NERACA

Bogor – Bank syariah masuk dalam daftar industri jasa keuangan yang menampung dana repatriasi hasil dari kebijakan tax amnesty. Namun begitu, timbul perdebatan mengingat bank syariah dengan prinsip kehati-hatian akan menerima dana repatriasi yang belum tentu jelas asal usul dana tersebut. Bagi Pakar Keuangan Syariah Muhammad Syafii Antonio, hal tersebut jangan terlalu panjang diperdebatkan.

Menurut dia, fasilitas tax amnesty tak semuanya berisi orang pengemplang pajak melainkan juga ada eksportir yang lebih memilih memarkirkan dananya di negara lain dengan pertimbangan pajaknya lebih rendah. “Tidak semua orang yang memarkirkan dananya di luar negeri itu haram, karena banyak juga eksportir yang mengincar tax heaven. Selama itu lolos dari PPATK, maka bank syariah akan menerima,” ungkap Syafii dalam pelatihan perbankan syariah di Bogor, akhir pekan kemarin.

Syafii Antonio yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri mengibaratkan kondisi ini dengan orang yang mencuri, tapi tetap shalat. Kewajiban shalatnya gugur, tapi tetap memiliki dosa mencuri. Pilihan pemilik dana ke instrumen syariah itu baik, tapi dia punya dosa dari bisnisnya yang tidak halal. Namun, ini masih lebih baik dibanding tidak halal dua-duanya. ''Ini sullamul aulawiyat, skala prioritas. Daripada dua kali dosa, lebih baik sekali meskipun yang terbaik adalah tidak buat dosa,'' kata Syafi'i.

Sejauh ini, Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah salah satu bank syariah yang dipilih pemerintah untuk menerima dana repatriasi. Bank Mandiri Syariah pun menanggapi positif dengan terpilihnya bahkan pihak BSM menargetkan untuk menerima dana repatriasi sebesar Rp10 triliun.

Disisi lain, ia juga menyoroti pertumbuhan industri keuangan syariah yang masih minim. Menurut Syafii, ada beberapa cara agar perbankan syariah bisa tumbuh di Indonesia dengan mulai dari kampanye hingga dukungan kebijakan pemerintah. "Permasalahannya adalah bagaimana kita menumbuhkan kepedulian dan pemahaman di tengah masyarakat. Kemudian juga bagaimana mengajak para pengusaha untuk bersyariah dalam keuangan," kata Syafii.

Ia menekankan perlunya ada kampanye yang sangat masif agar banyak warga yang memahami nilai keekonomian dan manfaat dalam perbankan syariah. Namun, Syafii tidak memungkiri bahwa membuat kampanye yang masif dengan memasang iklan sesering mungkin di televisi, misalnya, membutuhkan dana yang relatif sangat besar, sementara perbankan syariah di Indonesia belum cukup besar untuk melakukan hal tersebut. "Di sinilah dukungan berupa kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah yang bisa mendorong tumbuhnya keuangan syariah di Indonesia," katanya.

Syafii memberikan opsi untuk "mensyariahkan" bank-bank BUMN konvensional. Namun, hal tersebut juga sulit dilakukan. "Tadinya BRI mau disyariahkan, tetapi kita belum bisa konversikan BRI semuanya, akhirnya cuma unit usaha BRI Syariah," jelasnya. Namun, opsi lain yang diusulkan oleh Syafii ialah dengan memberikan insentif pajak pada Bank Syariah yang terbilang masih kecil dibandingkan bank konvensional dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya agar bank-bank syariah bisa bertumbuh besar terlebih dahulu.

"Saya sudah sampaikan ke pemerintah, yang syariah ini dikasih tax insentif 5 tahun, biar tumbuh besar dulu. Setelah besar, setop insentifnya," kata Syafii yang juga merupakan anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Untuk itu, diperlukan komitmen yang besar tidak hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat luas dalam mengembangkan ekonomi syariah. Syafii menjelaskan bahwa keuangan syariah sangat berpotensi besar dengan adanya kegiatan-kegiatan ibadah umat Islam, seperti haji dan tradisi Lebaran, yang banyak menggunakan sarana dan prasarana yang diproduksi dari berbagai belahan dunia.