Batam Butuh Regulasi Pasti

Oleh: Dr. Enny Sri Hartati

Direktur Indef

Pertama, kita sering gagal paham. Dulu pak Habibie membangun Batam adalah sebagai lokomotif industrialisasi di Indonesia karena Batam bisa langsung didesainsecara cepat. Kebetulan Batam waktu adalah lahan kosong yang tidak ada penghuninya, dan lokasinya sangat strategis dan “enclaves”. sehingga pemerintah ketika itu memfasilitasi Batam dengan full service, sampai semua dibebaskan dengan tujuan memberikan nilai tambah.

Mimpi Batam adalah sebagai daerah yang sangat kaya akan sumber daya yang ketika Indonesia berniat menjual sumber daya alamnya, didahului dengan proses pengolahan lebih dulu di Batam, baru keluar.

Sebaliknya, kalau Indonesia butuh segala sesuatu untuk perekonomian dalam negeri, maka Batam bisa kita manfaatkan sebagai penyimpanan awal barang dari luar negeri, diverifikasi, baru kemudian boleh masuk ke Indonesia. Batam kita tempatkan sebagai “ruang tamu” untuk menjamu “tamu” dari luar.

Kalau itu dilakukan, maka kita tidak akan mengalami kegagalan seperti sekarang. Mestinya kalau konsep Batam bisa berjalan sukses maka Indonesia tidak usah lagi mengekspor komoditas, dan seluruh penetrasi impor kita akan masuk ke seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Mestinya seperti itu.

Memang, pada perjalanannya kemudian ada pergantian rezim. Dulu Batam didedikasikan untuk industrialisasi dan sebagainya, tapi dengan adanya otonomi daerah kemudian muncul yang disebut “Dualisme”. Dualisme itulah yang meluluhlantakkan idealisme atau mimpi kita untuk membangun Batam.

Diketahui memang setelah reformasi posisi Batam terus menurun kinerjanya dan banyak industri yang hengkang dari sana. Bahkan di Batam sekarang malah terjadi disorientasi. Batam yang semula untuk industri saat ini malah banyak diiklankan penjualan properti. Itu artinya telah terjadi disorientasi.

Beberapa kali pengelola Batam juga diganti. Yang menjadi persoalan memang, apakah itu terjadi karena ketidakprofesionalan pengelola Batam? Menurut saya tidak.

Persoalannya memang terjadi dualisme otoritas yang ada di Batam. Tetapi sekarang dengan adanya 2 otoritas tadi, apakah dengan membubarkan atau mengalihkan BP Batam ke Pemko Batam akan menyelesaikan masalah?

Menurut saya hal itu akan menambah masalah karena akan menciptakan ketidakpastian yang ada di Batam. Mengapa muncul asumsi ketidakpastian, karena Pemko itu tugasnya adalah infrastruktur kepala daerah, atau jabatan politik. Sementara dimana-mana yang namanya tatakelola kawasan industri adalah tatakelola yang bebas dari kepentingan politik.

Itu syarat utama dari tatakelola kawasan industri. Harus bebas dari kepentingan politik dan dikelola secara professional dan dengan penuh kepastian.

Kalau Batam dikelola oleh pemerintahan daerah, sementara pemerintah daerah itu punya kewajiban harus mengadakan pemilihan 5 tahun sekali, dan juga sangat tergantung kepada kepentingan politik, bagaimana akan memberikan kepastian?

BERITA TERKAIT

Ex-Officio Disebut Bakal Gerus Investasi di Batam

  NERACA   Jakarta - Peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus menegaskan wacana pemerintah…

Butuh Modal Rp 80 Miliar - Arthavest Kaji Rencana Menggelar Rights Issue

NERACA Jakarta- Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Arthavest Tbk (ARTA) berencana menggelar rights issue. Terlebih dalam dua tahun…

Infrastruktur Butuh Dana Besar

Kritik pedas dari Bank Dunia terhadap kondisi pembiayaan infrasruktur di Indonesia patut menjadi masukan penting bagi para petinggi pemerintahan Jokowi-JK.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ketika Rakyat Sekadar Tumbal

  Oleh: Gigin Praginanto Antropolog Ekonomi Politik Perekonomian nasional itu ibarat sepeda. Harus selalu dikayuh agar bergerak dan tidak jatuh.…

Relasi Pasar Domestik dan Pasar Internasional

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Fenomena globalisasi dan liberalisasi yang ditopang oleh sistem ekonomi digital yang marak…

Debat Capres

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Debat pilpres tahap pertama akan dilaksanakan pada 17…