NERACA

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka bagi tiga pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga. Menangggapi hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan bahwa ketiga oknum tersebut bukan pegawai pajak.

“Bersama ini Ditjen Pajak menyampaikan klarifikasi. Patut diketahui, ketiga oknum yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus pemerasan kepada wajib pajak, dengan inisial HES, ICN dan SR saat ini bukan merupakan pegawai DJP. Ketiganya sudah diberhentikan Tidak Dengan Hormat sejak 1 Agustus 2014. Kasus ini didahului dari hasil kerja sama antara Internal DJP dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan yang selanjutnya diserahkan ke KPK,” ucapnya seperti dilansir dalam keterangan resminya, Minggu (13/3).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya senantiasa bekerjasama dengan KPK dan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya menyelesaikan kasus korupsi di Ditjen Pajak dan upaya pengamanan penerimaan pajak serta menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan penyidik KPK untuk menyelesaikan kasus korupsi Ditjen Pajak.

“Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Pajak, telah dilaksanakan sejak tahun 2002 melalui pembentukan Kanwil DJP dan KPP WP Besar dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghilangkan praktik-praktik yang melanggar hukum termasuk korupsi,” ucapnya.

Pihaknya juga terus melaksanakan upaya reformasi birokrasi termasuk perbaikan administrasi perpajakan, kepegawaian dan pengawasan internal. Pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum segera diberhentikan dan diserahkan kepada penegak hukum yang berwenang. “Penetapan tersangka atas ketiga mantan pegawai Ditjen Pajak ini merupakan bukti kesungguhan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini menjadi peringatan bagi pegawai Ditjen Pajak serta para Wajib Pajak agar tidak melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara,” tambahnya.

Untuk mengamankan penerimaan Negara Ditjen Pajak terus melakukan berbagai upaya pembinaan, penelitian dan pengawasan sambil terus menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum lain, termasuk Polri, Kejaksaan dan KPK.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga pegawai pajak Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai tersangka atas dugaan menerima uang Rp 75 juta, yang diduga merupakan hasil pemerasan terhadap perusahaan PT Edmi Meter Indonesia (EDMI). Ketiga orang itu, adalah Herry Setiadji, lndarto Catur Nugroho dan Slamet Riyana.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, meski nilai nominalnya kecil, lembaganya mempunyai pertimbangan lain, sehingga menaikan kasus tersebut ke tingkat penyidikan. Selain meresahkan masyarakat, kasus ini juga masuk ranah kewenangan KPK sesuai Pasal 11 Undang-Undang KPK. Sebab, 3 orang itu adalah pemeriksa pajak. "Salah satu dasar pertimbangan KPK dalam melakukan penindakan, yaitu meresahkan masyarakat," ujar Priharsa.