Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Pro rakyat dan pro pasar sepertinya kontradiktif, tetapi dalam kehidupan yang semakin mengglobal seharusnya kedua platform kebijakan tersebut tidak bisa dipisahkan karena keduanya penting. Dalam prespektif politik istilah pro rakyat memang bisa dipahami sebagai konsep kebijakan politik yang berbasis faham sosialis, sedangkan pro pasar selama ini difahami sebagai kebijakan politik yang berbasis faham liberal.

Lepas dari kedua faham tersebut, maka supaya tidak mengundang debat panjang tentang idiologi politik, pemerintah, DPR dan masyarakat sebaiknya mempunyai pandangan dan sikap yang kurang lebih sama tentang pro rakyat dan pro pasar. Pro rakyat adalah memberdayakan rakyat, baik dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial maupun sebagai mahluk ekonomi.

Secara konstitusional, negara mempunyai kewajiban untuk menguatkan peran rakyat secara langsung dalam proses pembangunan di bidang politik, hukum, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. Khusus di bidang ekonomi, maka negara mempunyai tanggung jawab untuk mendidik rakyat agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang handal dan menjadi pelaku pasar yang kompetitif.

Oleh sebab itu, kebijakan pro rakyat dan pro pasar menjadi sebuah keniscayaan, dan pemerintah mempunyai peran untuk mewujudkannya dalam lima tahun ke depan. Rakyat Indonesia yang pada akhir tahun 2015 akan resmi menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebaiknya dapat memerankan diri sebagai pelaku pasar yang kompetitif.

Rakyat Indonesia harus dipersiapkan menjadi pelaku dan penggerak sejarah di lingkungan MEA ketimbang hanya menjadi obyek sejarah yang kemudian mereka hanya bisa menjadi konsumen yang kebutuhannya lebih banyak dipasok oleh para produsen dari negara Asean lainnya.

Dalam kondisi yang demikian, maka posisi Indonesia akan dirugikan, dan nilai kerugian ini dalam ekonomi akan tercermin pada ancaman defisit pada neraca barang, neraca modal maupun neraca jasa. Waktu lima tahun tidaklah lama bagi seorang presiden memimpin pemerintahannya. Tugas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah amat mulia dan juga konstitusional.

Konsep untuk menjadikan bangsa ini menjadi mandiri di bidang ekonomi patut didukung oleh seluruh kekuatan politik yang ada karena konsep ini akan dapat berjalan jika sistem legislasi nasionalnya secara politik dan secara substantif harus menggambarkan semangat kebijakan yang bersifat pro rakyat dan sekaligus juga pro pasar.

Upaya ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR dan sebaiknya kedua lembaga tinggi negara ini bekerjasama karena perannya sangat penting dalam penyusunan kebijakan negara yang eksekusinya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjalankannya, baik di pusat maupun di daerah.

Kebijakan ekonomi pemerintahnya berarti secara substantif harus mencerminkan penyikapan yang bersifat pro rakyat dan sekaligus pro pasar karena Indonesia masih memerlukan dana yang besar untuk keperluan investasi, baik investasi langsung di sektor riil, maupun investasi portofolio di pasar uang, pasar modal, maupun pasar obligasi.