Arah Kebijakan BBM Tergantung Tingginya Risiko

NERACA

Jakarta –Kebijakan menaikkan atau membatasi BBM bersubsidi, keduanya sama-sama keputusan yang sulit. Bahkan dua opsi tersebut juga mengandung risiko ekonomi , sosial dan politik yang tinggi. Karena itu kepastian dua kebijakan tersebut masih menunggu penelitian dari tiga perguruan tinggi seperti UI, ITB, dan Unpad.

“Kajiannya dilakukan oleh tim UI, ITB, dan Unpad. Dengan kajian ini, kita bisa tahu mana arah yang terbaik, kita tidak hanya sisi teknis tapi juga dari sisi sosial, ekonomi, dan politis itu yang kita lakukan,” kata Dirjen Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Evita H Legowo kepada Neraca, Rabu (15/2)

Evita meminta agar publik tak berspekulasi terkait BBM. Karena itu pemerintah sedang mencari jalan yang win-win solution. “Kita memang sedang mencari solusi yang terbaik. Jadi ada baiknya kita bersama-sama melihat bahwa kondisinya sedang kita atur, kita cari jalan yang terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat juga untuk pemerintah. Jadi kita mengharapkan kesabaran bahwa jangan berspekulasi,” tambahnya.

Lebih jauh Evita menegaskan hingga kita belum ada keputusan pemerintan terkait terkait BBM.”Saya masih menunggu hasil kajian, kita tunggu saja mudah-mudahan akhir Pebruari mendapatkan pilihan terbaik, pilihan itu harus bersama-sama kita lakukan antara pemerintah dan DPR,” jelasnya.

Yang jelas, Direktur Eksekutif Indonesian Development of Economics and Finance (Indef) Prof.Dr. Ahmad Erani Yustika mengingatkan kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.500 akan memacu kenaikan inflasi 10%. “Hitung-hitungan saya, jika premium naik sebesar Rp 1.500 maka inflasi di 2012 akan menyentuh angka 9%-10%,” terangnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Erani, dengan menaikkan harga BBM Rp 1.500 memang akan menghemat APBN sekitar Rp 50trilun -60 triliun. Namun Indonesia juga akan mengalami kerugian. “Menyelamatkan APBN tetapi disisi lain perekonomian nasional akan melemah. Indonesia akan merugi sekitar Rp 150triliun-200 triliun karena ada investasi yang dikorbankan,” tegasnya.

Dengan kenaikan harga BBM, tambah dia, pemerintah akan kesulitan untuk mampu mengisolasi kenaikan biaya-biaya lainnya. “Kenaikan biaya tranportasi, ekspekstasi perdagangan dan komoditas pertanian. Lebih parahnya lagi, semuanya akan memicu suku bunga yang tinggi, investasi yang menurun dan tingkat pengangguran yang naik,” ujarnya.

Bahkan Erani tak percaya dengan hitung-hitungan model ekonomi metrik di atas komputer. Alasannya, kata Erani lagi, perhitungan itu meniadakan efek tular di dalam model ekonomimetrikanya. “Dulu pernah kita alami 2005, dimana pada saat itu terjadi kenaikan BBM dari Rp 4000 ke Rp 6000, kita memperoleh keuntungan Rp40triliun-Rp50 triliun. Saat itu pula, inflasi kita mencapai angka 17,1%, dari sisi penyerapan tenaga kerja juga menurun, sekitar 250 ribu tenaga kerja akan menganggur. Walaupun kemiskinan turun akan tetapi semuanya berantakan. Hal itu adalah sebuah contoh dan pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah,” ujarnya.

Guru Besar FE Unibraw ini menyarankan agar pemerintah membuat skenario untuk menerapkan berapa batas maksimal subsidi bbm yang akan ditanggung oleh pemerintah. “misalkan pemerintah mengambil posisi untuk mensubsidi bbm di angka Rp 75 triliun, kalau dengan asumsi harga minyak USD 90 perbarel maka harga premium agar sampai di Rp 75 triliun maka harga bbm harus Rp 5.500,” tambahnya.

Berbeda dengan Erani, Wakil Direktur Refor Miner Institute, Komaidi Notonegoro menilai dengan kenaikan harga BBM tidak akan berpengaruh besar terhadap inflasi. “kenaikan BBM Rp 1.000 perliter secara nasional akan mendorong tambahan inflasi di angka 1,07%. Kenaikan Rp 1.500 perliter akan berdampak pada inflasi 1,58%. Sementara itu jika dinaikkan Rp 2.000 akan berdampak pada inflasi 2,14%,” ujar Komaidi.

