Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat 26,58 juta penduduk pada September 2017, angka ini menurun 4,28% dibandingkan posisi Maret 2017 sebesar 27,77 juta jiwa, atau berkurang 1,19 juta jiwa dalam waktu enam bulan. Sementara itu,  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan melanda perusahaan ritel seperti Ramayana, Giant, Hypermart, Hero, dan Tip Top.

NERACA

Berdasarkan data BPS, persentase terhadap total penduduk, tingkat kemiskinan di Indonesia sekarang berada di level 10,12% pada September 2017, atau menurun 10,64% dibandingkan posisi Maret 2017.

Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, tingkat kemiskinan ini sudah menurun signifikan dibanding enam tahun silam yakni 12,49% dari total penduduk. Bahkan  dia mengingatkan, laju penurunan kemiskinan ini merupakan yang paling baik dalam tujuh tahun terakhir. “Dari sisi persentase, tentu ini sangat menggembirakan. Ini merupakan pencapaian paling bagus, penurunannya paling cepat dalam tujuh tahun terakhir,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/1).

Dia mengatakan, penurunan tingkat kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, harga bahan pangan terpantau stabil sehingga menahan kenaikan garis kemiskinan. Menurut dia,  harga komoditas pangan utama seperti gula pasir, cabai rawit, dan cabai merah justru menurun dengan laju penurunan masing-masing 9,74%, 57,69% dan 20,53%.

Tidak hanya itu, faktor kedua ialah upah nominal buruh tani dan bangunan masing-masing meningkat 1,5% dan 0,78% sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat golongan bawah.
Faktor terakhir, adalah kebijakan pemerintah seperti beras untuk rakyat sejahtera (rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dianggap cukup signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Apalagi, antara Mei hingga Agustus lalu, rastra telah disalurkan kepada 30% rumah tangga.

“Selain itu, PKH juga berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Makanya, kami juga sangat mendukung jika penerima PKH ini ditingkatkan kembali di tahun depan,” ujarnya.

Kecuk menuturkan, tingkat kemiskinan ini bisa turun meski garis kemiskinan terpantau naik. Adapun, garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Menurut perhitungan BPS, garis kemiskinan di bulan September terhitung Rp387.160 per kapita atau naik dibanding enam bulan sebelumnya yakni Rp374.478 per kapita yang disebabkan oleh kenaikan harga beras, rokok, dan perumahan. “Ini memberikan pesan, bahwa untuk menjaga gejolak miskin, pemerintah harus menjaga gejolak bahan pangan,” ujarnya.

Dari seluruh provinsi, Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi yakni 27,26% dan diikuti Papua Barat yakni 23,12%. Sementara, provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah DKI Jakarta yakni 3,78%. Dari 34 provinsi, 26 provinsi tertcatat mengalami penurunan tingkat kemiskinan. “Dan ini masih perlu menjadi perhatian pemerintah, di mana jika ingin mengentaskan kemiskinan, maka harus dimulai dari wilayah paling timur terlebih dulu,” ujarnya.

Inflasi Tinggi?  

BPS juga mencatat indeks harga konsumen (IHK) meningkat 0,71% secara bulanan (month-to-month) di Desember. Bila dilihat sejak awal tahun hingga akhir Desember, maka inflasi 2017 secara tahunan (year-to-year) tercatat 3,61%. Angka ini lebih tinggi dari prediksi BI yang memperkirakan inflasi 2017 di bawah 3,5%.

Angka inflasi bulan Desember 2017 ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2016 yang mencapai 0,42%. Namun, angka ini masih lebih baik dibandingkan Desember dua tahun sebelumnya yakni 0,96%. Adapun inflasi tahunan di Desember 2017 juga lebih tinggi dari 2016 yang tercatat 3,02%.  

Menurut Kecuk, inflasi di Desember merupakan inflasi bulanan tertinggi sejak Januarui 2017 yakni 0,97%. Meski demikian, capaian inflasi tahunan ini dianggap masih aman karena berada di bawah target dalam APBN-P 2017 sebesar 4,3%. "Secara tahunan, angka ini masih bagus karena di bawah target APBNP," ujarnya.

Kecuk mengatakan, inflasi sepanjang tahun ini dipengaruhi oleh harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices), utamanya penyesuaian tarif listrik bagi golongan 900 VA nonsubsidi. Adapun, sepanjang tahun 2017, tarif listrik memberikan andil sebesar 0,81%.

