Jakarta----PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) memberikan jaminan pembiayaan dan resiko politik terkait pembagunan proyek Kereta Api Kalimantan Tengah. "Misalnya perubahan peraturan perundangan. Dan kita memberikan tingkatan kenyamanan lebih untuk investor, karena nanti melibatkan investor asing dan perbankan asing. Dan juga untuk memastikan bahwa proyek nantinya dapat memperoleh kepastian pembiayaan," kata  Direktur Utama PII Sinthya Roesly kepada wartawan di Jakarta,30/11

Lebih jauh Sinthya mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menandatangani Perjanjian Kerja sama Penugasan untuk Persiapan Transaksi Proyek Kereta Api Kalimantan Tengah. Bahkan dalam hal ini PII membentuk penjaminan financial dan resiko hukum. " Dan juga untuk memastikan bahwa proyek nantinya dapat memperoleh kepastian pembiayaan," terangnya

Proyek ini merupakan proyek kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) yang akan dieksekusi dengan mengacu pada Perpres 67/2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 13/2010 dan 56/2011 terkait KPS. "Proyek ini memiliki nilai yang sangat strategis karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah melalui multiplier effect dan dapat menjadi sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan," jelasnya.

Kemudian dia menjelaskan pembangunan rel kereta api ini akan menghubungkan lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Kabupaten Murung Raya, Barito Selatan, Barito Timur, dan Kapuas. "Dengan adanya keberadaan rel kereta api ini akan digunakan untuk mengangkut batubara, maka kegiatan perambahan hutan dan eksploitasi potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara terkontrol," imbuhnya.

Ditempat terpisah, Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution menyampaikan sikap optimis pada perkembangan ekonomi Indonesia pada 2012. Meskipun dengan penuh kewaspadaan. “Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2012 masih cukup kuat. Karena di topang daya beli dan keyakinan konsumen yang terjaga dan suku bunga pembiayaan yang menurun,” ungkapnya.

Begitu juga dari sudut investasi, kata mantan Dirjen Pajak ini, para investor swasta yang akan diperkirakan masih tumbuh meningkat sejalan dengan besarnya potensi pasar. “Tingkat suku bunga diperkirakan juga akan turun dari 6,75% menjadi 6,0%,  perbaikan iklim investasi, serta prospek peningkatan credit rating Indonesia menjadi Investment grade,” paparnya.

Menurut Darmi, kebijakan alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, program pemberantasan kemiskinan, dan subsidi bantuan pertanian dalam rangka memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat akan terus di tingkatkan. “Agenda belanja pemerintah kedepan diharapkan dapat lebih berperan dalam mendorong perekonomian di tengah-tengah ancaman perlambatan ekonomi global. Pemerintah perlu untuk lebih memacu penyerapan anggarannya secara seimbang dengan tetap mempertimbangkan efektifitas penggunaanya,” tandasnya.

Dikatakan Darmin, Indikator moneter seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar relatif terjaga dan sesuai target. Ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 6,5 persen pada triwulan ke III di tahun 2011. Konsumsi publik dan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 4,8-5,2% dan 6,0-6,4%, sementara investasi akan tumbuh 10,0-10,4%. Di sisi lain, ekspor dan impor juga diperkirakan akan meningkat masing-masing sebesar 14,9-15,3% dan 18,8-18,4%. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih tinggi daripada Malaysia (5,2%), Thailand (4,5%), Filipina (5,0%) dan Singapura (4,4%). **cahyo