NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya melatih 37 tenaga pelaksana bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di wilayah timur Indonesia. Maksud dari Pembinaan teknis tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi, mulai dari tahap perencanaan, pemrograman, konstruksi, sampai dengan tahap pemanfaatan hasil konstruksi.

Direktur PBL Ditjen Cipta Karya Guratno Hartono mengatakan, dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan, sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. “Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya,” kata Guratno di Denpasar, Senin (20/5).

Kualifikasi dan kinerja konstruksi yang belum sesuai harapan itu, lanjut Guratno, tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal yang juga perlu ditingkatkan adalah kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Ini untuk dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Di hari yang sama, Direktorat PBL juga menyelenggarakan Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Rumah Negara Golongan III yang diikuti 12 provinsi. Workshop ini bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan penatausahaan dan pengelolaan Rumah Negara, peningkatan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan petugas pelaksana pengelolaan Rumah Negara untuk meningkatkan kompetensi dalam menunjang layanan yang akan diberikan. “Kami ingin memastikan pengelolaan Rumah Negara Golongan III dilaksanakan dengan tertib, mempunyai kepastian hukum, transparan, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mempunyai kepastian nilai,” jelas Guratno. [iqbal]