Di tengah dinamika perekonomian global belakangan ini, persoalan ketahanan ekonomi nasional perlu mendapat perhatian serius dari presiden dan para pembantunya (menteri teknis), agar ke depan ketahanan ekonomi mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang berpotensi mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Bagaimanapun, konsepsi ketahanan ekonomi nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh yang berlandaskan Pancasila,  Wawasan Nusantara.adalah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan nilai dan visi nasional demi sebesar-besarnya bagi kemakmuran yang adil dan merata bagi bangsa Indonesia.

Pasalnya, kita tidak boleh lengah menghadapi adanya kecenderungan dan dominasi negara adidaya, yang selalu memaksakan kehendaknya merupakan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan politik luar negeri. Banyak negara yang merasa kuat ekonominya cenderung menerapkan kepentingan politik serta dilandasi nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya kepada negara lain dalam hal demokrasi, dan lingkungan hidup serta pandangan bebas. Ini yang menjadi penyebab munculnya tekanan politik dan krisis ekonomi nasional.

Tidak hanya itu. Kecenderungan proteksionisme dan meningkatnya masalah perdagangan yang mempunyai dimensi politik merupakan hambatan bagi bangsa Indonesia untuk memperluas kegiatan perdagangan global, juga menyebabkan krisis ekonomi bangsa.Kita akui bahwa secara sosiologis bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis dengan adat istiadat, bahasa, pandangan hidup serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, hal ini dapat merupakan titik rawan yang menimbulkan primordialisme sempit yang mengarah kepada perpecahan bangsa yang pada akhirnya krisis ekonomi melanda kehidupan berbangsa.

Mengapa? Karena sampai sejauh ini kepemimpinan nasional belum terlepas dari virus kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), kemudian tingginya tingkat pengangguran juga menimbulkan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin sehingga menimbulkan krisis ekonomi yang  berkelanjutan. Selain terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi mempengaruhi arus bahan, barang dan jasa sehingga perkembangan ekonomi menjadi terhambat, akibat pengaruh aliran neo liberalisme yang secara terstruktur mempengaruhi kebijakan ekonomi di negeri ini.

Potensi ancaman dari luar lainnya adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol yang pada gilirannya dapat merusak lingkungan atau pembagian hasil yang tidak seimbang, baik yang dilakukan secara legal maupun yang dilakukan melalui kolusi dengan pejabat pemerintah terkait sehingga meyebabkan kerugian bagi negara.

Gangguan dari luar tampaknya akan lebih berbentuk upaya menghancurkan moral dan budaya  bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, film-film  porno atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia terutama generasi muda, yang pada gilirannya dapat merusak budaya bangsa.

Hal ini patut diwaspadai secara serius oleh pemerintahan Jokowi-JK. Karena semua potensi ancaman tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan ketahanan nasional melalui  berbagai cara, antara lain pembekalan mental spiritual dan revolusi mental di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh negatif budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Saatnya Pancasila sebagai dasar negara perlu menjadi landasan peningkatan rasa cinta tanah air (patriotisme) melalui pemahaman dan penghayatan  yang riil (bukan sekedar penghapalan) dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.