NERACA

Jakarta -  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah tuduhan pelaku usaha di Amerika Serikat (AS) yang menuding Pemerintah Indonesia telah mengucurkan subsidi ke eksportir udang sehingga harga produk Indonesia lebih rendah ketimbang udang di Negeri Paman Sam.

“Saya katakan sekali lagi, tidak ada subsidi (ke. Kita selama ini menjual dengan harga normal. Yang namanya subsidi itu kan artinya bisa menjual dengan harga di bawah harga pasaran. Kita tak pernah menjual lebih rendah dari harga pasaran,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo usai membuka Sidang Pleno Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di kantor KKP, Jakarta, Selasa (15/1).

Menteri Cicip bahkan mengaku tidak paham dengan tudingan yang dilontarkan organisasi perudangan AS bernama Coalition of Gulf Shrimp Industries (COGSI) yang mengarahkan 12 poin tuduhan ke Indonesia. Kini, permohonan COGSI diterima oleh US-International Trade Commission (US-ITC) dan US Department of Commerce.

“Artinya kalau kita bicara, apa yang mereka anggap memberikan subsidi, kita belum tahu. Harga kita antara US$ 5 ribu per ton, itu tergantung. Tapi kita selalu mengikuti harga pasaran, tidak pernah dumping price. Antara US$ 5 ribu per ton untuk udang Faname,” lanjut Cicip.

Untuk program bantuan yang dilakukan pemerintah, sambung Cicip, seperti program PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan), PNPM Mandiri, dan revitalisasi tambak udang bukanlah program subsidi pemerintah, melainkan program pemberdayaan masyarakat.

“Jadi kalau kita melakukan apa yang kita lakukan selama ini, seperti PNPM Mandiri atau PUMP, usaha untuk menggerakan pemberdayaan rakyat, antara lain budidaya di darat, maupun juga nelayan, maupun juga permasalahan pengelolaan, itu untuk pemberdayaan, bukan subsidi,” tandas menteri berkacamata ini.

Lebih jauh dia menjelaskan, pemberdayaan nelayan dan petambak merupakan program pemerintah untuk meningkatkan daya saing mereka sekaligus mengurangi angka kemiskinan. “Tujuan kita bagaimana kita punya program yang pro poor, pro job, pro growth. Salah satu program pro poor kita adalah pemberdayaan tadi,” ungkapnya.

Sebenarnya Amerika Serikat tidak hanya menuding Indonesia melakukan perdagangan luar negeri secara curang. Enam negara lainnya, yaitu China, Ekuador, India, Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga mengalami nasib yang sama. “Makanya akan ada pembicaraan antara Duta Besar Indonesia di Amerika sehingga kita akan tahu komplain dari mereka. Sebenarnya kita tidak dikomplain sendiri, tapi ada enam negara lain. Kita bersama-sama menghadapi ini di Amerika,” terang Cicip.

Kinerja ekspor udang Indonesia ke AS memang tengah naik daun. Dalam catatan Kementerian Perdagangan nilai ekspor udang beku ke AS pada 2011 mencapai US$ 515,5 juta, naik 45,74% dibandingkan 2010. Pada periode Januari-Oktober 2012, nilai ekspor udang ke AS sudah mencapai US$ 421,3 juta.

Untuk ekspor produk perikanan secara keseluruhan, data KKP menyebutkan nilai ekspor hasil perikanan Indonesia 2012 sebesar US$ 3,9 miliar, dengan volume sebesar 1,27 juta ton. Capaian tersebut naik sebesar 8,3%, jika dibandingkan dengan target ekspor sebesar US$ 3,6 miliar. Kinerja ekspor hasil perikanan telah mengarah kepada produk bernilai tambah dengan pertumbuhan neraca perdagangan perikanan sebesar 11,49%. Dari jumlah tersebut, neraca perdagangan produk perikanan pada tahun 2012 surplus 76,47%. Sedangkan pada 2013, ekspor hasil perikanan Indonesia tahun diperkirakan mencapai sekitar US$ 5 miliar diikuti dengan volume sebesar 1,4 juta ton.

RUU Kelautan

Dalam kesempatan itu, Cicip juga menjelaskan mengenai nasib Rancangan Undang-Undang Kelautan (RUU Kelautan) yang sudah bertahun-tahun mangkrak. Padahal Indonesia sebagai negara yang 70% wilayahnya adalah laut sangat butuh payung hukum yang kuat dalam mengelola sektor ini.

“Kita belum membuat Undang-Undang Kelautan. Kita tadi bersama dengan kementerian lain, bersama para pakar, bertekad pada tahun 2013 ini UU Kelautan harus jadi, agar ada payung hukum dalam melaksanakan peningkatkan daripada potensi yang ada di laut kita,” paparnya.

Cicip bercerita, sebetulnya upaya membentuk UU Kelautan sudah dimulai pada 2006. Namun, dari empat kementerian pada waktu itu, antara lain KKP, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan. Baru kita mendapatkan dua kementerian, dua kementerian lainnya belum mengesahkan atau meng-approve dari RUU Kelautan.

“Sehingga di tahun itu, pembentukan UU Kelautan gagal. Mulai lagi pada tahun 2009-2010. Tetapi itu pun gagal. Tahun 2013 sudah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sehingga sekarang inilah saatnya kita bisa laksanakan. UU Kelautan ini akan menjadi payung dari UU Perhubungan, UU ESDM, tetapi kita harus secara komprehensif. Kerjasama lintas sektor,” kata dia.

RUU Kelautan ini, lanjut Cicip, berisi pasal-pasal yang membicarakan laut secara keseluruhan. “Kalau di UU Perhubungan, hanya bicara perhubungan transportasi di laut. Di UU ESDM, hanya bicara mineral dan gas di dalam laut. Kalau UU Kelautan bicara yang lebih komprehensif, mulai dari ikan, terumbu karang, dan seluruh hayati laut, maupun di atasnya, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil,” ungkapnya.