Indonesia Terjebak Dalam Dilema BBM Bersubsidi - Naikan Harga Salah, Tidak Naikan Harga Lebih Salah

NERACA

Jakarta – Indonesia tengah menghadapi buah simalakama menyangkut bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jika harga dinaikkan, risiko inflasi mengancam, namun jika tidak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa jebol.

Ikhwal wacana kenaikan harga BBM bersubsidi yang mengancam APBN ini pernah dilontarkan Kementerian Keuangan, yang kemudian menyusun tiga skenario kenaikan. Belakangan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana kenaikan, meski dia menambahkan bahwa tidak tertutup kemungkinan ada penyesuaian harga jika kondisinya sampai membahayakan fiskal.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah masih belum berniat menaikkan harga BBM bersubsidi namun akan lebih fokus ke pengendalian dan pembatasan. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengakui, tidak mudah membuat aturan guna mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Oleh sebab itu, pemerintah tengah menyiapkan sistem teknologi informasi (TI) untuk memantau dan mengendalikannya agar tidak melampaui kuota dalam APBN 2013 sebesar 46 juta kiloliter.

Staf Khusus Urusan Pemantauan Kebijakan Ekonomi di Kementerian Koordinator Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa yang dihubungi Neraca, Rabu (16/1), mengatakan, pemerintah hingga saat ini belum berniat menaikkan harga BBM bersubsidi meski anggaran untuk subsidi energi, baik BBM maupun listrik, sudah mencapai Rp300 triliun. Menurut dia, ada beberapa sebab yang membuat pemerintah ragu menaikkan harga BBM bersubsidi.

Hati-hati

“Kenaikan harga BBM bersubsidi harus dilakukan dengan hati-hati. Pertama, selama ini sumber pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi dan investasi sehingga sensitif terhadap inflasi. Kedua, kenaikan BBM subsidi dapat mendistorsi pertumbuhan ekonomi sehingga perlu studi mendalam. Ketiga, kepercayaan konsumen masih dalam taraf pemulihan sehingga perlu level yang lebih baik,” kata Purbaya. Dia menambahkan, selain masalah politik, pemerintah ragu menaikkan harga BBM karena indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih rendah.

“Tingkat kepercayaan masyarakat juga dipengaruhi oleh tidak optimalnya penyerapan anggaran oleh pemerintah. Sejak 2008 terlalu banyak dana yang tidak terserap secara optimal,” kata Purbaya, seraya menambahkan bahwa tanpa adanya perbaikan penyerapan anggaran, menaikkan harga BBM tidak akan berdampak positif terhadap perekonomian.

Purbaya mengatakan, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan inflasi. “Pada 2013, inflasi masih akan berada di level 4,3% apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Namun bila hal tersebut terjadi, inflasi akan ikut meningkat. Jika BBM naik 50%, inflasi akan naik menjadi di atas 8%,” kata dia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengungkapkan, jika harga dinaikan, inflasi akan terkerek 9-10%. “Ini sangat tinggi. Pengalaman 2005 menjadi pembelajaran yang sangat berarti buat pemerintah ketika inflasi melambung ke angka 17,1 %. Inflasi yang tinggi ini melemahkan daya beli masyarakat, padahal tingginya daya beli masyarakatlah yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Erani.

APBN Terancam

Namun, lanjutnya, apabila BBM tidak dinaikkan, cadangan fiskal akan terbebani sehingga APBN menjadi tidak sehat. Meskipun demikian, Erani mengingatkan, solusi yang selama ini diutamakan pemerintah sebatas solusi fiskal, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi, yang menurutnya hanya sebatas solusi untuk persoalan hilir.

Padahal, Erani menekankan, masih banyak persoalan hulu yang berakar pada buruknya sistem tata kelola, antara lain eksplorator minyak, bagi hasil minyak mentah, importir, pasokan, serta kontrak jangka panjang.

