NERACA

Palembang- Sejumlah lima perusahaan Badan Usaha Milik Daerah di Sumatera Selatan berpeluang melakukan penawaran umum perdana saham di pasar modal, atau dikenal dengan sebutan IPO (Initial Public Offering).

Kepala Bursa Efek Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Early Saputra menyebutkan, kelima perusahaan itu, Bank Sumsel Babel (BSB), PT Pupuk Sriwijaya, PT Taman Mandiri (Hotel Arista), PT OKI Pulp and Paper, dan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J).”Sedikitnya saat ini ada lima perusahaan asal Sumsel yang sedang dijajaki agar 'go public'. BEI menilai peluang sangat terbuka, karena kelima perusahaan ini sudah tergolong besar dan layak melepas saham ke masyarakat," kata Early di Palembang, kemarin.

Terkait ini, Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) Ahmad Nopan mengatakan perusahaannya belum memiliki rencana untuk melantai di bursa karena masih fokus pada pembenahan manajemen dan meningkatkan laba. Selain itu, untuk melakukan IPO terdapat sejumlah aturan yang harus dilewati karena PT SP2J merupakan perusahaan milik Pemerintah Kota Palembang.”Bukan hanya persoalan persyaratan administrasi, tapi juga harus meminta persetujuan dari pemegang saham yakni sepenuhnya dimiliki pemkot," ujarnya.

Namun, dirinya tidak menampik bahwa IPO ini sangat baik untuk perkembangan perusahaan di masa datang karena kerap terkendala modal.”Dampaknya juga cukup baik jika sudah IPO karena pemerintah sudah melibatkan warga untuk memiliki perusahaan daerah sehingga akan muncul rasa memiliki dan tanggung jawab," kata dia.

Terkait pelepasan saham ke publik ini, pemerintah provinsi juga sempat menyatakan ingin mengeluarkan obligasi daerah untuk menunjang dana pembangunan infrastruktur. Namun rencana ini belum bisa terwujud karena aturan terkait audit laporan keuangan masih digodok di tingkat pusat. "Dalam pasar modal, audit perusahaan harus dilakukan lembaga akuntan publik yang bersifat independen, tapi bagi pemerintah hal ini menjadi kewenangan BPK. Sehingga belum final, bagaimana yang terbaik," tuturnya.

Asal tahu saja, Direktur Utama BEI, Tito Sulistio pernah bilang, pihak BEI berjanji akan mempermudah BUMD listing di pasar modal dan termasuk BUMD provinsi DKI Jakarta yang dikabarkan berencana menggalang dana melalui pasar modal. Hal ini bisa menjadi solusi akibat tidak disetujuinya penyertaan modal pemerintah (PMP) beberapa BUMD oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.”Bursa siap carikan jalan dan mengajak underwriter untuk membantu BUMD mendapatkan dana dari pasar,”ungkapnya.

Dia mengatakan, banyak perusahaan BUMD berkinerja baik yang bisa menjajaki dana dari pasar, seperti PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) yang sudah terdaftar (listed) di BEI sejak 2004. Dirinya telah mendapatkan undangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membahas pendanaan dari pasar modal tersebut. Awalnya pertemuan dijadwalkan Kamis (14/1), namun diundur akibat insiden bom di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin.

Proyek-proyek infrastruktur yang digarap oleh pemerintah DKI Jakarta, seperti mass rapid transit (MRT), menurut dia, bisa mencari pendanaan melalui pasar modal. Mekanisme pendanaan bisa lewat penerbitan municipal bonds. Surat utang dinilai cocok dengan karakteristik proyek infrastruktur bersifat jangka panjang dan tingkat suku bunga yang relatif rendah.“Kalau perlu libatkan masyarakat Jakarta. Ini kan bisa diatur porsinya, jadi masyarakat Jakarta juga akan merasa lebih memiliki,” tandasnya. (ant/bani)