Presiden: Polri-TNI Tidak Tolerir Gerakan Pecah Belah Bangsa
NERACA
Jakarta - Presiden Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi (Pangti) TNI memerintahkan jajaran TNI dan Polri agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecahbelah dan mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi.“Jangan ragu bertindak untuk keutuhan NKRI kita,” tegas Presiden Jokowi dalam apel prajurit TNI, di Mabes TNI AD di Jalan Veteran, Jakarta, Senin (7/11).
Sebagai Panglima Tertinggi TNI, Presiden memerintahkan para prajurit TNI untuk menegakkan kesatuan komando.“Pegang teguh amanat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Jaga soliditas, tunjukkan jati diri NKRI, negara dan bangsa Indonesia,” pinta Presiden.
Presiden meminta kekompakan TNI dan Polri yang telah ditunjukkan di lapangan terus dijaga, dirawat, dan dilanjutkan di semua tingkatan.“Kekompakan itu harus digalang dari atas, para perwira sampai ke prajurit-prajurit. Ini penting sekali,” kata Presiden seraya mengingatkan jajaran TNI dan Polri agar melakukan koordinasi dan sinergi dalam menjalankan tugas negara.
Jokowi meyakini, ketika TNI dan Polri solid, kompak, dan bersatu, maka akan bisa mempersatukan Indonesia, mempersatukan ras, suku, dan agama yang berbeda-beda yang ada di negara Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa.
Apel yang dipimpin oleh Panglima TNI ini diikuti oleh 2.185 Prajurit TNI dari Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Usai memberikan arahan, Presiden Joko Widodo selaku Panglima Tertinggi TNI berjabat tangan dengan para prajurit satu per satu.
Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan apresiasinya kepada para prajurit TNI yang dinilainya sudah bekerja keras mengamankan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (4/11) lalu.“Saya mengucapkan terima kasih karena di lapangan saya tahu, di lapangan mereka bekerja keras dari pagi sampai pagi,” ujarnya.
Sebelumnya saat memberikan sambutan dalam apel prajurit TNI itu, Presiden juga telah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras para perwira dan seluruh jajaran prajurit TNI dalam mengamankan aksi unjuk rasa tanggal 4 November 2016 lalu.
“Saya yakin, bukan hanya saya, tapi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke memberikan apresiasi atas soliditas, atas kekompakan, atas penggunaan cara-cara yang persuasif dalam menjaga keamanan Jakarta, dalam menjaga keamanan tanah air. Sehingga, unjuk rasa berlangsung tertib dan damai,” tegas Presiden.
Untuk itu, Presiden meminta agar kekompakan TNI dan Polri yang telah ditunjukkan di lapangan terus dijaga, dirawat, dan dilanjutkan di semua tingkatan.“Kekompakan itu harus digalang dari atas, para
perwira sampai ke prajurit-prajurit. Ini penting sekali. Lakukan koordinasi dan sinergi dalam menjalankan tugas negara,” tegas Presiden.
Presiden meyakini, ketika TNI dan Polri solid, kompak, dan bersatu, maka akan bisa mempersatukan Indonesia, mempersatukan ras, suku, dan agama yang berbeda-beda yang ada di negara Indonesia, dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa.
Pada bagian lain, Jokowi masih belum membuka nama tokoh politik yang telah disebutnya menunggangi demo damai 4 November lalu sehingga menjadi rusuh. Saat ditanya wartawan usai menghadiri apel prajurit TNI, Presiden tidak memberikan jawaban secara langsung.“Nanti kita lihat, nanti kita lihat,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para ulama, kyai, habaib, dan ustadz yang telah memimpin umatnya, yang menyejukkan sehingga aksi unjuk rasa sampai Magrib berjalan dengan tertib dan damai. Tapi Presiden menyesalkan kejadian setelah Isya yang seharusnya sudah bubar, tapi menjadi rusuh.“Ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” ujarnya saat itu. Mohar
NERACA Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan 20 kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kolaborasi,…
NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan bahwa adanya kebijakan terkait kantor kejaksaan yang kini dijaga…
NERACA Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menyatakan bahwa penindakan hukum akan menjadi langkah yang diprioritaskan dalam…
NERACA Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan 20 kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kolaborasi,…
NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan bahwa adanya kebijakan terkait kantor kejaksaan yang kini dijaga…
NERACA Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menyatakan bahwa penindakan hukum akan menjadi langkah yang diprioritaskan dalam…