NERACA

Jakarta - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan menghentikan penyaluran bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) rumah tapak mulai Maret 2015 mendatang. Namun, KPR subsidi ini masih akan berlaku untuk rumah susun (Rusun).

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo, mengatakan penghapusan subsidi ini untuk mendorong pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia.

"KPR FLPP hanya akan diperuntukkan untuk rumah tapak yang diterbitkan Bank Pelaksana paling lambat 31 Maret 2015 dan diajukan pencairan dana FLPP nya paling lambat 30 Juni 2015," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (6/5).

Dia meyakinkan rencana penghentian KPR FLPP untuk rumah tapak tidak akan mengintervensi program perumahan untuk masyarakat. Pemerintah hanya lebih mendorong pembangunan rumah susun sebagai solusi atas semakin berkurangnya lahan untuk perumahan di Indonesia.

Ke depan, masyarakat masih dapat membeli rumah tapak yang dibangun oleh para pengembang dengan harga jual maksimal yang telah ditetapkan pemerintah tanpa subsidi KPR FLPP.

Sebagai informasi, Kemenpera telah menetapkan harga jual rumah sejahtera tapak dan rumah susun yang berbeda-beda di setiap provinsinya. Sebagai contoh harga jual rumah sejahtera tapak paling rendah berada di provinsi Lampung yakni Rp 113 juta dan yang paling tinggi di provinsi Papua yakni Rp 185 juta. Untuk harga jual Rusun paling tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Rp 248,4 juta atau Rp 6,9 juta per meter persegi dan paling tinggi di provinsi Papua Rp 565,2 juta atau Rp 15,7 juta per meter.

Batasan harga jual rumah tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tapi bagi mereka yang ingin memiliki Rusun bisa memanfaatkan subsidi pemerintah tersebut. Kriteria Rusun yang dimaksud tidak berarti pengembang harus membangun bangunan bertingkat tinggi. Akan tetapi bangunan yang dibangun mulai dua lantai bisa di anggap sebagai Rusun.

"Jika masyarakat ingin memiliki Rusun bisa menggunakan KPR FLPP. Hanya dengan cara paksa seperti ini pemerintah bisa mendorong pembangunan Rusun apalagi penggunaan tanah untuk perumahan saat ini semakin kritis," papaprnya.

Dalam keterangan sebelumnya  Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz  mengungkapkan Indonesia masih defisit perumahan murah untuk masyarakat sebanyak 13,5 juta unit. Dia menyebutkan bahwa problem ini bakal menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintahan selanjutnya. "Saat ini pembangunan rumah swadaya hanya sebanyak 250 ribu unit rumah per tahun. Sementara backlog-nya 13,5 juta unit tidak layak huni," ujarnya.

Ungkapan senada juga pernah dilontarkan oleh Direktur Utama PT.Sarana Multigriya Finansial (SMF) Raharjo Adisusanto mengatakan pasar Indonesia saat ini masih kekurangan pasokan rumah sekitar 15 juta unit.

“Potensi pembiayaan KPR di Indonesia saat ini masih besar. Makanya kami tetap membidik masyarakat menengah ke bawah sehingga potensi ini yang juga harus dilirik perbankan serta perusahaan pembiayaan ke depan dalam jangka panjang tentunya,” katanya.

Raharjo mengatakan rasio KPR terhadap GDP masih sekitar 3%. Rendahnya rasio ini memberikan dampak pada industri lain. Tantangan saat ini adalah target pasar perumahan masih didominasi oleh masyarat berpenghasilan atas.

Menurutnya, dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) ke level 7,5% menyebabkan bunga KPR menjadi naik. “Guna menyesuaikan kemampuan debitur di saat bunga tinggi, maka dibutuhkan KPR yang lebih panjang dengan cicilan tetap saat likuiditas ketat,” ujarnya. [agus]