Upaya pemerintah menurunkan suku bunga perbankan akan mendekati kenyataan dalam waktu dekat. Pasalnya, sinyal dari penurunan suku bunga acuan (BI Rate) dalam dua bulan berturut-turut dari semula 7,5% (Desember 2015) menjadi 7,25% (Januari 2016) dan 7% (Februari 2016), menunjukkan Bank Indonesia siap mendukung penurunan suku bunga ke depan.

Suku bunga kredit perbankan di Indonesia selama ini dianggap terlalu tinggi oleh pemerintah. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo dan secara lebih intens Wakil Presiden Jusuf Kalla, selalu mengemukakan kepada publik, bahwa tingkat suku bunga yang dianggap cukup rendah adalah “single digit” atau di bawah 10%. Saat ini kondisi bunga kredit perbankan rata-rata di kisaran 14%-20% per tahun, sementara bunga deposito rata-rata 7%-10% per tahun.

Pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan suku bunga ini. Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan melalui bank BUMN ditekan hingga 9% per tahun. Karena pemerintah percaya bahwa penurunan suku bunga akan memutar roda perekonomian dengan lebih cepat, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan segera tercapai.

Namun di sisi lain, penurunan suku bunga tidak dapat dilakukan semudah itu oleh kalangan perbankan. Bank selama ini mengelola risiko kredit yang sangat tinggi, selain itu biaya pengelolaan juga sangat tinggi, diantaranya ditunjukkan oleh gaji direksi dan manajer bank yang fantastis dan promosi yang menghabiskan uang tidak sedikit.

Pemerintah menilai, bila suku bunga perbankan tidak diturunkan, maka dapat mengakibatkan industri perdagangan menjadi mahal dan tidak dapat bersaing dengan perusahaan asing. Bahkan Wapres JK menegaskan, salah satu cara untuk meningkatkan industri perdagangan dalam negeri saat ini adalah dengan menurunkan suku bunga perbankan yang dimulai dari empat bank milik pemerintah (BUMN).

Keempat bank BUMN tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, penurunan suku bunga di bank BUMN tersebut  hingga mencapai  "single digit" atau di bawah 10%.

"Suku bunga perbankan bisa diturunkan, pokoknya “single digit”. Tentunya yang bisa dilakukan paling utama memang dengan bank BUMN, karena sebagai pemain empat bank itu bisa dikatakan yang terbesar di perbankan nasional," ujar Rini Soemarno di Jakarta, belum lama ini.

Pemerintah memiliki bank dengan tujuan agar bank tersebut dapat berperan sebagai agen pembangunan. Demikian pula halnya dengan pemerintah daerah, diharapkan BPD berperan sebagai agen pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu bank BUMN terus menerus dikapitalisasi oleh pemerintah sehingga dapat menjadi market leaderdi Industri perbankan dalam negeri. Bahkan pemerintah Indonesia berambisi agar Bank Mandiri menjadi market leader di ASEAN.

Keputusan bisnis bank BUMN diharapkan diikuti oleh perbankan lainnya, sehingga seluruh tindakan perbankan dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi, pada akhirnya membawa kemakmuran bagi rakyat.

Sayangnya persaingan usaha industri perbankan sangat ketat. Untuk menghimpun dana, bank harus menetapkan suku bunga tabungan/deposito yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank lain. Apalagi pada zaman teknologi canggih ini dimana uang sudah tidak mengenal batas antarnegara, perbankan Indonesia harus menetapkan suku bunga deposito yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank di luar negeri, agar dana investor dari luar negeri masuk ke perbankan Indonesia.

Sementara itu, masyarakat Indonesia yang kebanyakan berusaha secara informal dan pengetahuannya mengenai sektor keuangan masih sangat minim, membuat risiko kredit perbankan menjadi tinggi. Tidak sedikit pelaku usaha mikro yang menganggap bahwa kredit KUR adalah pemberian tidak harus dikembalikan. Sifat konsumtif dan pengelolaan keuangan rumah tangga yang buruk membuat kredit konsumsi berisiko tinggi. Perbankan menjadi serba susah. Di satu pihak ditekan oleh pemerintah untuk menurunkan suku bunga kredit, di lain pihak memerlukan sumber dana besar serta harus harus mengelola risiko kredit yang tinggi.

Nah, kebijakan baru yang merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, perlu kita apresiasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.  Direksi dan manajer bank BUMN perlu melakukan perubahan sikap dan kultur pengelolaan bank menuju tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan mampu berdaya saing dengan kalangan perbankan di ASEAN terkait dengan pemberlakuan pakta Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).