Jakarta-Direktur Utama PT (persero) Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin mengakui, proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (FI) merupakan yang paling rumit. Pasalnya, transaksi divestasi saham perusahaan tambang tersebut memiliki karakteristik unik.

NERACA

Menurut Budi, jika biasanya transaksi divestasi terjadi terlebih dahulu baru kemudian komitmen pendanaan dicari, dalam kasus Freeport, proses tersebut dibalik. Komitmen pendanaan sudah ada, tapi waktu transaksinya yang masih belum terjadi. "Jadi transaksinya rumit. Kalau gampang sejak 50 tahun lalu sudah terjadi," ujarnya di Jakarta, Senin (4/6).  

Kendati rumit, Budi menyatakan proses negosiasi kedua belah pihak mulai mengalami banyak kemajuan. Kemajuan terutama dicapai dalam perhitungan nilai divestasi dengan mengakuisisi 40% hak partisipasi Rio Tinto di Tambang Grasberg, Papua.

“Ini pengalaman selama 25 tahun saya menjadi bankir, negosiasi tersebut salah satu yang paling alot,”ujarnya. Namun, menurut dia, hingga saat ini proses ini tetap berjalan sesuai dengan rencana awal. Salah satu hal yang membuat sulit adalah adanya saham 'participating interest' dari Rio Tinto terhadap Freeport, yaitu sebesar 40 persen.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menyebut pembelian hak kelola atau Participation Interest (PI) Rio Tinto di PT Freeport Indonesia kini tengah masuk tahap finalisasi. "Belum boleh. Kemarin bicara dengan Pak Budi (Dirut Inalum) karena kami masih dalam finalisasi untuk penandatangan 'Head of Agreement'," ujarnya.

Rini mengaku belum bisa banyak bicara soal upaya akuisisi saham PT FI tersebut, namun pihaknya optimistis proses penyelesaian akuisisi yang ditargetkan pada Juni 2018 akan tercapai. "Insya Allah masih bisa tercapai di Juni ini," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Rio Tinto dikabarkan menjual hak partisipasinya di tambang Grasberg Freeport Indonesia (PTFI) kepada PT Inalum senilai US$3,5 miliar. Namun, Rini sendiri masih enggan berkomentar mengenai kabar tersebut. "Kan saya bilang nanti kalau kami sudah tanda tangan 'head of agreement' baru bisa bicara," ujarnya.

Budi juga enggan merinci pencapaian yang telah dicapai selama proses negoisasi termasuk besaran nilai divestasi. Dia beralasan, terikat perjanjian kerahasiaan non disclosure agreement (NDA). "Saya menandatangani non disclosure aggrement. Kalau saya ngomong, saya masuk penjara. Namun, batu loncatan signifikan sudah terlampaui sekitar dua minggu yang lalu," katanya.

Budi hanya mengatakan proses divestasi saham Freeport ke tangan Indonesia penting segera dilakukan. Pasalnya, kekayaan tambang yang dikelola Freeport saat ini sangat besar, menyimpan cadangan emas mencapai 1.187 ton dan cadangan tembaga 19,4 juta ton.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan proses pengambilalihan saham itu melalui dua cara, salah satunya mengakuisisi 40% hak partisipasi participatin interest (PI) milik Rio Tinto.

Usai berhasil mengambil alih 40% hak partisipasi Rio Tinto dalam mengelola tambang Grasberg, pemerintah akan mengkonversinya menjadi saham di Freeport Indonesia. "Hak partisipasi 40% (milik Rio Tinto) sudah tahap final, sudah siap jadi saham," ujarnya.

Proses pengambilalihan tersebut dilakukan oleh PT Inalum selaku induk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan. Dengan demikian, proses ini di bawahi langsung oleh Kementerian BUMN."Proses semuanya di Kementerian BUMN jadi satu," imbuh Jonan.

Untuk sisanya, pemerintah akan mengakuisisi saham Freeport Mc Moran Inc di Freeport Indonesia sebesar 5,6-5,7%. Saat ini pemerintah baru memiliki saham Freeport Indonesia sebesar 9%.

