NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi Aviliani menyarankan pemerintah untuk lebih fokus menjaga stabilitas harga dan nilai tukar dibanding mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. "Dalam jangka pendek, yang harus dijaga adalah stabilitas nilai tukar. Jangan dilihat pertumbuhannya dulu, tetapi lebih kepada bagaimana menjaga stabilitas," kata Aviliani ditemui usai sebuah seminar di Jakarta, Selasa (7/8).

Dia juga menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2018 sebesar 5,27 persen secara tahunan (yoy) sudah cukup bagus. Aviliani mengatakan bahwa ekonomi yang didorong untuk tumbuh lebih tinggi cenderung akan memberikan dampak kepada nilai tukar.

Aviliani mencontohkan bahwa infrastruktur yang dibangun secara masif ternyata juga turut meningkatkan impor dan memengaruhi neraca transaksi berjalan."Beberapa infrastruktur harus mengerem karena mengandung impor yang besar. Jadi lupakan dulu pertumbuhan tinggi, dan lebih diperhatikan stabilitas. Bagi masyarakat stabilitas harga dan bagi pemerintah stabilitas nilai tukar," ujarnya seperti dikutip Antara. 

Kemudian, dia juga mengatakan konsumsi masyarakat sebagai salah satu sumber pertumbuhan PDB perlu dijaga agar tidak menurun di triwulan-triwulan berikutnya. Tingkat konsumsi masyarakat yang menurun dapat menimbulkan efek ke investasi serta penerimaan pajak, dan hal tersebut dapat berpengaruh nantinya pada PHK.

Menurut catatan BPS, konsumsi rumah tangga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di triwulan II-2018, yakni sebesar 2,76 persen. BPS mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II-2018 tumbuh 5,27 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 5,01 persen.

Pada triwulan II, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sendiri tumbuh 5,87 persen. Dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB), PMTB adalah penyumbang kedua terbesar setelah konsumsi Rumah Tangga (RT). PMTB berkontribusi sebesar 31,15 persen, sedangkan konsumsi RT sebesar 55,43 persen.

Aturan Tahan Devisa 

Kemudian Aviliani mengatakan perlu ada aturan yang membuat devisa hasil ekspor dapat tinggal lebih lama di dalam negeri supaya stabilitas nilai tukar dapat lebih terjaga."Paling tidak ada aturan (devisa) tinggal berapa lama. Thailand memberlakukan enam bulan harus tinggal dulu baru boleh keluar lagi, jadi stabilitasnya lebih bisa terjaga," ujarnya. 

Dia mengatakan, UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang menyebutkan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa perlu ditinjau kembali. Aviliani juga mendorong pemerintah tidak sekadar melakukan bujukan moral (moral suasion) kepada pelaku usaha agar menarik dan mengonversi devisa hasil ekspor mereka.

Pemerintah diharapkan meminta secara serius kepada pelaku usaha dan menawarkan privilese atau hak istimewa berupa jaminan kebutuhan uang, misalnya untuk impor, dapat terpenuhi."Pelaku usaha takut uangnya masuk begitu mereka butuh uangnya tidak ada. Itu harus ada jaminan, jadi ajak Bank Indonesia juga untuk duduk bersama," kata Aviliani.

Menurut data Bank Indonesia, lebih dari 90 persen eksportir sudah membawa devisa hasil ekspor ke dalam negeri. Dari jumlah tersebut, yang dikonversikan ke rupiah hanya sekitar 15 persen. Angka sementara per triwulan I-2018 menunjukkan aliran DHE ke bank domestik mencapai 32,63 miliar dolar AS atau 92,9 persen dari jumlah DHE yang mencapai 35,12 miliar dolar AS.

Dari angka sementara aliran DHE ke bank domestik per triwulan I-2018 tersebut, sekitar 12,9 persen dikonversi ke rupiah. Selain perbaikan aturan devisa bebas, lanjut Aviliani, sisi ekspor juga harus diperbaiki untuk menambah devisa.

Hal tersebut untuk mengimbangi pertumbuhan impor yang cukup tinggi sebagai imbas dari tren konsumsi penduduk usia muda yang lebih cenderung memilih barang kualitas impor."Kita belum memilih mana ekspor yang bisa menambah dari hanya CPO dan batu bara, padahal dua ini makin lama makin turun. Bappenas perlu mengarahkan ke industri mana," ujarnya. mohar