NERACA

Jakarta- Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menyatakan, jadwal pengoperasian lima proyek pengolahan dan pemurnian smelter (bauksit) bakal terunda akibat belum adanya kepastian pendanaan.

Sekretaris Jenderal APB3I Erry Sofyan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu mengatakan, perusahaan yang membangun "smelter" bauksit menjadi alumina tersebut kini kesulitan melanjutkan pembangunan karena ketidaaan dana. "Kami harap pemerintah memberikan insentif untuk bisa mengekspor bijih bauksit kembali agar bisa mendanai 'smelter' yang memerlukan biaya besar," katanya.

APB3I berharap pemerintah memberikan kelonggaran ekspor bijih bauksit hingga akhir 2017 hingga proyek "smelter" alumina bisa beroperasi. Menurut dia, pemerintah mesti melihat kebijakan pelonggaran ekspor bijih bauksit tersebut dalam jangka panjang. "Kalau 'smelter' ini jadi, maka puluhan ribu karyawan tambang bauksit dan ratusan ribu tenaga kerja ikutan lainnya akan mendapat pekerjaan kembali," katanya.

Akibat kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit tercatat 40 ribu karyawan diputuskan sejak Januari 2014. Erry mengatakan, saat ini terdapat lima perusahaan yang membangun "smelter". Satus kelima proyek "smelter" adalah PT Well Harvest Winning Alumina Refinery sudah berjalan 30%. "Mereka sudah membangun pondasi pabrik dan akan mulai pemancangan pembangunan pembangkit listrik dan pelabuhan," katanya.

Perusahaan tersebut sudah mengeluarkan investasi Rp1,5 triliun dari rencana Rp11 triliun. Lalu, "smelter" yang dibangun PT Bintang Alumina juga sudah 30%. Sedang, tiga 'smelter' lainnya milik Nusapati Group, PT Fajar Mentaya Abadi, dan Gesit Group baru tahap pembebasan lahan dan kini terhenti.

Menurut dia, ketiga perusahaan tersebut khawatir melanjutkan ke tahap selanjutnya yakni peletakan batu pertama (ground breaking), sementara pendanaannya belum pasti. "Kalau tidak ada kepastian ekspor, bagaimana mendanai proyek ke depan," ujarnya.

Erry juga menambahkan, kelonggaran ekspor bisa diberikan dengan persyaratan ketat seperti sudah mempunyai studi kelayakan, ada lahannya, dan melakukan "ground breaking". "Persyaratan lain sudah mengeluarkan investasi proyek hingga 10 persen yang juga sebagai syarat mendapatkan 'tax holiday' (pembebasan pajak) dari BPKM dan menyetor jaminan proyek," ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Perindustrian melakukan pengawasan terhadap progres "smelter". "Kalau tidak ada progres misalkan dalam tiga bulan, maka izin ekspor dicabut dan uang jaminan masuk kas negara," katanya.

Ia juga mengatakan, pihaknya sanggup membayar bea keluar atas ekspor bijih tersebut.  APB3I juga berpendapat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan pelarangan ekspor bijih mineral. "Apalagi, penerapan peraturan di bawah UU tersebut juga terlambat, sehingga pengusaha tidak mempunyai persiapan yang cukup membangun 'smelter'," ujar Erry.