Supremasi Hukum Tertinggi di NKRI

Proses perhitungan suara Pileg dan Pilpres 2019 sudah selesai dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan hasilnya untuk pasangan Jokowi-Ma-ruf (55,5%) dan Prabowo-Sandiaga Uno (45,5%). Partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini tergolong tinggi, diperkirakan lebih dari 80% pemilih terdaftar. Pemilu terselenggara di lebih dari 800.000 TPS yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau di Tanah Air dan di luar negeri. Kini giliran KPU dan Bawaslu menghadapi aksi demo atas hasil pengumuman tersebut.

Menurut Riana Nazir, pemerhati sosial politik, waktu kampanye yang terlalu panjang menyebabkan kelelahan lahir dan batin bagi para kontestan dan pendukungmya. Kampanye berlangsung panas diwarnai oleh politik identitas, sentimen primordial, hoaks, fitnah dan ujaran kebencian, terutama sangat kentara di media sosial. Hal itu pada gilirannya meninggalkan sejumlah keprihatinan. Mulai dari keluhan, tuduhan dan luka batin.

Agar tidak semakin parah, luka tersebut harus segera diobati. Para kontestan pilpres, elite parpol pendukung, tim pemenangan dan relawan sebaiknya segera untuk menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa mereka, yang tadinya berseberangan secara ekstrem pada kutub yang berbeda, sekarang telah kembali bersatu. Dengan demikian suasana masyarakat akan kembali dingin dan penuh persaudaraan. Elite yang rukun akan merukunkan kembali para pendukung di akar rumput yang sempat bersitegang leher selama berbulan-bulan.

Patut disadari Pemilu Serentak baru kali pertama diselenggarakan di Indonesia telah menghabiskan anggaran negara sekitar Rp 25 triliun. Itupun masih belum sempurna dalam pelaksanaannya, seperti terjadi korban jiwa akibat petugas kelompok pelaksana pemungutan suara (KPPS) kelelahan mencapai 372 meninggal dan lebih dari 1.000 orang menderita sakit. Semuanya berkorban demi tugas negara yang amat penting bagi masa depan rakyat Indonesia. Karena itu, untuk apa demo yang berakhir dengan rusuh itu tidak mencerminkan kedewasaan berpolitik.

Tidaklah berlebihan jika saat ini (pasca Pemilu), semua pihak yang semula terpolarisasi pada kelompok pendukung paslon 01 maupun paslon 02, mulai sekarang harus segera mencair demi persatuan Indonesia. Bagaimanapun, sebagai bangsa Indonesia harus bersikap dewasa siapapun presiden yang terpilih nanti berdasarkan putusan akhir KPU, merupakan pimpinan tertinggi negara kita yaitu NKRI yang wajib dihormati dan diapresiasi sebagaimana layaknya kepala negara yang sah sesuai kedaulatan rakyat seperti tercantum dalam salah satu pilar Pancasila.

Masyarakat diharapkan sabar menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Semua masalah yang ada berkaitan dengan pemilu hendaknya tidak diselesaikan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, atau di luar koridor konstitusi, melainkan harus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia di Bawaslu, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi (MK). Apapun yang diputuskan oleh lembaga-lembaga yang berwenang tersebut harus diterima dengan terbuka dan lapang dada. Itulah esensi supremasi hukum, bahwa supremasi hukum harus dihormati oleh semua warga negara Indonesia karena Indonesia adalah negara hukum.

BERITA TERKAIT

Kabinet Baru Jokowi-Ma’ruf

Setelah resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 (20/10), Jokowi bersama wakilnya, KH Ma’ruf Amin pernah menyampaikan…

UU KPK Sah Berlaku

Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi, telah sah berlaku terhitung sejak hari ini (17/10). Seiring…

Ganjalan Investasi di Indonesia

Langkah pemerintah Indonesia untuk menarik minat investor asing melalui berbagai kemudahan fasilitas di sektor Kepabeanan sebenarnya sudah baik. Namun di…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Prospek Ekonomi Kabinet Jokowi II

Masyarakat Indonesia berharap di masa pemerintahan Presiden Jokowi Jilid II diharapkan dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Setidaknya stabilitas…

Kabinet Baru Jokowi-Ma’ruf

Setelah resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 (20/10), Jokowi bersama wakilnya, KH Ma’ruf Amin pernah menyampaikan…

UU KPK Sah Berlaku

Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi, telah sah berlaku terhitung sejak hari ini (17/10). Seiring…