NERACA

Jakarta  - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik boleh saja berbangga telah berhasil merenegosiasi harga gas alam cair (LNG) Tangguh, Papua Barat, ke Fujian, Tiongkok, dari US$ 3,3 per Million Metric British Thermal Units (MMBTU) menjadi US$ 8 per MMBTU mulai 1 Juli 2014 ini. Akan tetapi, menurut pakar energi, rendahnya angka hasil renegosiasi gas Papua itu justru memperlihatkan pemerintah memberikan subsidi buat kepentingan asing.

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai harga jual gas ekspor yang naik dari US$3,3 per MMBTU menjadi US$8 per MMBTU bukanlah harga yang pas. Pasalnya saat ini harga gas untuk domestik berada di atas harga tersebut. “Harga gas untuk domestik itu mencapai US$11 per mmbtu. Kalau dibandingkan dengan harga gas untuk domestik, maka itu masih terlalu rendah. Itu artinya mensubsidi asing,” tukas Marwan saat dihubungi Neraca, Selasa (1/7).

Dengan harga yang saat ini telah direnegosiasikan, menurut Marwan, harga jual ke China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) masih terlalu kecil dan membuat ketidakadilan. “Gas Tangguh kan punya kita, kenapa kita yang punya barangnya tetapi untuk keperluan domestik dijual dengan harga tinggi,” ucapnya.

Menurut Marwan, seharusnya renegoisasi harga gas Tangguh telah berlangsung sejak 2006, akan tetapi kepemimpinan saat itu belum bisa menemui kata sepakat. “Seharusnya pada 2006, harga jual gas Tangguh sudah bisa mencapai US$7-8 per MMBTU. Sementara harga gas itukan selalu mengikuti harga minyak, jadi kalau saat itu berhasil melakukan renegoisasi maka saat ini harga gas sudah bisa dijual diatas US$15 per MMBTU,” katanya.

Sebagai gambaran, pada Maret 2006, Indonesia melakukan renegosiasi kontrak Tangguh dan diperoleh harga US$3,35 per MMBTU dengan patokan batas atas harga minyak mentah US$38 per barel. Harga dikontrak sebelumnya sebesar US$2,4 MMBTU. Harga ditentukan berdasarkan formula dengan menggunakan harga patokan minyak (dolar AS per barel), yakni floor price (harga bawah) dan ceiling price (harga atas). Harga atas yang ditetapkan dipatok US$24 per barel.

Sementara itu Pengamat Perminyakan Kurtubi menjelaskan, penjualan harga gas ke Fujian Tiongkok seharga US$8 per mmbtu terhitung masih rugi. Sebab, PLN saja membeli gas di dalam negeri seharga US$9-10 per mmbtu. “Ini jual ke negara lain hanya US$8 per mmbtu, ini kan masih rugi kita, tapi namanya sudah kontrak jangka panjang 25 tahun sejak 2002, ya bagaimana lagi. Kita apresiasi keberhasilan ini dari pada harganya tetap US$3,35 per mmbtu,” kata Kurtubi.

Secara terpisah, di kantor Kementerian ESDM, Jero Wacik mengatakan gas Tangguh bisa dihargai dengan sangat murah oleh Tiongkok karena waktu itu kondisinya sulit, tidak bisa disamakan dengan sekarang. Sehingga, kenaikan harga dari US$ 3,3 per MMBTU menjadi US$ 8 per MMBTU menjadi prestasi yang patut diapresiasi semua pihak. “Untuk mencapai itu kita babak belur,” jelasnya.

Sebaliknya, kata Jero, jika ada kontrak penjualan gas baru, apalagi yang diekspor ke luar negeri, dia tidak mau menyetujui dengan harga murah. Alasannya, harga jual gas paling murah US$ 9 per MMBTU, sementara harga gas ekspor saat ini mulai dari US$ 13,5 per MMBTU sampai US$ 15 per MMBTU.

Dijelaskan Jero, ekspor gas dari Tangguh mulai dilakukan pada 2002 dalam kontrak jangka panjang hingga 2034, dan diekspor 100%. Gas tersebut diekspor ke Fujian, Tiongkok dan sebagian ke Sempra, Amerika Serikat. Jumlah yang diekspor sebanyak 40 kargo per tahun. Dari renegosiasi kontrak tersebut negara mendapatkan pendapatan total sebesar Rp 251 triliun. Jika menggunakan harga yang lama Indonesia hanya mendapatkan pendapatan US$ 5,2 miliar total sampai 2034, dengan harga baru Indonesia berpotensi mendapatkan pendapatan US$ 20,9 miliar atau setara dengan Rp 251 triliun.

Tim renegosiasi dipimpin oleh Menteri ESDM, beranggotakan antara lain Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, SKK Migas, Dirjen Migas Edy Hermantoro, dan BP (British Petroleum) selaku operator gas Tangguh.