Jakarta—Batalnya kenaikan tarif dasar listrik  (TDL) membuat "kantung" PLN semakin tipis.  Sehingga pemerintah harus  menutupi kekurangan subsidi PLN tersebut.  Maka tak ada cara lain, guna menutup defisit  APBN dan utang PLN hanyalah dengan cara pemangkasan besar-besaran. 

NERACA

“Ya, pemerintah harus tahu bagaimana cara mengatasinya.  Cara yang paling tepat dengan melakukan pemangkasan anggaran lagi untuk setiap kementerian dan lembaga (K/L). Cara ini merupakan solusi yang paling masuk di akal agar PLN tidak merugi dan berutang banyak,”  kata  Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara kepada Neraca, Kamis (15/3).

Karena itu, Marwan menyarankan agar pemerintah lebih mengutamakan mana yang patut diprioritaskan untuk menghindari defisit yang lebih tinggi lagi. Karena di tangan pemerintah dan DPR keberadaan wewenang itu. 

Marwan membantah penggunakan energi  gas bisa menekan subsidi PLN. Namun  hal itu keberanain pemerintah, apakah berani menghentikan ekspor gas ke luar. ”Pemerintah harus punya kalkulasi tersendiri, kalau keuntungan yang didapat lebih besar dari pinaltinya kenapa tidak?” ujarnya.

Tak beda jauh dengan Marwan, peneliti Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengakui pembatalan kenaikan TDL berdampak positif pada masyarakat. Namun berdampak negative pada APBN dan PLN. “Dari segi negatifnya juga banyak dari tidak naiknya TDL tersebut, APBN dan PLN yang akan menanggung beban tersebut,” ucapnya

Dia mengakui, pasokan gas untuk PLN boleh dikatakan sangat minim. Padahal seharusnya negara bisa berbuat lebih banyak. Artinya, seharusnya negara memprioritaskan pasokan gas terlebih dahulu untuk PLN karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia. “Disisi lain, satu lagi adalah langkah yang diambil untuk menekan defisit APBN dengan menggenjot penerimaan pajak,”imbuhnya

Tercapainya kesepakatan subsidi PLN antara pemerintah dan DPR dalam RAPBN-P 2012 hanya sebesar Rp64,97 triliun atau tambahan sebesar Rp24,52 triliun. Angka ini berbeda dengan dua opsi subsidi yang diajukan sebelumnya sebesar Rp83,45 triliun dan Rp80,45 triliun.  Dengan besaran subsidi itu, maka perusahaan listrik pelat merah tersebut diprediksi akan menambah utang Rp3,6 triliun.

Dari Kementerian ESDM terungkap, bahwa PLN harus memotong biaya administrasi Rp0,5 triliun, pemeliharaan dan pegawai Rp1 triliun, serta mempercepat COD 6 PLTU FTP-1 W bulan lebih awal sehingga PLN akan kehilangan Rp3,6 triliun. "Jika tambahan opsi Rp40 triliun yang dipilih, PLN juga harus mengurangi BBM untuk pembangkitan sebesar Rp3 triliun," ujar Dirjen Kelistrikan ESDM Djarman dalam paparannya di rapat kerja bersama Komisi VII DPR-RI, di Jakarta, kemarin.

Apapun opsi yang dipilih DPR bersama pemerintah nantinya, PLN juga harus menanggung risiko mengetatkan cash flow, menurunkan keandalan, dan mengurangi investasi di dalam negeri. "PLN juga harus melakukan pinjaman Rp3,6 triliun untuk menutup biaya operasi. Selain itu, PLN juga akan kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp4,65 triliun," tambah dia.

Dari data yang dipaparkan ESDM, biaya pokok pembuatan listrik yang akan dipangkas dari RAPBN-P 2012 sebesar Rp1.197 per KWH menjadi Rp1.164 per kwh (tambahan subsidi listrik Rp43 triliun) dan Rp1.147 per Kwh (tambahan subsidi listrik Rp40 triliun).

Jangka Panjang

Direktur Utama PLN Nur Pramudji menambahkan, meski pihaknya akan mengikuti apapun keputusan pemerintah dan DPR, Nur mengakui keputusan ini akan berpengaruh terhadap kemampuan investasi jangka panjang PLN. Singkatnya, mati listrik akan sering terjadi, meski tidak langsung.  

"Secara jangka panjang begitu (akan menganggu investasi). Pada 2000, PLN tidak ada marjin Saat itu kita tidak bisa investasi, dua sampai tiga tahun kemudian, ada pemadaman listrik," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Yang sangat mengecewakan, kata Nur, DPR tak menyetuju subsidi pasokan gas sebesar Rp8,28 triliun yang tidak disetujui. Namun demikian, Nur Pamudji menegaskan akan tetap berusaha berjuang untuk meminta pasokan gas dari PT Pertamina (Persero). "Kita harus fight. Ini kan satu keputusan yang sudah diambil antara pemerintah dan DPR dan PLN akan melaksanakan keputusan tersebut," ujarnya

Nur  menambahkan, terkait hal tersebut, pihaknya akan terus mencari untuk menambah pasokan gas untuk pembangkit listrik PLN. Untuk itu, PLN akan meminta bantuan dan berbicara dengan Pertamina terkait penambahan pasokan gasnya.

Dia menegaskan, akan menggenjot penjualan listrik hingga mencapai 173,77 Tera Watt Hour (TWh) karena usulan penjualan listrik sebanyak 170,30 TWh juga tidak disetujui oleh DPR. "Kita genjot segala macam kerja keras termasuk penambahan pelanggan baru," imbuhnya

Sementara itu, pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa memprediksi gagalnya kenaikkan TDL sudah pasti akan ada selisih antara biaya produksi dengan penerimaan. "Pendapatan dari tarif tidak akan bisa menutupi biaya produksi. Dengan tarif tidak naik harusnya subsidi untuk listrik ditambah,”  ujarnya.

Fabby meminta harus ada kalkulasi yang tepat berapa subsidi yang dibutuhkan PLN. “Intinya harus ada itung-itungan naiknya besaran subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah jika tarif gagal naik. Solusinya, kalau subsidinya tidak bisa menutupi biaya produksi, maka kualitas pelayanan harus diturunkan.  Namun kalau seperti itu masyarakat yang akan jadi korban. Begitu juga soal defisit di PLN yang akan timbul, semua itu masyarakat yang akan menanggung akibatnya, karena kualitas pasti diturunkan,” tambahnya.

Menurut dia, yang harus dikaji oleh DPR adalah keseimbangan dimana tarif tetap dinaikkan secara proporsional dan subsidi tetap harus diberikan. Dengan begitu kualitas akan ditingkatkan. Selain itu lanjut Fabby, resikonya terlalu besar untuk fiskal jika tidak dinaikkan. "Intinya harus ada keseimbangan antara kemampuan memuaskan pelanggan dengan menurunkan biaya produksi jika TDL tidak jadi naik", ujarnya. iwan/mohar/bari/didi/cahyo