Malah kata Khomaidi, kenaikan BBM relatif lebih sederhana dalam implementasinya dan tidak butuh penyiapan infrastruktur dan pengawasannya. Sementara itu, jika pemerintah memilih pembatasan BBM premium untuk wilayah Jawa dan Bali, maka inflasi yang ditimbulkan sekitar 0,64%. Namun jika pembatasan untuk premium dan solar, maka dampak dari pemtasan ini akan menambah inflasi sebesar 0,88%. “Jika pemerintah menerapkan pembatasan ini untuk skala nasional, maka dampak inflasi dari pembatasn premium sebesar 0,96% dan jika pembatasan pada premium dan solar maka inflasinya di angka 1,30%,”imbuhnya.

Selain itu dari penghematan sisi anggaran, kata Khomaidi, secara nasional jika dilakukan kenaikan harga BBM premium dan solar sebesar Rp 2.000 akan menghemat anggaran Rp 76,60 triliun. Dan jika BBM premium saja bisa menghemat Rp 25,87 triliun. “jika pembatasan BBM premium diberlakukan secara nasional, akan meghemat Rp 45,28 triliun sedangkan jika dengan solar, maka penghematan bisa mencapai Rp 71,04 triliun,”tambahnya.

Tak hanya mengkritisi pemerintah, Komaidi pun memberikan rekomendasi atas kenaikan atau pembatasan BBM. “bila ingin menaikkan harga premium dan solar di angka Rp 1.000 – Rp 1.500 perliter, perlu dikombinasikan dengan kebijakan harga BBM bersubsidi berfluktuasi dengan batas atas, serta melanjutkan dengan konsisten program BBG untuk transportasi,” jelasnya.

Sementara itu, anggota komisi XI DPR RI, Arif Budimanta meminta agar pemerintah konsisten menjalankan menerapkan kebijakan baru di bidang energi. Karena, saat ini program-program yang pernah disebutkan pemerintah tidak pernah terlaksana. Seperti, desa mandiri energy dan lain sebagainya, tak ada satupun yang dilaksanakan pemerintah.“Saya Cuma mau tanya kemana program energi yang dulu telah dibuat, rasanya tidak ada kelanjutannya tuh,” katanya.

Selain itu, kata Arif, pemerintah harus juga memiliki gambaran yang jelas atas kebijakan yang nanti diambil. Bukan hanya sekedar menerapkan kebijakan berdasarkan perhitungan jangka pendek saja. ”Lihat saja program konversi minyak tanah ke gas, toh cuma sampai disitu saja,” ujarnya.

Sementara itu, alasan pemerintah menjaga agar subsidi BBM tidak membengkak dengan menaikkan atau membatasi BBM juga dinilai tidak efektif. Karena sesungguhnya subsidi untuk rakyat tidak bias dihapuskan. ”Subsidi juanganlah dihapuskan,” kata dia.

Menurut dia, membengkaknya subsidi BBM sesungguhnya juga bukan disebabkan hal itu. Karena, semua itu bisa diatasi dengan melakukan hal lainnya. Seperti membuat kilang sendiri dan tempat pembuatan BBM. Sehingga, untuk BBM kita tidak perlu impor. “Untuk buat semua itu kan anggarannya ada,” sebutnya.

Akibatnya, dalam memutuskan kebijakan BBM bersubsidi ini pemerintah dinilai plin-plan, bukan berhati-hati. Betapa tidak, seluruh rakyat pastinya menunggu akan kepastian ini kebijakan yang mana yang akan diterapkan nantinya. “Ini akan menurunkan kepercayaan kepada presiden,” ujarnya. novi/bari/ahmad/cahyo

BERITA TERKAIT

Menyoal Kebijakan Umrah

  Oleh: Izzudin Al Farras Adha Peneliti INDEF   Beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan dengan mencuatnya kasus PT First Anugerah…

Perpres No 191/2014 Tentang BBM Minta Direvisi

  NERACA Jakarta - Pengamat Energi yang juga Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria mendesak Perpres No. 191/2014 tentang Penyedian, Pendistribusian dan…

Pasar Input dan Manajemen Risiko

  Oleh: Achmad Deni Daruri President Director Center for Banking Crisis   Petani umumnya menghadapi ketidakpastian harga pada pasar out…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN - BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…

Industri Pariwisata Butuh Revolusi Mental

NERACA Padang –Kekayaan alam pariwisata di Indonesia cukup menjanjikan, namun ironisnya belum dimanfaatkannya secara optimal dan ditambah hambatan yang ada…

INISIATIF PELAKU INDUSTRI ASURANSI NASIONAL - Perlunya Daftar Hitam Asuransi Cegah “Fraud”

Jakarta-Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berencana menerbitkan daftar hitam nasabah untuk mengurangi kecurangan (fraud) dalam praktik usaha perasuransian. Ini mirip…