Jonan menambahkan divestasi saham Freeport Indonesia merupakan salah satu ketentuan yang harus dilakukan untuk memperpanjang masa operasi perusahaan. Beberapa syarat lainnya, yaitu pembangunan smelter, perubahan status Kontra Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan ‎Khusus (IUPK), pembayaran pajak, dan royalti. "Sudah oke sudah tanda tangan sebenarnya, bangun smelter juga sudah ada tertulis. Sisanya tinggal akuisisi 51%," ujarnya.

Jonan mengatakan bahwa tiga poin lain yakni perpanjangan operasi dengan status izin usaha pertambangan khusus (IUPK), pembangunan smelter, dan stabilitas penerimaan negara telah disepakati.

Jonan menjelaskan bahwa khusus stabilitasi penerimaan negara, pemerintah telah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang dan penerimaan bukan pajak (PNBP) usaha pertambangan mineral dan batu bara. RPP hasil harmonisasi final telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk permohonan paraf.

Terkait isu divestasi, hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto di Freeport Indonesia sebesar 40% telah disepakati untuk dikonversi menjadi saham. PT Inalum (Persero) akan membeli hak partisipasi tersebut sebagai bagian dari proses divestasi saham Freeport Indonesia hingga 51%.

"Pembelian PI Rio Tinto sebesar 40% sudah tahap final yang dilaksanakan Inalum. Mudah-mudahan bulan Juni proses [kesepakatan] akuisisi [saham] selesai. Itu memenuhi syarat perpanjangan," tuturnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR, Rabu (30/5).

Seperti diketahui, pembelian hak partisipasi Rio Tinto dalam rangka memenuhi kewajiban divestasi 51% Freeport Indonesia akan mengurangi dampak langsung terhadap Freeport—McMoRan Inc., induk usaha Freeport Indonesia, yang saat ini menguasai 91,64% saham, secara signifikan. Pasalnya, dengan mengambil hak partisipasi Rio Tinto, Freeport—McMoRan hanya perlu melepas saham sedikit lagi.

Melalui kerja sama dengan Freeport—McMoRan yang pada 1996, Rio Tinto ikut berinvestasi dalam pengelolaan Tambang Grasberg di Papua dengan hak partisipasi sebesar 40%.

Hingga akhir 2021, Rio Tinto memiliki hak 40% apabila produksi mencapai level tertentu. Setelah itu, jatah 40% Rio Tinto akan dihitung dari seluruh produksi atau pendapatan Freeport Indonesia.

Jika hak partisipasi Rio Tinto itu berubah menjadi 40% saham di Freeport Indonesia, kepemilikan Freeport—McMoRan sebesar 81,28% akan terdilusi menjadi 48,768%, sedangkan anak usahanya, PT Indocopper Investasma, dan Pemerintah Indonesia yang memiliki saham sebesar 9,36%, akan terdilusi menjadi 5,616%.

Belum Ada Kesepakatan

Apabila skema ini yang diambil, pihak nasional tinggal membeli saham Rio Tinto dan Indocopper Investama. Dengan demikian, kepemilikan nasional akan memenuhi ketentuan sebesar 51%

Terkait negosiasi dengan pemerintah, pihak Freeport Indonesia mengaku belum bisa memberikan komentar hingga saat ini. "Soal negosiasi kami belum bisa berkomentar," ujar juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama.

Sebelumnya, dalam keterangan resminya Rio Tinto menegaskan diskusi bersama Inalum dan Freeport terkait pengalihan hak partisipasinya tersebut masih berlangsung. Belum ada kesepakatan yang diambil, termasuk masalah harga.

Keterangan tersebut sekaligus menyanggah laporan yang menyebutkan Rio Tinto kemungkinan bakal menyepakati penjualan hak partisipasinya tersebut senilai US$3,5 miliar kepada Inalum. "Belum ada kesepakatan yang tercapai dan tidak ada kepastian bahwa perjanjian yang mengikat akan ditandatangani," menurut manajemen Rio Tinto. bari/mohar/fba