”Apa yang terjadi di hulu pasti memiliki implikasi di hilir. Sampai sekarang, persoalan-persoalan ini tidak selesai. Pemerintah maunya, dari sekian banyak persoalan tadi, dipotong di hilirnya,” kata Erani.

Erani menegaskan, prinsipnya adalah pemerintah harus transparan dan menyelesaikan persoalan dari hulu sampai hilir. ”Bahwa nanti di hilir harus terjadi kenaikan harga BBM, pasti bisa diterima jika persoalan di hulu sudah diselesaikan,” ujarnya.

Dia menyarankan, pemerintah harus menuntaskan beberapa agenda strategis terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM. “Benahi politik fiskal agar lebih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan birokrasi, pembayaran utang dan fasilitasi korupsi,” ujarnya.

Menurut dia, politik fiskal pemerintah saat ini makin menjauh dari upaya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena lebih mengakomodasi belanja pemerintah yang makin meningkat setiap tahun.

Alihkan ke Infrastruktur

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Insutri (Kadin) Bidang Moneter, Sistem Fiskal, dan Kebijakan Publik Hariadi Sukamdani mengatakan bahwa saat ini pengusaha lebih memilih agar subsidi BBM yang mencapai Rp274 triliun dialihkan ke sektor-sektor yang paling dibutuhkan oleh Indonesia yaitu infrastruktur. “Contohnya adalah subsidi tersebut bisa diberikan kepada tiap-tiap provinsi sebesar Rp5 triliun yang dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur daerah,” tambahnya.

Menurut dia, daya saing infrastruktur Indonesia saat ini rendah dibandingkan negara lain, yakni di peringkat 78 dunia. Di kawasan ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Dari semua komponen infrastruktur yang diteliti, yang paling buruk adalah kondisi pelabuhan (peringkat 104) dan kondisi jalan (peringkat 90).

Ia menilai, jika digunakan untuk membangun infrastrukturt, subsidi tersebut menjadi lebih bermanfaat. “Kami melihat, penyaluran BBM yang seharusnya untuk kalangan tidak mampu justru dinikmati oleh orang-orang yang dikategorikan mampu. Sebanyak 80% subsidi untuk BBM dinikmati oleh orang mampu,” jelasnya.

Dia mengatakan, selain untuk membangun infrastruktur, dana subsidi tersebut juga dapat dipergunakan untuk pendidikan, dan juga membantu unit usaha kecil dan menengah (UKM).

Sepakat, anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengungkapkan, lebih baik pemerintah memberikan subsidi langsung sehingga dapat dinikmati masyarakat. Dia juga menyarankan agar pemerintah berkonsentrasi dalam menangani penyeludupan BBM yang dilakukan oleh banyak oknum. ”Dibutuhkan koordinasi antar kementerian terkait mengenai penyeludupan ini. Pemerintah jangan hanya fokus pada kenaikan BBM bersubsidi melainkan melakukan tindakan tegas terhadap penyeludupan ini,” tambahnya.

BERITA TERKAIT

Pangkas Aset KPR Tidak Produktif - BTN Lelang 986 Unit Rumah Senilai Rp 216 Miliar

NERACA Bogor - Sebagai salah satu upaya perseroan untuk memperbaiki kualitas kredit, Bank BTN melaunching produk baru yang dibandrol nama…

Produk Unggulan Indonesia Dipromosikan di Australia

NERACA Jakarta – Produk usaha kecil menengah (UKM) unggulan Indonesia dipromosikan di pasar Australia melalui kerja sama Smesco Indonesia dengan…

Ragukan Data Pemerintah, Pengusaha Lebih Suka Cari Data Sendiri

    NERACA   Jakarta – Direktur Eksekutif Petani Centre Entang Sastraatmaja menilai pengusaha lebih suka mencari data sendiri ketimbang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

Butuh Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

NERACA Jakarta – Daya saing yang dimiliki oleh pasar rakyat memiliki potensi besar dibandingkan dengan pasar swalayan. "Artinya secara daya…