NERACA

Jakarta - Usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis ekspor seharusnya bisa menjadi garda terdepan ekonomi Indonesia terutama di melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS."Harapannya UKM bisa menjadi solusi, namun tetap harus mendapat dukungan terutama permodalan agar mampu menembus pasar ekspor," kata Asisten Pertanian dan Perkebunan Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit di Jakarta, Kamis (8/11), dalam diskusi bertajuk "Potensi Ekspor Di tengah Pelemahan Rupiah".

Menurut dia, sektor UKM yang potensial untuk ekspor masih didominasi makanan, minuman, fesyen, dan kriya (kerajinan) persoalannya sektor-sektor tersebut masih memiliki kandungan impor yang juga tinggi, misalnya saja untuk produk tas kulit maka kancing dan ritsleting masih harus didatangkan dari luar negeri."Dengan demikian kalau UKM itu mendapat order ekspor dalam jumlah besar tentunya dukungan permodalan menjadi hal utama," jelas dia.

Hadirnya perusahaan layanan e-commerce seperti Bli-Bli, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya menjadi salah satu faktor yang membuat UKM tanah air mampu menembus pasar global tanpa harus ikut kegiatan pameran yang difasilitasi pemerintah.

Data menunjukkan meskipun anggaran dari pemerintah untuk kegiatan pameran turun hampir 50 persen, akan tetapi devisa sektor UKM justru naik 12 kalinya.

Pengamat ekonomi Indef, Bhima Yudhistira Adinegara mengatakan, perang dagang AS-China ternyata ikut mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Faktor ini juga ikut mendorong sejumlah negara tujuan ekspor, seperti India menerapkan proteksi berlebihan salah satunya pemberlakuan bea masuk di atas 50 persen untuk produk CPO asal Indonesia."Padahal ekspor CPO berkontribusi 15 persen dari total ekspor non migas,” ujarnya. 

Menurut dia, ada beberapa solusi bagi pemerintah agar dapat meningkatkan nilai ekspor di tengah persoalan global dan melemahnya nilai tuker rupiah terhadap dolar AS dengan memberikan pelonggaran setiap pungutan, khususnya ekspor CPO diturunkan menjadi 15-20 dolar AS per ton ,dan memperluas pasar baru seperti Afrika Tengah, Eropa Timur, dan Rusia."Bagi kendala logistik, pemerintah bisa memberikan keringanan pajak (tax holiday) untuk forwarder atau jasa ekspor dari Indonesia ke Afrika misalnya,” ujar Bhima.

Ia menambahkan sejauh ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowances. Tapi sayangnya, insentif yang diberikan terlalu umum tidak menyasar kebutuhan sektoral yang spesifik."Problem lain ada pada proses perizinan dan insentif fiskal yang belum terintegrasi, serta lamanya pengurusan pajak bagi para pelaku usaha termasuk eksportir," jelas Bhima.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Tofan Mahdi optimis tahun ini produksi minyak sawit diperkirakan mencapai 42 juta ton dimana 31 juta ton diantaranya terserap di pasar ekspor. Namun, diakuinya munculnya kampanye negatif dari negara produsen minyak nabati menjadi salah satu kendala ekspor bagi produsen dalam negeri. Oleh karenanya, Tofan berharap industri sawit nasional perlu terus meningkatkan daya saing yang kompetitif dengan industri hilir Malaysia.

Lebih jauh Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Hadi Joewono mengatakan, salah satu upaya untuk mendorong nilai ekspor dengan memasuki pasar baru ekspor. Ekspor ini bisa dilakukan perusahaan besar maupun UKM. Buat industri atau perusahaan besar sangat bermanfaat diberikan insentif pajak termasuk tax holiday.

Sementara untuk perusahaan kecil dan UKM yang dibutuhkan adalah dorongan untuk memulai ekspor dan mengefektifkan fasilitas pembayaran ekspor. Namun sayangnya hingga saat ini kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor belum terintegrasi dengan baik. Hal itu setidaknya terlihat dari belum terwujudnya kesatuan pandang antar sektor."Semestinya Kemenko Perekonomian perlu lebih 'galak' mengkoordinasikan pihak-pihak terkait ekspor," terang dia. mohar