NERACA

Jakarta - Fungsi mata uang tidak hanya sebagai alat pembayaran saja. Namun mata uang adalah bentuk kedaulatan sebuah negara. Indonesia, dengan luas wilayah 1,9 juta kilometer persegi dan jumlah pulau 17 ribu lebih, ternyata penyebaran mata uang rupiahnya belum menyentuh wilayah terpencil dan perbatasan. Tak ayal, hal ini membuat Bank Indonesia (BI) gerah. Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengingatkan pentingnya penggunaan dan penyebaran mata uang rupiah dalam menjaga supremasi di wilayah-wilayah di Indonesia.

“Kita pernah kehilangan dua pulau, Sipadan dan Ligitan, tanggal 17 Desember 2002 silam. Kita tidak mau hal ini terjadi lagi. Pertimbangan Mahkamah Internasional saat itu, transaksi di sana tidak menggunakan rupiah tetapi mata uang negara tetangga, ringgit,” kata Ronald, seraya mengingatkan di Gedung BI, Jakarta, Rabu (5/6).

Lebih lanjut dia menjelaskan, hal ini menjadi sangat penting agar rupiah bisa menjangkau daerah-daerah pelosok, khususnya daerah perbatasan. Oleh karena itu, bank sentral sudah membangun kerja sama dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait guna mencapai daerah-daerah terluar dengan aman dan efisien.

“Kami sudah bekerjasama dengan TNI-AL untuk distribusi. Itu baru satu contoh. Karena menjaga pasokan rupiah hingga ke pelosok daerah terpencil, adalah salah satu agenda penting Bank Indonesia. Sebab hingga saat ini, masih banyak wilayah perbatasan yang menggunakan mata uang tetangga dalam bertransaksi,” jelas Ronald. Selain itu, BI telah meresmikan aturan Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB). Aturan ini dinilai lebih efisien, karena perbankan tidak lagi menyetorkan uangnya ke BI apabila terdapat suatu bank yang kekurangan suatu pecahan mata uang tertentu.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Center for Banking Crisis (CBC), Ahmad Deni Daruri, menilai justru penyebaran rupiah ke daerah-daerah bukan permasalahan penting (urgent) yang harus dilakukan Pemerintah saat ini agar rupiah bisa beredar secara merata ke daerah-daerah. Namun, kata dia, yang menjadi poin penting adalah kesiapan infrastruktur dan membangun kegiatan ekonomi di daerah-daerah terpencil tersebut.

“Dengan adanya kegiatan ekonomi di daerah-daerah kecil, maka dengan sendirinya bank-bank akan masuk,” kata Deni kepada Neraca, Kamis (6/6). Oleh karena itu, lanjut dia, kasus sengketa pulau seperti Sipadan dan Ligitan yang akhirnya dimenangkan Malaysia melalui Mahkamah Internasional, tidak sebatas karena peredaran rupiah yang kurang di daerah tersebut sehingga masyarakatnya menggunakan mata uang negara tetangga.

Namun permasalahan utamanya, karena tidak adanya kegiatan ekonomi yang dibangun oleh Pemerintah daerah khususnya sehingga tidak ada investasi yang masuk. Dengan demikian, bila Pemerintah tidak membangun infrastruktur dan meningkatkan investasi maka penyebaran rupiah hanya akan sia-sia dan tidak menjadi solusi agar Indonesia tidak lagi dimanfaatkan oleh negara tetangga.

“Tidak adanya kegiatan ekonomi yang maksimal yang membutuhkan pendanaan dan investasi sehingga dimanfaatkan negara tetangga yang mampu mengambil manfaat dari peluang tersebut. Karena itu, rencana ini perlu dibantu oleh bank milik pemerintah (BUMN) dan pemerintah daerah (BPD) untuk menyiapkan infrastruktur,” jelasnya. Dia lalu mencontohkan, negara tetangga seperti Singapura dan Thailand, yang sangat menaruh perhatian pada daerah-daerah pinggiran di negaranya sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara merata. Maka tak heran, kedua negara tersebut cukup berhasil menarik investasi dari negara-negara lainnya, termasuk Indonesia.

Tak Bisa Memaksa

Di tempat terpisah, guru besar Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan penggunaan mata uang asing dalam suatu keadaan yang genting itu bisa saja terjadi. \"Untuk kasus Sipadan dan Ligitan, ini terjadi karena pasokan uang rupiah di sana cenderung sedikit. Jadinya, warga negara yang membeli barang dari Malaysia harus menggunakan ringgit,\" ujarnya, kemarin. 

Lebih lanjut dia mengatakan, Pemerintah seharusnya mengikuti jejak Malaysia yang bisa menyediakan uang dan pasokan barang kebutuhan yang cukup kepada warganya yang berada didaerah terpencil, pulau terluar serta pelosok daerah. \"Karena jika salah satu dari kedua unsur itu tidak terpenuhi bukan tidak mungkin akan warga akan menggunakan mata uang asing tersebut,\" imbuh dia. Erani juga menjelaskan, sebenarnya tidak ada yang bisa memaksakan seorang warga negara untuk menggunakan mata uang apa pun dan dari negara mana pun. \\\"Kalau misalnya warga Indonesia mau memakai dollar, ya, sah sah saja. Tinggal menyesuaikan di lingkungan saja, bisa digunakan atau tidak,\\\" tandasnya.[nurul/sylke/lia/ardi]