FITRA: 15 Kementerian Rugikan Negara Rp8,3 Triliun

DITEMUKAN 1.950 KASUS

Jumat, 03/05/2013

NERACA

Jakarta – Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kembali diterpa kabar tak sedap. Lihat saja, seperti dipaparkan Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi, sebanyak 15 kementerian terindikasi merugikan negara. Itu bukan isapan jempol. Pasalnya, hal itu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“15 Kementerian itu dalam pengelolaan anggaran sangat amburadul, hingga ditemukan adanya indikasi kerugian negara. Pengelolaan anggaran Kementerian ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian sehingga banyak pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan hal ini merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak,” ujarnya kepada Neraca, Kamis.

Uchok menjelaskan indikasi kerugian negara ditemukan dalam audit BPK tahun 2012 semester II, BPK yang mencatat ada kerugian negara sebesar Rp8.311.534.656.000 untuk 1.950 kasus dan 15 lembaga atau kementerian. Indikasi kerugian negara, kementerian sudah memberikan laporan keuangan tetapi belum sesuai dengan standar auditor. "Maka uang negara belum dikembalikan ke kas negara," ujar dia.

Uchok juga mengungkapkan bahwa pemerintah sama sekali belum menindaklanjuti hasil temuan auditor negara, dan berarti pemerintah belum mengembalikan uang negara ke kas negara. “Apabila 15 kementerian telah melakukan hal yang merugikan negara maka hendaknya para menterinya mengundurkan diri saja. Hal ini membuktikan bahwa para menteri ini gagal menjadi pejabat yang baik dan harusnya dicopot atau mengundurkan diri sebagai rasa malu dari kegagalan memajukan Indonesia,” ujarnya.

Uchok juga menuturkan bahwa kementerian itu harus mempertanggungjawabkan atas kerugian negara yang belum dikembalikan oleh negara. Hal ini dilakukan supaya menjadi preseden baik bagi pejabat Indonesia untuk menjalankan tugas maupun kewajibannya. “Masyarakat Indonesia merasa dirugikan atas perlakuan kementerian, serta khususnya pengelolaan anggaran kas negara yang diselewengkan,” tuturnya.

Menurut Uchok, kementerian yang terindikasi gagal mengelola pos anggaran negara itu sebagian besar dipimpin menteri dari Partai Politik (Parpol). "Menteri-menteri dari partai politik dalan pengelolaan APBN pada kementerian ternyata kurang serius, kurang top, dan jauh dari kebaikan dalam menajemen keuangan," tambah dia.

Bahkan, di mata Uchok, menteri asal partai politik sudah tidak layak maju sebagai calon anggota legislatif karena tidak mampu mengelola anggaran negara dan terindikasi merugikan negara. "Selayaknya, jika ingin jadi calon anggota Legislatif (Caleg), berarti jadi pejabat publik. Apabila ingin jadi pejabat publik berarti harus menyelesaikan persoalan adanya indikasi kerugian negara ini agar bisa dikatakan sebagai pejabat negara yang bersih," kata dia lagi.

Kemudian Ucok menambahkan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang maju sebagai caleg seharusnya mundur dari jabatannya, supaya tidak rawan konflik kepentingan. Jika menteri nyaleg sangat rawan menggunakan fasilitas negara dengan membebani APBN.

"Kami dari Seknas FITRA meminta kepada menteri yang sudah menjadi caleg segera mengundurkan diri saja, supaya fasilitas negara dan uang negara seperti uang operasional menteri yang setiap tahun diberikan negara minimal sebesar Rp1,2 miliar tidak dimanfaatkan dan salahgunakan untuk kepentingan pribadi dan partai mereka," tukas Uchok. mohar/rin