NERACA

Jakarta - Pemerintah membuka peluang bagi investor asing untuk terlibat dalam pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa. Proyek ini ditetapkan sebagai program strategis nasional oleh Presiden Prabowo Subianto dan dirancang untuk mengatasi ancaman rob, penurunan tanah, serta perubahan iklim ekstrem.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mendorong keterlibatan pengusaha Belanda dalam proyek ini. Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda, Michiel Sweers, Anindya menekankan pentingnya kolaborasi dengan Belanda yang telah memiliki pengalaman lebih dari lima abad dalam pengelolaan air dan pembangunan tanggul.

“Proyek ini lebih dari sekadar pertahanan terhadap banjir dan penurunan tanah. Ini adalah undangan untuk menciptakan koridor pertumbuhan Indonesia berikutnya,” ujar Anindya.

Proyek ini akan membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi biaya mencapai USD80 miliar atau Rp1.297 triliun. Dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pembangunan akan berlangsung selama 20 tahun dan harus dimulai secepatnya.

Tanggul ini kembali menjadi sorotan karena risiko rob yang meningkat dan penurunan muka tanah hingga 10–15 cm per tahun di wilayah pesisir. Pemerintah menilai kolaborasi dengan Belanda sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan dan memastikan keberhasilan proyek jangka panjang ini.

Pemerintah juga akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut untuk mempercepat realisasi proyek. Kadin menilai, skema pembiayaan infrastruktur air melalui kemitraan swasta dapat menjadi peluang besar.

“Kerja sama yang sudah dibahas secara G2G dapat diperluas ke sektor swasta. Saya percaya kerja sama ini akan menjadi tonggak yang sangat besar,” tambah Anindya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disapa AHY, turut mengundang pelaku usaha Belanda untuk menjalin kemitraan. Dalam CEO Roundtable Discussion yang melibatkan 14 perusahaan Belanda, AHY menegaskan bahwa proyek Tanggul Raksasa RI bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

“Saya percaya Anda semua memiliki pengalaman dan keahlian untuk membantu kami mencapai tujuan ini. Mari kita eksplorasi kolaborasi baru yang lebih erat dan bermanfaat bagi kedua negara,” jelas AHY.

Merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi total investasi pada tahun 2024 naik 20,8 persen secara tahunan (y-o-y). Capaian tersebut juga melampaui target Presiden sebesar Rp1.650 triliun (103,9 persen) dan melampaui target renstra sebesar Rp1.239,3 triliun (138,3 persen). Dari total investasi tahun 2024, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.456.130 orang atau naik 34,7 persen secara tahunan (y-o-y).

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7 dalam rangka mengatasi penurunan muka tanah. “Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Menteri PU Dody Hanggodo 

Kementerian PU terus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya dengan pembangunan tanggul Pantai Jakarta yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sebagai tindak lanjut Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyiapkan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7. Rencana pembangunan pengaman pantai di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7 paket 1 di Kali Ancol dan Kali Dadap.

Pembangunan tanggul Kali Ancol Paket 1 direncanakan sepanjang 100 meter bersumber dari APBN dan dilaksanakan secara single years contract (SYC) pada 2025. Status saat ini dalam persiapan lelang.

Sementara pembangunan tanggul Tahap 7 paket berikutnya direncanakan sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat dan Cilincing. Anggaran kegiatan ini dalam tahap pengusulan dengan sumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilaksanakan secara multi years contract (MYC) 2026-2027.

Pada tahap 7 ini juga akan dibangun satu unit sistem polder di Kali Dadap sebagai satu kesatuan sistem bangunan pengendali banjir yang terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang bersumber dari SBSN dilakukan secara MYC 2026-2027.