NERACA

Jakarta – Industri kemasan plastik berperan penting dalam rantai pasok bagi sektor strategis lainnya seperti industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetika, serta elektronika. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kementerian Perindustrian menetapkan industri plastik hilir sebagai sektor prioritas pengembangan pada tahun 2015-2019.

”Industri kemasan plastik yang merupakan sektor kimia hilir selama ini telah menjadi supply chain dari consumer product. Industri ini pertumbuhannya cukup tinggi dan potensinya masih besar,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai mengunjungi industri kemasan plastik PT Berlina Tbk. di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana disalin dari Antara, kemarin.

Kemenperin mencatat, jumlah industri plastik hingga saat ini mencapai 925 perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk plastik. Sektor ini menyerap tenaga kerja sebanyak 37.327 orang dan memiliki total produksi sebesar 4,68 juta ton. “Permintaan produk plastik nasional mencapai 4,6 juta ton dan meningkat sebesar lima persen dalam lima tahun terakhir,” ungkap Airlangga.

Untuk memacu kinerja industri plastik dalam negeri, Airlangga menyampaikan, pihaknya terus berupaya mengurangi ketergantungan bahan baku impor serta mendorong peningkatan kualitas, kuantitas maupun spesifikasi produk yang dihasilkan. “Sektor ini vital dengan ruang lingkup hulu, antara, hingga hilir yang dibutuhkan banyak industri lain dan memiliki variasi produk beragam,” tuturnya.

Oleh karena itu, Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, Kemenperin terus berupaya meningkatkan daya saing industri plastik melalui berbagai kebijakan strategis, khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perdagangan bebas dunia. “Dalam menghadapi kendala pemenuhan bahan baku dan persaingan menghadapi MEA, salah satu langkahnya adalah pemberian fasilitasi melalui bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP),” ujarnya.

Dukungan lainnya, yakni melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), fasilitasi promosi dan investasi, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), tata niaga impor, penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan serta kebijakan lain yang mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas.

“Kami juga mendorong agar pelaku industri plastik nasional mampu bersinergi dan terintegrasi melalui kerjasama antar stakeholders sehingga produk plastik dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu bersaing di pasar internasional,” papar Sigit.

Dalam kunjungannya ke PT Berlina Tbk., Menperin menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang berdiri sejak tahun 1969 karena rencana investasi dan serapan tenaga kerjanya. Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

CEO PT Berlina Tbk. Lim Eng Khim mengatakan, perseroan menargetkan akan menambah kapasitas sebesar 40 ribu ton per tahun atau dua kali lipat dari sebelumnya dengan nilai investasi mencapai Rp100-150 miliar. “Kami jaga utilitasnya 70-80 persen agar jika permintaan naik bisa kami genjot lagi. Selain itu, jumlah karyawan akan nambah sekitar 60 persen di 2017,” ujarnya.

Berlina memiliki empat pabrik di Pandaan-Jawa Timur, Tangerang-Banten, Cikarang-Jawa Barat dan Hefei-Tiongkok dengan jumlah penyerapan tenaga kerja secara grup sebanyak 2.187 orang. Perusahaan menghasilkan beragam produk kemasan plastik dengan teknologi dan mesin termodern serta desain dan pengembangan produk yang terlengkap. Jenisnya, antara lain berupa botol plastik, botol air galon, sikat gigi, mould, laminating tube dan plastik tube.

Sebelumnya, Menperin menegaskan bahwa rencana pengenaan cukai pada kemasan plastik akan melemahkan daya saing dan menurunkan pertumbuhan industri nasional. Padahal, sektor manufaktur tengah dipacu untuk mendongkrak perekonomian Indonesia melalui penerimaan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja, untuk mendorong pemerataan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kalau cukai naik, industri bisa tergerus. Ini tentu mengkhawatirkan. Rumus ekonominya, jika ada pembebanan yang membuat harga lebih tinggi, permintaan akan turun, terutama untuk industri makanan dan minuman,” paparnya.

Menurut Menperin, peraturan pengenaan cukai tersebut berlawanan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk mengoptimalkan kinerja industri dalam negeri. “Industri makanan dan minuman, salah satunya yang akan sangat terdampak karena butuh plastik sebagai wadah pengemasan,” tuturnya.

Airlangga menyebut, sektor pangan, yang selama ini menjadi motor pertumbuhan industri nonmigas, diprediksi terhambat di tahun 2017. “Pada triwulan III tahun 2016, kinerja industri makanan dan minuman tumbuh 9,8 persen, hampir dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Kementerian Perindustrian mencatat, terdapat empat subsektor industri yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan industri nonmigas pada triwulan III tahun 2016.