NERACA

Cirebon -  Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mendorong pemerintah daerah, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang galian C di Jabar, menyusul terjadinya longsor di kawasan Gunung Kuda Cirebon.

Ono saat meninjau lokasi longsor di Cirebon, Sabtu, mengatakan peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan penerapan metode penambangan yang sesuai dengan prinsip keselamatan dan kelestarian lingkungan.

“Ini menjadi catatan bagi Pemprov Jabar agar tidak hanya berhenti pada pemberian izin tambang, tetapi juga memastikan metode operasional tambang dilakukan dengan benar,” katanya.

Ia menyambut baik langkah Gubernur Jabar, yang telah mengeluarkan surat edaran terkait moratorium perizinan tambang. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut perlu diperkuat dengan evaluasi teknis di lapangan terhadap tambang-tambang yang telah beroperasi. “Harus ada kajian lingkungan dan keselamatan agar kegiatan tambang di lahan apapun dapat dipastikan keamanannya,” katanya.

Selain itu, Ono juga menegaskan pentingnya penegakan aturan terhadap tambang yang tidak menjalankan rekomendasi sesuai izin. Legislator asal Indramayu itu menilai, Pemprov Jabar memiliki kewenangan untuk menindak tegas, termasuk menutup tambang yang tidak memenuhi standar keselamatan.

“Jika tidak dijalankan dengan benar, tentu harus ditutup. Itu bagian dari perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan pekerja tambang,” ujarnya.

ono menekankan pentingnya pemerintah daerah menyiapkan skema lanjutan, khususnya untuk mendukung pelaku usaha kecil dan pekerja tambang yang terdampak terkait dampak sosial ekonomi dari potensi penutupan tambang.

“Perlu dipikirkan kebijakan keberlanjutan. Jika tambang ditutup, tentu ada konsekuensi ekonomi. Maka pemerintah perlu mendorong peluang-peluang usaha lain bagi masyarakat sekitar,” katanya. iwan