Jumlah Petani Menurun, Kedaulatan Pangan Terancam

Selasa, 07/05/2013

NERACA

Jakarta – Tekad dan upaya pemerintah untuk mensukseskan program kedaulatan pangan di negeri ini sepertinya bagai pungguk merindukan bulan. Lihat saja, di tengah gencarnya pemerintah menggaungkan program tersebut, justru jumlah sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian turun secara teratur. Pada Februari 2011, tercatat jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebanyak 42,48 juta jiwa. Jumlahnya menurun menjadi 41,20 juta jiwa pada Februari 2012. Kemudian berkurang lagi pada Februari 2013 menjadi 39,96 juta jiwa.

Jadi, dalam dua tahun, jumlah tenaga kerja meningkat sebanyak 2,74 juta jiwa, tetapi di sektor pertanian berkurang sebanyak 2,52 juta jiwa tenaga kerja dalam dua tahun. Data ini jelas membuktikan terjadinya migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian.

Bisa jadi, gejala penurunan jumlah petani dari waktu ke waktu ini diduga karena rendahnya minat masyarakat untuk menjadi petani. Termasuk di dalamnya adalah meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan rata-rata 30-50 ribu hektar per tahun.

Saat ini, jumlah lahan pertanian di Indonesia hanya mencapai 7,7 juta hektar, dimana kebutuhan kemandirian pangan mencapai 15 juta hektar. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara agraris.

Kondisi seperti itu mendapat sorotan tajam dari Ketua Kontak Tani Nelayan Indonesia (KTNA) Winarno Tohir. Menurut dia, pemerintah harus fokus membantu untuk menggairahkan sektor pertanian agar tercipta kondisi yang memungkinkan untuk petani bertahan di sektornya.

"Kebijakan pemerintah saat ini lebih mengarah pada kebijakan impor yang menyebabkan migrasi para petani. Kalau impor hanya petani besar yang dapatkan keuntungan karena rata-rata harga impor lebih rendah dibandingkan harga produk dalam negeri. Kalau petani besar pasti sudah menggunakan teknologi jadi lebih efisien dan lebih murah harga jual produknya," jelas Winarno kepada Neraca, Senin.

Lebih lanjut Winarno mengatakan, pada prinsipnya saat ini pertanian dihadapkan dua permasalahan. Pertama, mekanisasi yang mengarah pada pengerjaan pertanian dengan mesin yang menyebabkan tenaga manusia (petani) itu sendiri tidak lagi terlalu dibutuhkan. Kedua, pemerintah yang mengimpor dan semakin kecilnya lahan yang tersedia.

"Berdasarkan data kami, lahan semakin sempit, pada 2003 0,35 ha/KK. Namun, untuk tahun ini belum ada karena data tersebut per 10 tahun sekali. Namun bisa dipastikan makin kecil karena industrialisasi makin meluas. Lahan yang semakin sempit inilah yang menurunkan minat petani," kata Winarno.

Meski begitu, Winarno menyatakan bahwa sebenarnya swasembada pangan lebih erat kaitannya dengan iklim. Namun, jika banyak petani yang beralih kerja seperti menjadi pedagang, dan TKI, itu karena mereka merasa hasil yang didapatkan dari pertanian kecil dibandingkan pekerjaaan sebagai pedagang atau buruh di luar negeri,” tukas Winarno.

Untuk itulah, tegas Winarno, pemerintah harus bisa memproteksi sektor pertanian dan menciptakan kondisi agar para petani tidak bermigrasi ke sektor lain.

Sementara anggota DPR Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa dengan semakin menyusutnya tenaga kerja sektor pangan setiap tahunnya akan bisa mengancam secara serius ketahanan pangan Indonesia. Dalam mencapai ketahanan pangan, selain diperlukan faktor modal (ekonomi) dan tanah, sangatlah penting faktor tenaga kerja dalam menunjang upaya ketahanan pangan.

“Dengan menipisnya tenaga kerja sektor pangan akan mengancam swasembada pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan DPR. Apabila ketahanan pangan terancam maka secara otomatis ketahanan nasional akan ikut terancam,” kata Viva kepada Neraca, kemarin.

Viva mengatakan pemerintah harus meningkatkan tenaga kerja sektor pangan ini sehingga bisa memproduksi pangan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan penyuluhan secara intensif dan pelatihan tenaga kerja kepada petani di Indonesia.

“Namun, sangat disayangkan hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah sehingga penurunan tenaga kerja pangan setiap tahunnya pasti mengalami penurunan,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Viva menuturkan bahwa hal ini mencerminkan manajemen pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia di sektor pertanian ini tidak dilakukan dengan baik dan benar. Dengan manajemen pemerintah seperti ini maka sangat terlihat sekali ketidakseriusan dari pemerintah untuk melakukan ketahanan pangan yang diinginkan.

“Memang dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendukung tenaga kerja pangan menjadi meningkat sehingga akan mendorong tercapainya kedaulatan atau ketahaan pangan,” pungkas Viva.