Menurut dia, penyesuaian tarif listrik ini memang terjadi sepanjang semester I-2017. Namun, dampak inflasinya terasa hingga akhir tahun. Maka dari itu, tak heran jika inflasi administered prices tercatat 8,7%. "Ada penyesuaian harga listrik 900 VA di Januari sampai Mei, sehinggga ini mewarnai inflasi tahun ini," ujarnya.

Selain itu, andil inflasi paling besar tahun ini juga disumbang oleh biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) sebesar 0,24% dan komponen bahan pangan seperti ikan segar sebesar 0,2% dan beras sebesar 0,16%.  

Kecuk menuturkan, kenaikan harga bahan pangan ini utamanya terjadi di akhir tahun, di mana inflasi bahan makanan di bulan Desember saja tercatat 2,26% secara bulanan. Kendati demikian, dia menilai pengendalian harga bahan pangan bergejolak (volatile food) oleh pemerintah sepanjang tahun ini dianggap cukup bagus. Sebab, inflasi secara tahunan hanya ada di angka 0,71%.

"Ini berbeda dengan pattern sebelumnya di mana inflasi 2016 dikendalikan oleh volatile food. Belajar dari sini, Indonesia bisa mengendalikan inflasi tahun depan asal sudah mengetahui polanya," ujarnya.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi 2017 berada di bawah 3,5%. Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan inflasi di Desember 2017 masih relatif terkendali. Hingga pekan ke-3 bulan ini, inflasi berada di kisaran 0,42%."Di Desember ini, minggu ketiga ada di kisaran 0,42% kelihatannya," ujarnya di Bali (24/12).

Menurut dia, inflasi di Desember ini lebih didorong oleh kenaikan sejumlah komoditas pangan di akhir tahun. Contohnya, harga telur dan cabai yang mulai mengalami lonjakan. "Kalau lihat dari komoditasnya yang kelihatan ada tekanan inflasi seperti telur ayam, cabai. Tetapi ini sudah dilakukan koordinasi," ujarnya seperti dikutip liputan6.com.

Namun demikian secara tahunan, kata Agus, inflasi di 2017 di perkirakan akan berada di bawah 3,5%. Hal tersebut sesuai seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. "Sehingga kalau dilihat secara setahun itu masih ada di bawah 3,5%. Jadi ini sejalan dengan inflasi yang kita perkirakan yang ada di 3-3,5%,” ujarnya.

Ancaman PHK‎

Di tengah menurunnya jumlah penduduk miskin menurut data terbaru BPS itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi gelombang PHK akan melanda ritel seperti Ramayana, Giant, Hypermart, Hero, dan Tip Top. Hal ini menyusul sejumlah gerai ritel yang mengalami penutupan seperti dialami gerai 7-Eleven, misalnya.

Hal ini bercermin dari gelombang PHK sepanjang 2017 yang melanda sepanjang 2017. Sepanjang tahun lalu, menurut data KSPI,  gelombang PHK telah merumahkan lebih dari 50 ribu pekerja. Kemudian di industri pertambangan, tidak sedikit buruh PT Freeport dan PT Smelting yang terkena PHK. Begitu pula pada sejumlah perusahaan di bidang farmasi.

"Hal ini merupakan fakta, bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa mengangkat daya beli, tetapi hanya membuka ruang kemudahan untuk berinvestasi," ujar Ketua Umum KSPI Said Iqbal seperti yang dikutip CNNIndonesia.com, Senin (1/1).

Penurunan daya beli ini menurut Said,  lantaran kebijakan pemerintah Jokowi yang dianggap lebih memihak investor atau pemodal. Paket kebijakan tersebut, tutur Said, tidak diiringi dengan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. "Maka yang terjadi adalah penurunan konsumsi di masyarakat. Itu menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran," ujarnya.

Said juga menyesalkan sikap Pemerintahan Jokowi yang membuka keran tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. "Di saat daya beli turun, gelombang PHK terjadi di mana-mana, tenaga kerja asing seperti diberi karpet merah untuk bekerja di negeri ini," ujarnya. Akibatnya, buruh lokal menjadi lebih sulit mendapat pekerjaan. Terlebih, jumlah lapangan pekerjaan pun cenderung minim. bari/mohar/fba