BI Berharap Bank Mampu Efisien - MODAL INTI BANK DIGENJOT TINGGI

Jakarta - Langkah Bank Indonesia (BI) untuk membuat bank di Indonesia lebih efisien harus terus dilakukan. Kali ini, bank sentral berencana mengelompokkan bank menjadi empat kategori berdasarkan modal inti. Pertama, bank dengan modal inti di bawah Rp1 triliun. Kedua, Rp1 triliun hingga Rp5 triliun. Ketiga, Rp5 triliun sampai Rp30 triliun. Keempat, Rp30 triliun. Semakin besar modal semakin leluasa berbisnisnya baik secara produk maupun demografi. Dan kabarnya, hal itu akan disampaikan Gubernur BI Darmin Nasution, saat Bankers Dinner yang akan digelar hari ini (23/11).

NERACA

Namun, Rektor Kwik Kian Gie School of Bussiness, Anthony Budiawan, menyatakan bahwa efisiensi suatu bank jangan hanya melihat dari rasio beban operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO) saja. Akan tetapi juga dari unsur net interest margin (NIM). “NIM kita memang paling tinggi dibandingkan negara lain. Maka tolak ukur utama dari efisiensi bank adalah NIM itu sendiri yang harus ditekan”, tegas dia kepada Neraca, Kamis (22/11).

Lebih jauh, Anthony menjabarkan, efisiensi atau tidaknya sebuah bank bukan hanya diukur dari segi operasional, akan tetapi melihat hal tersebut dari aspek relativitas. “Secara struktural, kita berbeda dengan negara lain sehingga mengukur efisien atau tidaknya sebuah bank bukan secara nominal”, ujarnya.

Oleh karena itu, ketika Bank Indonesia "memaksa" bank-bank untuk efisien tentu harus tahu ukuran yang sesuai. “Sebetulnya begini bahwa BI memaksa efisien tapi belum tahu ukurannya, apa ukurannya? Tolok ukurnya apa? Kalau tidak ada tolak ukurnya repot. Memang rasio di luar negeri berbeda”, imbuh Anthony.

Tapi, secara struktural berbeda terutama dengan Singapura. “BI harus membuat riset mengenai ukuran ideal bank di Indonesia. Efisien merupakan urusan internal bank itu sendiri”, ujarnya.

Selain itu, pada kesempatan yang sama Darmin juga memaparkan sejumlah ketentuan baru yang mengatur LTV Syariah, Wali Amanat (Trustee), Single Presence Policy, Multiple License, Kredit UMKM, Branchless Banking, dan penetapan komponen SBDK (suku bunga dasar kredit). Ini semua terkait dengan rencana bisnis bank (RBB) 2013 yang harus dirancang lebih awal.

Menurut Anthony, konsep Branchless Banking merupakan strategi yang bagus akan tetapi investasi teknologi membutuhkan dana yang tidak sedikit. “Branchless banking bagus tapi harus investasi di teknologi. BCA lebih efisien dari BRI karena mereka memperkenalkan high tech banking. Sekarang yang harus dibahas, branchless banking itu bukan dipaksa tetapi bagaimana caranya BI mengeluarkan insentif agar bisa mencapai hal itu”, ujarnya.

Memang, di mata Anthony, dari segi BOPO BRI sangat besar, tetapi dilihat secara demografis mereka menyasar hingga ke pelosok desa. Sehingga, walaupun operasional besar tetapi mereka berusaha untuk tepat pada sasaran.

Dia memaparkan bahwa tidak semua daerah di Indonesia dapat dengan mudah menerapkan konsep tersebut. “Harus disesuaikan dengan kondisi geografis dari Indonesia”, tandas dia seraya berharap BI tidak sekadar berwacana dalam menurunkan NIM dikarenakan tingginya aspek tersebut hanya akan menguntungkan bank yang berimplikasi pada inefisiensi.

Hanya saja, menurut ekonom Creco Consultant Raden Pardede, efisiensi bank tidak harus dilakukan dengan pemecatan pegawai besar-besaran. “Masih ada cara lain. Misalkan, pembatasan dana iklan. Selama ini, bank takut kalau dengan mengurangi iklan, lantas bank lain masih banyak beriklan, maka nasabahnya akan pindah. Jika seluruh bank ada pembatasan iklan, biaya akan turun. Bank akan lebih efisien”, ujarnya, kemarin.

