NERACA

Jakarta – Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menegaskan bahwa bantuan pangan berupa beras yang mulai disalurkan pada Juni 2025 merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan laju inflasi di tengah ketidakpastian global.

“Bantuan pangan ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi yang difokuskan untuk menjaga konsumsi rumah tangga. Targetnya sebanyak 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing akan menerima 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan,” ujar Sarwo.

Sarwo menekankan bahwa kebijakan ini dirancang dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan keberlangsungan pendapatan petani. Menurutnya, bantuan pangan tidak boleh menyebabkan harga gabah jatuh di tingkat produsen.

“Kepala Bapanas juga memberi perhatian agar harga di tingkat petani tidak terganggu oleh bantuan ini. Jadi program harus berjalan seimbang, masyarakat terbantu, petani juga tetap semangat menanam,” jelas Sarwo.

Sarwo juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Pertanian untuk menghindari distorsi harga di hulu. Ia menyebut bahwa saat ini pemerintah telah memahami pentingnya menjaga dua sisi sekaligus, yakni daya beli masyarakat dan keberlangsungan produksi pertanian.

Sebagai bagian dari langkah konkret menjaga stabilitas pangan, Bapanas juga telah menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 3.666 kali hingga 2 Juni 2025. Rinciannya, 60 kali di tingkat pusat, 786 kali di 34 provinsi, dan 2.820 kali di 252 kabupaten/kota.

Sarwo menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini akan efektif bila dijalankan secara konsisten dan kolaboratif lintas sektor.

“Dengan sinergi yang kuat, kami yakin daya beli masyarakat bisa tetap terjaga, harga tetap stabil, dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak terganggu di tengah tantangan global,” ungkap Sarwo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa peluncuran stimulus ekonomi nasional, termasuk bantuan pangan, merupakan bagian dari paket kebijakan yang lebih luas untuk menopang konsumsi dalam negeri, terutama industri padat karya.

“Bagi Indonesia, kita melihat ke depan bagaimana menjaga daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Salah satunya dengan meluncurkan lima paket stimulus yang diharapkan dapat menjaga aktivitas industri dan mendorong konsumsi rumah tangga,” ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa Indonesia telah selaras dengan lebih dari 90 persen standar fiskal dan keuangan OECD. Bahkan, Indonesia bersama Jepang saat ini memimpin program kemitraan regional Asia Tenggara untuk OECD.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia optimistis proses aksesi OECD akan berjalan secara konstruktif mengingat kesesuaian banyak regulasi nasional dengan standar OECD. Aksesi ini juga akan membuka peluang untuk memperkuat sektor UMKM, sistem pendidikan nasional, kesehatan publik, dan pemberantasan korupsi lintas batas melalui partisipasi dalam OECD Anti-Bribery Convention.

Partisipasi aktif Indonesia di OECD diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan global yang lebih berkeadilan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara representatif dari Global South dalam tatanan internasional.

“Indonesia tentu akan membuat kebijakan yang tentunya bisa mewakili negara-negara selatan atau global south, karena Indonesia salah satu negara global south, yang selalu akan melakukan perbaikan terhadap standar-standar kebijakan global. Artinya Indonesia nanti ke depannya akan mewarnai dari kebijakan di OECD ini,” jelas Airlangga.

Selain itu, Indonesia juga mendukung penguatan sistem perdagangan multilateral melalui Agenda Reformasi World Trade Organization (WTO). Melalui forum Informal Gathering of WTO Trade Minister, Indonesia kembali menegaskan pentingnya penguatan WTO sebagai penjaga sistem perdagangan global berbasis aturan agar ke depan dapat lebih adaptif terhadap dinamika global saat ini.

“Indonesia mendorong reformasi WTO dan Indonesia menjanjikan nanti dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-14 di Kamerun, WTO wajib mencapai hasil yang lebih baik dan tentu Indonesia akan menugaskan Dubes Indonesia di WTO untuk membuat persiapan berkait dengan rencana tersebut,” ungkap Airlangga.