NERACA

Jakarta — PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP), salah satu produsen baja terintegrasi terbesar di Indonesia, turut ambil bagian dalam peluncuran Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025 yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jumat (20/6) di Jakarta. Partisipasi GRP dalam forum CSIS merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terlibat aktif dalam pembentukan arah kebijakan industri nasional yang tangguh, adaptif, dan relevan terhadap tantangan global, serta menjawab kebutuhan keberlanjutan masa depan secara kolaboratif. Forum itu sendiri, menjadi ruang dialog lintas sektor yang membahas strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pendekatan perdagangan dan investasi yang lebih adaptif terhadap dinamika global serta tuntutan keberlanjutan.

Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dyah Roro Esti, yang turut hadir dalam peluncuran, menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan kini menjadi landasan dalam strategi perluasan ekspor dan penguatan pelaku usaha domestik. “Perdagangan hijau bukan lagi pilihan, tetapi keharusan, karena pasar global kini semakin menuntut komoditas berkelanjutan,” ujarnya.

Roro Esti juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia dan kepedulian terhadap lingkungan. Komitmen Indonesia terhadap target net zero emission pada 2060 dan pengurangan emisi 32% pada 2030 menjadi fondasi lintas kebijakan nasional. “Isu ini menjadi perhatian publik. Kami di pemerintah berkewajiban mencarikan solusi, termasuk bagaimana mendorong komoditas hijau untuk mendukung green growth,” pungkas Roro Esti.

Sementara dalam sesi diskusi panel bertema “Mencapai Resiliensi dan Keberlanjutan di Tengah Ketidakpastian”, Presiden Direktur GRP, Fedaus, menyampaikan pentingnya transformasi industri baja sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi perubahan global dan transisi ekonomi rendah karbon.

GRP, lanjut Fedaus, menekankan bahwa dekarbonisasi bukan sekadar tanggung jawab perusahaan individu. Lebih dari itu, dekarbonisasi juga merupakan agenda kolektif untuk menjadikan industri baja Indonesia lebih kompetitif secara internasional.

Terkait dekarbonisasi itu pula, jelas Fedaus, GRP telah menjalankan berbagai langkah nyata. Mulai penyusunan Net Zero Roadmap hingga pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap berkapasitas 9,3 MWp. Upaya ini diperkuat melalui peningkatan tata kelola dan pelaporan tahunan terkait keberlanjutan, seperti perolehan skor CDP Climate Change B- pada 2024, serta penguatan daya saing produk melalui sertifikasi Environmental Product Declaration (EPD).

“Kami melihat dekarbonisasi sebagai bagian dari strategi industri, bukan sekadar kewajiban lingkungan. Dunia akan semakin selektif terhadap produk dengan jejak karbon rendah. Jika industri baja nasional ingin tetap bersaing, kita harus memulai dari sekarang, bersama-sama,” jelas Fedaus.

Fedaus juga menekankan bahwa membangun daya saing nasional tidak bisa dilakukan secara terpisah. Diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah, pelaku industri, dan institusi riset agar kebijakan industri tidak hanya responsif, tetapi juga progresif. “Sinergi antara kebijakan dan pelaku industri adalah kunci. Kebijakan yang tepat sasaran harus lahir dari pemahaman menyeluruh terhadap realita industri di lapangan. Sebaliknya, industri juga harus mampu beradaptasi dan berinovasi dalam kerangka kebijakan yang semakin menekankan keberlanjutan dan daya saing global,” ujar Fedaus.

Lebih lanjut, Fedaus menegaskan bahwa posisi industri baja sangat strategis bagi keberlangsungan sektor industri lain. Ia menyebut baja sebagai Mother of Industry, istilah yang menggambarkan peran baja sebagai fondasi utama dari hampir seluruh aspek pembangunan nasional.

Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa arah kebijakan perdagangan Indonesia tetap akan melaju meski dihadapkan pada kebijakan proteksionis sejumlah negara besar. “Kebijakan-kebijakan proteksionis tersebut tidak terlalu mempengaruhi perdagangan maupun transisi keberlanjutan yang telah kita jalankan,” ujarnya.

Yose menambahkan bahwa laporan ini merefleksikan dinamika perdagangan dan investasi hijau, baik di tingkat nasional maupun global. Analisis dalam laporan mencakup peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempercepat agenda transisi hijau, sekaligus menjadi hasil dari kolaborasi antara CSIS dan Kementerian Perdagangan dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). “Laporan ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia,” pungkas Yose. (Mohar/fba)