Yang perlu diperhatikan, kata Raden, adalah BI tidak bisa melakukan pembatasan BOPO. Jika misalkan rata-rata BOPO bank di Indonesia 80% kemudian ditarget turun menjadi 60%, maka ini akan menjadi masalah. “Nantinya bank akan mengurangi cabangnya. Pemberian kredit akan terbatas. Ini malah membuat bank tidak berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Jangan sampai, kata Raden, karena mengejar pengurangan cost semata, kreditnya menjadi tidak jalan. Bank menjadi tidak berfungsi. “Jika efisiensi sudah dilakukan dengan baik, maka suku bunga nantinya akan turun,” kata Raden. Tapi perlu diingat bahwa suku bunga Indonesia yang sekarang adalah suku bunga paling rendah sepanjang sejarah perekonomian Indonesia.

Ingat juga, kata Raden, bahwa bank harus profit untuk menambah modal yang digunakan untuk penyaluran kredit. “Selama bank itu profit untuk menambah kapitalnya, itu bagus sekali,” tukas Raden.

Gaji Direktur

Sementara di mata pengamat ekonomi Eugenia Mandanugraha, masih memungkinkan bagi perbankan di Indonesia untuk lebih efisien. Pasalnya, sejauh ini beban operasional yang harus ditanggung perbankan cenderung untuk pembayaran gaji jajaran direktur yang terlampau besar. Dan beberapa biaya lain yang kurang penting, seperti iklan dan tenaga kerja yang cukup banyak. “Gaji direktur masih terlampau tinggi, dan seharusnya dengan adanya teknologi tidak perlu lagi menyuruh orang atau kurir untuk mengantarkan rekening koran”, ujarnya, Kamis.

Dengan demikian, menurut Eugenia, jika dikatakan sebesar 40% untuk sumber daya manusia, angka tersebut masih memungkinkan untuk dikurangi. Hal tersebut tidak hanya sekadar mendorong efisiensi, tetapi juga akan membuat nilai rasio BOPO menjadi lebih rendah sehingga secara tidak langsung menurunkan nilai NIM yang saat ini sekitar 6%.

Eugenia menilai, adanya aturan yang akan diterapkan Bank Indonesia agar lebih profesional dan efisien tidak akan serta merta mendorong perbankan untuk berlaku demikian. Pasalnya, selama ini regulasi-regulasi yang diterapkan BI masih belum berjalan secara optimal. “Jangan nantinya aturan tersebut tidak ada kejelasan dan ketegasan dari pihak BI selaku pembuat regulasi”, ujar dia.

Tidak efisiennya sebuah bank, lanjut Eugenia, dikarenakan bank di Indonesia sudah terlalu banyak sehingga bisa jadi nasabah menempatkan dananya di banyak bank. Hal tersebut secara otomotis menjadikan perbankan tidak efisien. “Kalau misalnya dananya besar dan ditempatkan di satu bank tentu akan mendorong peningkatan dana pihak ketiga secara efisien”, ujarnya.

Karena itu, dengan adanya pengaturan permodalan, menurut dia bisa mendorong sektor perbankan lebih efisien. Dengan ketentuan permodalan pada batasan tertentu, kata Eugenia, secara otomotas akan mengurangi bank-bank yang tidak efektif dan efisien menjalankan usahanya di Indonesia. dias/iqbal/lia/rin

BERITA TERKAIT

Minat Perusahaan Untuk IPO Tetap Tinggi - Kondisi Ekonomi Masih Baik

NERACA Jakarta - Nilai tukar rupiah yang sempat mengalami depresiasi cukup dalam dan memberikan sentimen negaif terhadap kondisi indeks harga…

Ekspor Kakao Diproyeksikan Tumbuh Hingga 10% - Permintaan Tinggi

      NERACA   Jakarta – Di tengah pesimisme sebagian pengusaha sektor perkebunan akan kinerja ekspor pada penghujung tahun…

Saham PANI Oversubscribed 14 Kali - Debut Perdana di Pasar Modal

NERACA Jakarta – Di tengah rapuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan juga terkoreksinya indeks harga saham gabungan (IHSG)…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BUMN Harus Mampu Sebagai Jangkar Kinerja Ekspor

NERACA Jakarta – Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan kontribusi ekspor BUMN mencapai sekitar lima miliar dolar AS tahun ini. PT…

PENEGASAN DIRUT PERUM BULOG: - Cadangan Beras Hingga Juni 2019

Jakarta-Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, cadangan beras pemerintah aman sampai Juni 2019. Menurut dia, pihaknya sudah…

PERUBAHAN ASUMSI MAKRO EKONOMI RAPBN 2019 - Pemerintah & DPR Sepakat Kurs Rp 14.500 per US$

Jakarta-Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya sepakat untuk mengubah kembali asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp14.500 dari…