West Madura Offshore dan Offshore North West Java.

“Dengan menyerahkan Blok Mahakam kepada Pertamina maka ketahanan energi akan tercapai dan masyarakat Indonesia bisa menikmati hasil kekayaan alam kita, serta menghilangkan dominasi asing dalam pengelolaan migas di Indonesia,” ungkapnya.

Chandra melihat pemerintah seakan-akan enggan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina karena adanya konspirasi dengan pihak asing. Terdapat komprador-komprador asing dalam tubuh pemerintah Indonesia hingga lebih mementingkan kepentingan asing daripada nasional.

“Pejabat pemerintah ini melakukan konspirasi dengan asing, bahkan pejabat itu menilai Pertamina tidak sanggup mengelola Blok Mahakam dan hal ini dianggap kebohongan publik, dimana faktanya Pertamina sanggup mengelola Blok itu,” jelasnya.

Chandra meminta pemerintah supaya tidak tanggung-tanggung dalam pengelolaan Blok Mahakam. Pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian ESDM untuk tidak ragu-ragu untuk memberikan tanggung jawab pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina.

“Dengan penyerahan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina sebesar 100%, selain untuk ketahanan energi nasional, juga akan mendorong Pertamina untuk menjadi perusahaan yang bisa bermain di tingkat dunia internasional,” ujarnya.

Di tempat terpisah, pengamat perminyakan Kurtubi memaparkan, sudah seharusnya pengelolaan blok Mahakam diambil-alih untuk ketahanan energi dalam negeri. “Blok Mahakam merupakan bagian penting dari ketahanan energi nasional karena cadangan terbukti gas yang sangat besar. Untuk itu, tidak ada alasan lagi untuk tidak dikelola oleh perusahaan nasional,\" ujarnya, kemarin.

Kurtubi menyebut, pengelolaan lapangan migas itu sebaiknya dikembalikan ke negara melalui Pertamina. Itu dilakukan demi mengoptimalkan penerimaan migas yang dihasilkan Blok Mahakam.

Dia menilai Pertamina bisa mengambil-alih seluruh karyawan Total yang selama ini sudah bekerja dalam pengoperasian lapangan itu. \"Jadi tidak ada hambatan lagi. Kendala teknologi dan sumber daya manusia (SDM) semua suda siap. Pertamina sangat mampu, seluruh karyawan Total tidak perlu resah, gaji tetap, posisi tetap, hanya owner yang berubah,” ujarnya.

Dia memandang, jika pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kontrak Total maka hal tersebut justru akan merugikan negara. \"Ini akan dijadikan sumber ATM untuk Pemilu. Jadi ini harus kita kawal terus demi kepentingan bangsa dan negara,\" jelas dia.

Kurtubi  menuturkan nasib perpanjangan kontrak Total di Blok Mahakam berada di tangan ke pemerintah. Jika pemerintah ingin memperbesar BUMN, maka serahkan ke Pertamina. \"Blok Mahakam ini sudah dua kali diperpanjang. Jika tidak diperpanjang, pemerintah tidak salah. Secara konteks bisnis itu tidak melanggar kontrak,\" pungkas Kurtubi. bari/iwan/mohar/kam