Kacau, Belanja Modal dan Barang Pemerintah Baru 5%

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI TERANCAM

Senin, 06/05/2013

NERACA

Jakarta – Kemampuan pemerintah menyerap anggaran belanja negara dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan. Celakanya, ketidakmampuan pemerintah menyerap anggaran justru terletak pada pos-pos yang sangat vital untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari data Kementerian Keuangan, penyerapan belanja barang pada Kuartal I-2013 ini baru 5,2%, yaitu Rp10,4 triliun dari yang dianggarkan APBN sebesar Rp200,7 triliun. Persentase ini tidak berbeda jauh dari serapan belanja modal yang baru mencapai Rp10,4 triliun atau 5,6% dari total anggaran Rp184,4 triliun sepanjang tahun.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menjelaskan minimnya realisasi belanja modal yang terhambat bisa mengurangi realiasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dia mengaku khawatir jika tren perlambatan realisasi belanja berlanjut, maka akan terjadi penumpukan anggaran yang lebih curam dibanding tahun lalu. “Kalau soal kualitas belanja modal infrastruktur mungkin bisa dijaga. Tapi kita kan khawatir kalau numpuk di belakang, governance dari dokumen dan sebagainya. Kita harus menjaga dari sisi itu,” kata Anny kepada Neraca, Minggu (5/5).

Menurut dia, penyerapan belanja modal masih rendah lantaran K/L sangat berhati-hati dalam memproses belanja, faktor kelengkapan dokumen dan kesiapan program. Padahal, kata dia, pemerintah telah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa. “Kami berharap dengan keluarnya aturan tersebut bisa memberikan solusi untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akan tetapi sampai saat ini penyerapan masih rendah,” tambahnya.

Secara terpisah, Kepala Ekonom Bank BNI Ryan Kiryanto mengatakan bahwa tipologi rendahnya serapan semacam ini sudah lazim terjadi di Indonesia. “Serapannya hanya lima persen, nanti kuartal berikutnya lima persen lagi, baru melonjak di akhir tahun. Kalau seperti itu, bagaimana bisa baik serapan pemerintah. Bagaimana bisa mendorong perekonomian?,” tanya Ryan, retoris.

Senada dengan pendapat Anny Ratnawati dan Ryan Kiryanto, pengamat ekonomi Yanuar Rizki menjelaskan, penyerapan anggaran belanja modal yang rendah mengakibatkan perlambatan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disebabkan pemerintah lamban dalam melakukan eksekusi dan pengawasan yang lemah pada APBN. “Dari tahun ke tahun problem (penyerapan anggaran) yang dihadapi selalu sama, yaitu permasalahan birokrasi. Penyebabnya, daya eksekusi yang lambat dan pengawasan yang lemah dari pemerintah,” ucapnya.

Dengan terganjalnya pembangunan infrastruktur, sambung dia, secara otomatis akan berpengaruh terhadap investasi yang masuk. Investasi bukan sebatas pada kepercayaan, namun juga diperlukan infrastruktur yang memadai sehingga pemodal yakin bahwa investasinya berkembang dengan baik. “Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini tumbuh tanpa pemerintah. Karena itu, apabila pemerintah menilai faktor dari luar dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat, pemerintah seharusnya dapat melakukan perbaikan,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Indef Enny Sri Hartati menjelaskan, untuk menghilangkan kutukan rendahnya penyerapan anggaran, pemerintah harus membuat perencanaan yang lebih detil agar eksekusi program lebih mudah. Selain itu, koordinasi juga menjadi masalah yang seharusnya bisa diperbaiki untuk membuat penyerapan anggaran cepat.

“Koordinasi antar K/L lemah sekali. Jangankan antar kementerian, di dalam satu K/L saja rumit. Misalnya untuk penyerapan modal. Harus melakukan lelang/tender yang administrasinya bukan dilakukan oleh unit teknis terkait, melainkan harus dari unit lain Itu crowded sekali. Jadi banyak pending. Reformasi birokrasi masih gagal. Belum menjawab efektivitas birokrasi,” kata Enny.

lia/iqbal/bari