Pemda Diminta Tak Terlena Meski Inflasi Terkendali

 

 

NERACA

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tidak terlena meskipun inflasi nasional terkendali sebesar 3,05 persen secara year on year (yoy) pada Maret 2024. Menurut Tito, pemda tetap perlu waspada mengingat angka inflasi di masing-masing daerah masih beragam sehingga upaya pengendalian perlu terus dilakukan. "Kita jangan terlena dengan angka ini karena inflasi dari bulan ke bulan, Februari ke Maret itu adalah 0,52 persen," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/4).

Menurut Mendagri, kenaikan inflasi dari Februari ke Maret 2024 merupakan dampak dari momen Ramadhan dan Idul Fitri yang membuat permintaan terhadap barang meningkat. Selain itu, situasi global, seperti adanya perang Rusia dengan Ukraina dan konflik di Timur Tengah, juga turut memengaruhi pola supply dan demand di tingkat internasional.

Tito mengatakan tidak sedikit daerah yang saat ini angka inflasinya masih di atas 3,05 persen dan memberikan atensi kepada daerah-daerah yang inflasinya tinggi agar segera melakukan langkah pengendalian. Tito membeberkan sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang saat ini inflasinya tinggi. Di tingkat provinsi, yakni Papua Barat, Gorontalo, Papua Tengah, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Kemudian kabupaten tertinggi, yakni Minahasa Selatan, Tolitoli, Pasaman Barat, Labuhanbatu, Minahasa Utara, Gorontalo, Kerinci, Rembang, Nabire, dan Kampar. Kemudian di tingkat kota, yakni Sibolga, Padangsidimpuan, Bekasi, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Ternate, Medan, Tangerang, Dumai, dan Batam.

Di lain sisi, dia juga telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai perkembangan komoditas yang perlu menjadi atensi, seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, jagung, bawang merah, dan cabai. Tito menuturkan bahwa Presiden Jokowi selalu mengecek perkembangan harga pangan di sejumlah daerah. Pengecekan tersebut akan terus berlangsung sehingga perlu menjadi perhatian Pemda.

Selain itu, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih karena saat ini hampir semua kepala daerah memahami persoalan inflasi dan cara mengendalikannya. "Nah, ini karena ada rakor-rakor kita minggu seperti ini, sekaligus bisa di-update terus menerus (perkembangannya) karena (inflasi) sangat dinamis," jelasnya.

BERITA TERKAIT

Global Water Fund Dinilai Mampu Atasi Permasalahan Air

  NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna menilai model pendanaan campuran atau blended finance seperti Dana Air…

Kemendagri Minta Kepala Daerah Koreksi Langkah Pengendalian Inflasi

  NERACA Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta para kepala daerah untuk mengoreksi langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan,…

Penerapan Ekonomi Biru Harus Berbasis Sains

    NERACA Jakarta – Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati menyampaikan penerapan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Global Water Fund Dinilai Mampu Atasi Permasalahan Air

  NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna menilai model pendanaan campuran atau blended finance seperti Dana Air…

Kemendagri Minta Kepala Daerah Koreksi Langkah Pengendalian Inflasi

  NERACA Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta para kepala daerah untuk mengoreksi langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan,…

Penerapan Ekonomi Biru Harus Berbasis Sains

    NERACA Jakarta – Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati menyampaikan penerapan…