Di tengah ketatnya persaingan usaha belakangan ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merilis selama 2000 hingga 2012 telah menerima laporan pengaduan sekitar 1.735 kasus, sedikitnya 265 kasus telah diperkarakan yang terdiri dari 210 putusan, 51 penetapan penghentian perkara dan empat perkara berjalan. Ada 186 kasus dari 265 perkara terkait dengan tender pengadaan barang dan jasa, ini ditinjau dari subtansi pelanggaran yang menjadi dasar pemeriksaan dan pengambilan keputusan atau sekitar 70%.

"Dari 265 perkara itu, 89 per­kara telah diputuskan KPPU. Rinciannya, 50 perkara diperkuat Pengadilan Negeri, dan 39 perkara dibatalkan. Di tingkat kasasi terdapat 68 perkara. Mahkamah Agung memperkuat 50 perkara yang diputuskan KPPU," kata Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU Ahmad Junaidi.

Dia menjelaskan bahwa sementara penguatan putusan KPPU di tingkat pengadilan negeri hanya 56% atau 50 kasus dari 89 putusan KPPU kemudian diperkuat kemudian 39 perkara dibatalkan Pengadilan Tinggi.

Di tingkat Mahkamah Agung, terdapat 68 kasasi atas putusan PN dan hasilnya 74% atau 50 putusan KPPU diperkuat dan sisanya atau 18 putusan dibatalkan Mahkamah Agung. "KPPU mengakui Mahkamah Agung lebih banyak menguatkan putusannya pada tingkat kasasi dibandingkan Pengadilan Negeri yang mengadili upaya hukum keberatan perkara persaingan usaha. KPPU memberikan apresiasi yang tinggi atas putusan MA yang menguatkan putusannya," jelasnya.

MA kerap menguatkan putusan KPPU terkait perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini terutama terkait pelaksanaan tender di daerah, seperti tiga paket pekerjaan peningkatan dan pembangunan jalan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (Bidang Bina Marga) Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009.

Dalam kasus kepemilikan saham silang operator seluler Indosat dan Telkomsel, putusan KPPU juga dikuatkan di MA dengan menghukum Temasek Holding Pte Cs.

Namun, penguatan ini berbanding terbalik dengan putusan di tingkat PN. "Namun belakangan ini, perkara keberatan pelaku usaha atas putusan KPPU selalu dikabulkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasusnya seperti, dugaan kartel fuelsurcharge sembilan maskapai penerbangan, kartel minyak goreng, kartel obat hipertensi," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Junaidi mengatakan bahwa sebanyak 80% laporan dan perkara yang ditangani KPPU merupakan tender proyek lembaga pemerintah yang diduga bermasalah. Paling banyak persaingan tender sebanyak 80% kasus tender. Persekongkolan tender secara horisontal dan vertikal mendominasi kasus monopoli dan persaingan tidak sehat yang ditangani KPPU. Salah satu kendala dalam pencegahan persekongkolan tender adalah sanksi.

Di dunia internasional, praktek persaingan usaha tidak sehat dikategorikan sebagai kartel, sehingga dianggap sebagai sebuah kriminal. "Sanksi perbuatan kriminal adalah penjara. Sementara KPPU Indonesia masih menganggap persaingan usaha tidak sehat sebagai kesalahan administratif. Sanksi yang diberikan adalah denda maksimal Rp25 miliar," ungkapnya.

Dia pun menjelaskan mengenai dengan penyampaian saran dan pertimbangan di seluruh sektor hingga tahun 2012, KPPU telah menyampaikan sebanyak 103 saran dan pertimbangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari penyampaian saran dan pertimbangan 75% diterima pihak terkait.

Hingga tahun 2012, KPPU telah menyampaikan 103 saran dan pertimbangan kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dan 75% diterima pihak terkait. "Menurut data, kasus-kasus besar yang ditangani KPPU di antaranya Indomaret (2001), Tender Divestasi Indomobil (2002), Cineplex 21 (2002), Price Waterhouse Coopers (2003), VLCC Pertamina (2004), Tinta KPU (2004), Carrefour (2005 dan 2009), Semen Gresik (2005), Logo Pertamina (2006), Temasek  (2007), Kartel SMS (2007), dan Astro (2008)," tambahnya. mohar