NERACA

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkomitmen kuat memberikan akses listrik bagi masyarakat dan desa yang belum berlistrik dalam lima tahun ke depan. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum teraliri listrik, dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga. Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok negeri, bisa menikmati layanan listrik 24 jam penuh.

"Tugas kami lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025-2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program terobosan dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki," kata Bahlil.

Bagi Bahlil, energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan yang harus dilakukan dari Aceh sampai Papua. Untuk merealisasikan Program Lisdes ini memerlukan investasi sekitar Rp50 triliun.

"Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan," ujar Bahlil.

Ketiadaan akses listrik menjadi kenangan tersendiri bagi Bahlil. Tempat kelahirannya di Maluku Tengah saat itu belum tersedia akses listrik, penerangan hanya didapat melalui lampu pelita berbahan bakar minyak tanah.

"Ini program mengingatkan saya waktu dulu. Saya dulu ini kan adalah anak republik yang lahir tidak ada listrik. Saya lahir pakai lampu pelita, bukan di rumah sakit dan sekolah sampai SD itu tidak juga pakai listrik, penerangan didapat dari lampu pelita yang jika saya bangun pagi membuat kening saya hitam," kenang Bahlil.

Ditegaskan Bahlil, Lisdes adalah suatu keharusan dan tanggung jawab negara, karena listrik merupakan salah satu hak dasar warga negara. Mengingat masih banyak desa-desa yang terletak di pinggiran dan terisolir belum bisa menikmati layanan listrik dari negara.

"Saya tidak ingin lagi ada anak-anak yang merasakan seperti saya dulu, merasakan ketiadaan penerangan listrik. Untuk itu, sesuai arahan Bapak Presiden agar di desa-desa yang belum ada listrik segera kita pasang, kita akan lakukan ini secara bertahap sampai tahun 2029 selesai," imbuh Bahlil.

Lisdes merupakan program pemerintah melalui penugasan kepada PLN untuk melistriki seluruh pelosok desa dengan membangun jaringan distribusi. Program ini merupakan program rutin, dimana hingga akhir tahun 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan di Indonesia telah menikmati listrik. Tak hanya Lisdes, sejak tahun 2022 hingga 2024 Kementerian ESDM juga menyalurkan 367.212 sambungan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu sebagai komitmen pemerintah mewujudkan energi berkeadilan melalui penyediaan akses listrik. 

Bahlil pun menyoroti bahwa selama ini pembangunan pembangkit tenaga listrik tidak dibarengi dengan pembangunan jaringan transmisi yang memadai. Bahlil berkomitmen untuk mendorong pembangunan transmisi yang sejalan dengan perencanaan pemerintah.

Ke depan, Bahlil mengatakan Pemerintah bersama PT PLN (Persero) akan menambah jaringan transmisi sepanjang 48 ribu kms untuk menunjang penambahan pembangkit sebesar 71 GW.

"Nah kita memang betul punya kekayaan sumber daya alam terhadap pembangkit listrik tenaga matahari, air, angin maupun yang lain-lain. Tapi problem kita sekarang Bapak Presiden adalah jaringan yang dulu dipasang tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat di mana kita membangun energi baru terbarukan. Karena itu kita mendorong untuk membangun jaringan ke depan kurang lebih sekitar 8 ribu km," ujar Bahlil.

Seperi diketahui Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan pembangunan 11 proyek Transmisi 739,71 kilometer sirkuit (kms) dan Gardu Induk sebesar 1.740 Mega Volt Ampere (MVA). Proyek ini akan mengalirkan pasokan listrik dari pembangkit baru menuju pusat-pusat ekonomi, serta akan mendukung pengoperasian pabrik-pabrik, smelter, dan kawasan-kawasan industri, sekaligus memperkuat keandalan listrik di daerah-daerah strategis.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi negara maju, negara industri yang menguasai teknologi untuk mengolah sumber daya alam menjadi barang jadi yang dibutuhkan industri.