Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang mampu menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang sema­kin pesat dan baik. Populasi penduduk yang kian ber­tambah tahun demi tahun sejalan dengan peningkatan permintaan produk pangan. Ber­tambahnya pengeta­hu­an dan kesadaran masya­rakat dalam mengkonsumsi pangan yang bergizi turut memicu peningkatan per­min­taan produk pangan tersebut. Susu sebagai salah satu produk pangan bergizi yang mengalami peningkatan permintaan. Namun, kenyataannya produksi susu secara nasional belum mampu meme­nuhi permin­taan susu dalam negeri. Tujuh puluh persen konsumsi susu nasional masih diimpor dari luar negeri. Sebagian besar kebutuhan susu di impor dari luar negeri seperti Australia, Selandia Baru dan negara Eropa.

Tingginya angka impor susu Indone­sia belum sepenuhnya disebabkan oleh tren peningkatan konsumsi susu. Kon­sum­si susu masyarakat Indonesia baru mencapai 16.4 kg atau 15.97 liter per kapita per tahun pada tahun 2011. Kita masih tertinggal dengan negara-negara ASEAN. Malaysia dan Filipina misalnya mencapai angka 22.1 liter per kapita serta Thailand 31.7 liter per kapita per tahun. Tertinggal semakin jauh dengan sesama negara berkembang lainnya yakni, India yang telah mencapai angka 42.8 liter per kapita per tahun (FAO 2011). Namun de­mikian pertumbuhan rata-rata konsumsi susu baik susu bubuk dan susu segar men­capai 3.9% per kapita pertahun pe­riode 2006 - 2010. Pertumbuhan tersebut merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya pada periode yang sama.

Melihat realita konsumsi susu na­sional akan semakin meningkat. Pada ta­hun 2020 Industri Pengolahan Susu (IPS) diprediksi konsumsi susu masyara­kat Indonesia akan menembus angka 6 milyar liter susu setara dengan 16.5 liter susu segar per hari. Melihat kondisi ini, maka Indonesia membutuhkan populasi sapi perah laktasi dalam jumlah yang sangat besar. Selain populasi sapi perah, ketersediaan lokasi peternakan, keter­se­dia­an lahan produksi hijauan makanan ternak (HMT) dan ketersediaan pakan konsentrat merupakan faktor penting dalam mewujudkan swasembada susu pada tahun 2020.

Sentralisasi Sapi Perah

Kemajuan peternakan perah di Indo­nesia belum berjalan maksimal. Salah satunya peternakan sapi perah rakyat yang umumnya digeluti masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan peternakan skala rakyat Indonesia rata rata masih berada di skala kepemilikan 3 - 4 ekor sapi lak­tasi. Guna mendukung peternakan sapi perah yang ekonomis skala kepemilikan ternak minimal 7 ekor sapi laktasi per pe­ternak. Selain itu, permasalahan pe­ngem­bangan wilayah berbasis peternak­an sapi perah di Indonesia belum menun­jukkan pemerataan. Data Pusat Pendata­an Sapi dan Kerbau tahun 2011 menun­jukkan 0.592 juta ekor populasi sapi perah Indonesia masih berada di Pulau Ja­wa, baik perusahaan peternakan mau­pun peternakan skala rakyat. Tersen­tralisasinya populasi sapi perah sela­ma ini di pulau Jawa yang memiliki luas 6.67% dari luas Indonesia mengaki­bat­kan per­kembangan sapi perah di Indo­nesia men­jadi berjalan lambat. Sempit dan terba­tas­nya lokasi dan lahan hijauan makanan ternak di pulau Jawa menye­babkan semakin sulit meningkatkan po­pulasi sapi perah di Indo­nesia. Oleh se­bab itu, pengembangan peter­nakan sapi perah dalam mendukung langkah swa­sem­bada susu tahun 2020 harus dimulai dengan revitalisasi peterna­kan sapi perah rakyat dan menggalakkan pengemba­ng­an peter­nakan sapi perah rakyat di luar Pulau Jawa.

Salah satu strategi pengembangan sapi perah di Indonesia adalah melalui revitalisasi peter­nakan sapi perah rakyat di luar Jawa. Sebenar­nya, pengembang­an peternakan sapi perah rakyat sangat potensial dilaksanakan beberapa daerah di luar Pulau Jawa dengan mempertim­bangkan kondisi ekologi, kondisi geo­grafis, sosial budaya, politik, hukum dan keamanan. Berdasarkan pengamatan saya dan studi literatur, salah satu daerah luar pulau Jawa yang membuka peluang besar pengembangan sapi perah adalah Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di luar Pulau Jawa yang memiliki populasi sapi perah. Populasi sapi perah di pro­vinsi ini merupakan yang tertinggi diban­dingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Pada tahun 2013 populasi sapi perah Sumatera Utara se­banyak 1901 ekor terdiri dari 453 ekor sapi jantan dan 1448 ekor sapi betina (BPS 2014).

