Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, akan menerbitkan Peraturan Perundang-undangan (Perppu) Tindak Pidana Terorisme jika DPR tidak juga merampungkan pembahasan Revisi UU Terorisme hingga bulan depan. Sementara itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan ledakan bom yang terjadi di Surabaya tidak akan menganggu iklim investasi untuk pesta olahraga Asian Games 2018.

NERACA

"Kalau Juni pada akhir masa sidang belum selesai saya akan keluarkan Perppu," ujar Jokowi di JIExpo, Senin (14/5). Presiden menuturkan, pemerintah telah memberikan draf revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ke DPR sejak Februari 2016.

Sudah dua tahun, kata Presiden, pembahasan tak menghasilkan UU baru yang menjadi payung hukum Polri menindak tegas segala sesuatu yang berhubungan dengan terorisme. "Saya meminta DPR dan kementerian terkait yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme yang sudah kami ajukan Februari 2016 untuk segera diselesaikan secepatnya dalam masa sidang berikut 18 Mei," ujar Jokowi.

Payung hukum terhadap tindakan terorisme kini semakin diperlukan mengingat banyaknya serangan teror belakangan ini. Pekan lalu, teroris di Mako Brimob Kelapa Dua Depok 'mengambil alih' penjara dan menyandera serta membunuh polisi.

Kemudian Minggu (13/5), sederet bom meledak di Surabaya, Jawa Timur. Malam harinya, serangan bom terjadi di Rusunawa Sidoarjo. Lalu, Senin (14/5) bom kembali meledak di halaman Mapolrestabes Surabaya.

Selain itu, Presiden juga menyatakan partai politik (parpol) berperan penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai etika berpolitik terutama jelang pesta demokrasi. Dia juga menekankan agar partai bisa memberi pelajaran politik yang baik kepada masyarakat, terutama dalam tahun politik ini. "Ini menjadi tugas Parpol memberi pembelajaran agar kedewasaan masyarakat dalam etika, kematangan, sopan santun dalam berpolitik dimiliki," ujarnya di Jakarta Timur, kemarin.

Hal itu disampaikan sebelum menutup Kongres Luar Biasa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Peran Parpol diperlukan sebab bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pesan disampaikan sebab tahun ini Pilkada akan dilakukan serentak di 171 daerah Indonesia dan persiapan Pilpres 2019.

Jokowi menekankan pesta demokrasi nantinya tidak membuat perpecahan di masyarakat dan mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebaliknya, partai harus bisa mendewasakan dan membuat masyarakat menjadi lebih beradab. "(Parpol) Berikan pencerahan kepada masyarakat kita beradab. Tidak apa-apa beda pilihan tapi setelah coblos harus rukun kembali," ujarnya.

Terkait usulan Kapolri agar pemerintah mengeluarkan Perppu dan desakan presiden agar Revisi UU Anti Terorisme diselesaikan oleh DPR pada Juni, Ketua DPR Bambang Soesatyo akan mendorong pemerintah untuk segera “satu kata” diantara pemerintah sendiri agar RUU itu bisa segera dilanjutkan pembahasannya di DPR. “Dan kami targetkan pada bulan Mei awal masa sidang ini bisa dituntaskan,” ujarnya dalam rilis tertulisnya, kemarin.

Selain itu, Ketua DPR meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian untuk meningkatkan intelijen di Kepolisian untuk mencegah terjadinya bom bunuh diri, mengingat kepolisian telah memiliki data-data orang-orang yang akan melakukan kegiatan radikalisme dan saat ini pergerakan terorisme bersifat sporadis; serta meminta Komisi III DPR mendorong Kejaksaan untuk segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana terorisme, baik hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati.

Bambang juga mengimbau Pansus RUU Anti-Terorisme untuk menerapkan sanksi pidana kepada pihak yang terkait dengan kelompok teroris dan segera menuntaskan frasa soal definisi tentang terorisme. “Kita harus mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat, bangsa dan negara. Sehingga dalam kondisi tertentu kita cukup berpijak bahwa terorisme adalah tindak pidana yang harus segera dilakukan penindakan. Sehingga tidak menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan khususnya bagi  penyidik dan jaksa penuntut umum dalam pembuktian,” ujarnya.

Secara terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, ledakan bom yang terjadi di Surabaya tidak akan menganggu iklim investasi untuk pesta olahraga Asian Games 2018.

"Untuk investasi pada sektor infrastruktur di Asian Games tidak akan terganggu sama sekali. Karena semua proyek kan sudah berjalan, jadi investasi tetap akan berjalan dan tidak akan terganggu," ujarnya di Jakarta Minggu, (13/5).

Bambang menambahkan, peristiwa ledakan bom gereja Surabaya tidak memberikan dampak pada perekonomian Indonesia. "Ledakan yang di Surabaya ini tetap tidak akan berdampak pada ekonomi," ujarnya.

Bambang lebih jauh mengungkapkan untuk saat ini setidaknya tinggal dua hingga tiga venue lagi yang mesti diselesaikan hingga Juli 2018. Sambungnya, semua venue sudah hampir rampung menjelang perhelatan Asian Games 2018 pada 18 Agustus ini. 

"Menteri PUPR juga sudah melaporkan dan kebanyakan venue Asian Games sudah siap semua, jadi tinggal dua atau tiga lagi yang harus diselesaikan. Targetnya mudah-mudahan Juni atau Juli ini bisa rampung," ujarnya.

Antisipasi Oknum PNS

Di sisi lain, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengambil langkah antisipatif demi mencegah tindak teror bom di dalam negeri semakin meluas. Salah satu caranya dengan mengeluarkan pernyataan akan menyikapi oknum-oknum di dalam pemerintahan yang coba memperkeruh suasana.

Menurut Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, tim BKN akan menindak tegas para pegawai negeri sipil (PNS) yang dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian, intoleransi, permusuhan, dan perpecahan. "Ini upaya preventif agar suasana tetap aman dan selamat. Kepala BKN tidak ingin kasus bom Surabaya melebar ke mana-mana," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com, Senin (14/5).

Ridwan mengatakan, BKN mengeluarkan surat pernyataan tersebut mulai hari ini. Dalam keterangannya, surat itu mengajak para pegawai negeri untuk mengingatkan serta melaporkan oknum-oknum yang akan memperkeruh suasana atau melakukan berbagai bentuk pemecah belah persatuan.

Terkait sanksi bagi PNS yang diketahui menyimpangi aturan tersebut, dia menjelaskan, mereka akan diberi hukuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 53/2010 tentang Disiplin PNS. "Sanksi paling beratnya, pemecatan dengan tidak hormat sebagai PNS," ujarnya.

BKN juga akan menjatuhkan sanksi tegas kepada PNS yang menyebarkan ujaran kebencian, intoleransi, permusuhan dan perpecahan atau paham radikalisme. Upaya ini dilakukan untuk meredam kegaduhan aksi terorisme.

"Untuk mencegah meluasnya radikalisme, saya akan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang menyebarkan ujaran kebencian, intoleransi, permusuhan dan perpecahan," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam rilis resminya kemarin.

Bima menyarankan, agar sesama PNS atau aparatur sipil negara (ASN) saling mengingatkan, bahkan melaporkan rekannya yang justru memperkeruh suasana atau melakukan berbagai bentuk pemecah belah persatuan lainnya. "Jaga persatuan dan kebinekaan Indonesia. Bagi kita para PNS, menjaga Pancasila, UUD 1945, dan NKRI adalah sumpah yang harus dilaksanakan," ujarnya. bari/mohar/fba