Ada beberapa daerah pengembangan sapi perah di Sumatera Utara antara lain Kabu­paten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat. Namun saya melihat Kabupaten Karo menjadi pemegang peran strategis pengem­bang­an sapi perah rakyat di Sumatera Utara dan di luar Jawa. Hal ini didasarkan ke­pada kesesuaian ekologi, kondisi geogra­fis wilayah serta ketersediaan faktor pen­dukung usaha industri pengemba­ngan sapi perah rakyat yang ada di kabupaten Karo. Kesesuaian pengem­bangan sapi pe­rah rakyat ini didukung dengan kondisi suhu udara berkisar 16.4 ºC - 23.9 ºC dan terletak pada ketinggian 280-1420 dpl. Pandangan lain yang menjadi­kan Kabupaten Karo sebagai primadona pengembangan didasar­kan daerah ini sebagai daerah sentra perta­nian horti­kultura yang menghasilkan limbah hasil pertanian dalam jumlah besar yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Hal hal diatas semakin menguatkan bahwa peter­­nakan sapi perah mampu eksis di Kabupaten Karo.

Sebenarnya, telah banyak program yang te­lah digulirkan oleh pemerintah pusat mau­pun daerah dalam mendorong pengemba­ngan sapi perah di kabupaten Karo ini, tetapi fakta dilapangan peter­nakan sapi perah rak­yat ini mengalami stagnasi. Kalau dicer­mati po­pulasi sapi perah di Karo selama lima ta­hun terakhir cenderung mengalami penu­runan.

Ber­da­sarkan data Badan Pusat Sta­tis­tik Kabupaten Karo tahun 2014 ter­catat pe­nurunan populasi sapi perah antara 2009 - 2011 bila dikonversikan ke dalam per­sentase sebesar 35.46%. Pada tahun 2012 - 2013 kembali me­ningkat 29.07% dari po­pulasi sebe­lum­nya, tetapi secara umum data lima tahun terakhir menun­jukkan kon­disi penurunan populasi se­besar 16.70%. Kecenderungan penurun­an populasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ge­netik dan lingkungan. Kondisi ge­netik dan lingkungan yang dimak­sud adalah tingkat penerapan good dairy farming practices oleh masyarakat pe­ternak.

Evaluasi Tata Laksana

Pengembangan sapi perah rakyat gu­na mendukung swasembada susu 2020 harus diawali dengan evaluasi kondisi eksisting oleh para pemangku kebijakan (stakeholder) bila ingin men­capai program yang tepat sasa­ran. Sayang rasa­nya, meng­ge­lon­tor­kan dana APBN maupun APBD un­tuk mengembangkan sapi perah di kabupaten Karo bila tidak menyentuh akar dari permasalahan. Eva­luasi kondisi eksisting mutlak dilakukan guna menentukan strategi yang paling cocok dalam pengembangan sapi perah rak­yat. Evaluasi kondisi ek­sisting dimak­sud adalah penerapan as­pek teknis di lapangan meliputi ma­salah aspek kese­hatan ternak, as­pek pem­bibitan (breed­ing) dan re­pro­duksi, aspek pakan ternak, aspek per­kandangan ternak serta aspek penge­lolaan.

Masalah aspek-aspek diatas harus di evaluasi secara menyeluruh di setiap peternakan sapi perah rakyat, se­hingga akar permasalahan yang se­lama ini mungkin tidak muncul keper­mukaan dan yang menjadikan stagnasi peternakan sapi perah rakyat da­pat teratasi. Sejalan dengan p­e­nu­runan populasi sapi perah tadi, tingkat produktivitas sapi perah rak­yat di Kabupaten Karo juga sangat ren­dah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi in­ternal dan eksternal. Skala kepe­mi­likan ternak, produksi hijauan ma­ka­nan ter­nak, sumber daya manusia, sum­berdaya lahan, daya beli ma­syarakat, dan keterse­diaan infra­struk­tur penunjang serta ke­bijakan peme­rintah pusat/daerah meru­pa­kan beberapa sebagian kecil faktor in­ter­nal dan eksternal yang ada di Ka­bu­paten Karo dan masih banyak lagi per­masalahan internal dan eksternal yang bisa ditemukan dilapangan. Evaluasi as­pek teknis dan kajian fak­tor internal dan eksternal mutlak ha­rus dilakukan sebe­lum menggu­lir­kan program pengem­bang­­an bila ingin program tepat sasaran. Se­lama ini kita cenderung mengatasi per­ma­sa­lahan sapi perah rak­yat ini de­ngan ge­bra­kan program yang tidak substantif.

Langkah seperti diatas, sebenarnya yang harus dilakukan oleh seluruh pe­mangku kepentingan (stake­holders) di Kabupaten Karo bila ingin serius me­ngembangkan peternakan sapi perah rak­yat ini. Langkah per­baikan tersebut tidak hanya di Ka­bu­paten Karo saja, tetapi untuk se­luruh daerah kabu­paten/ kota di Indonesia yang sangat po­tensial dalam pengem­bangan sapi perah rakyat agar mel­a­kukan langkah per­baik­an tatalak­sana se­bagai landasan menda­sar dalam men­capai tujuan peningkatan popu­lasi dan produktivitas susu baik se­ca­ra regional maupun nasional. Hal ini ju­ga diharapkan sebagai respon nyata dae­rah kabupaten/kota dalam mendu­kung pencapaian target swa­sem­bada susu tahun 2020 dalam ku­run waktu yang kurang dari enam ta­hun lagi. Kalau tidak dimulai dari seka­rang, kita hanya akan mencip­ta­kan kegagalan swasem­bada di tahun 2020 mendatang. (analisadaily.com)