NERACA

Jakarta – Kinerja industri asuransi syariah tengah melesu. Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri asuransi syariah jiwa syariah mengalami rugi Rp542,66 miliar per Februari 2025. Kondisi itu berbalik dari laba usaha sebesar Rp121,51 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, laba usaha asuransi umum syariah per Februari 2025 tercatat mengalami kontraksi 52% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp55,61 miliar, dibandingkan laba usaha asuransi per Februari 2024 sebesar Rp115,78 miliar. Menyikapi hal tersebut, Presiden Direktur Manulife Syariah Fauzi Arfan menyampaikan bahwa kinerja Manulife Syariah masih sesuai target.

“Pada saat spin off 1 Desember 2024, kami memiliki bisnis plan yang telah kita kirim ke OJK. Saat ini, masih sejalan dengan target yang akan kita capai. Bahkan, per Mei 2025 kita telah membagi suplus underwriting sebesar Rp37 miliar,” kata Fauzi saat Media Briefing Manulife Syariah di Jakarta, Selasa (27/5).

Dalam laporan tahunan Manulife Indonesia 2024, total klaim lini bisnis syariah tercatat sebesar Rp225 miiar meningkat 17% dari tahun sebelumnya, sementara itu Risk-Based Capital (RBC) Dana Perusahaan tercatat sebesar 7.063% dan RBC Dana Tabarru' sebesar 1.588% Angka-angka ini mencerminkan posisi permodalan yang sangat kuat dan kesiapan perusahaan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan serta komitmen Manulife Syariah Indonesia untuk melindung nasabahnya. Hingga April 2025, total aset perusahaan mencapai Rp1,54 triliun. Hal ini sebagai wujud nyata hasil komitmen perusahaan mengelola dana tabarru' yang efisien, transparan dan amanah.

Dalam kesempatan yang sama, Manulife Syariah juga mengenalkan secara resmi Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) yakni Maruf Amin. Mantan Wakil Presiden tersebut diyakini akan memberikan kontribusi dalam kinerja lantaran pengalamannya dalam industri keuangan syariah. Fauzi menyebut bergabungnya Maruf Amin sebagai rezeki. “Hadirnya Pak Kiayi Maruf Amin adalah rezeki,” katanya.

Dilain sisi, Fauzi juga menyayangkan bahwa Literasi dan iklusi keuangan belum maksimal, namun begitu hal itu menjadi PR bersama. Maka tak ayal, pihaknya ingin meningkatkan angka tersebut dengan inovasi produk. “Dalam waktu dekat, kita ingin meluncurkan produk yang fleksibel dari cara bayarnya, jangka waktunya hingga term and condition yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat,” jelasnya.

Maruf Amin menyampaikan bahwa ia memiliki pengalaman yakni menjadi sebagai ketua dewan syariah di Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama 19 tahun. Sehingga ia menyebut kembali menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah sebagai kembali ke habitatnya. “Saat saya menjadi wapres, saya meninggalkan semua jabatan syariah tersebut. begitu sudah selesai, maka saya rasa kembali ke habitat saya,” jelasnya.

Menurutnya, dewan pengawas syariah itu memiliki peran yang penting. Karena memiliki tanggungjawab yang besar. “Industri keuangan syariah itu memiliki dua pengawasan yakni OJK dan Dewan Pengawas Syariah sehingga double pengawasan makanya prinsip kehati-hatiannya sangat terjaga,” pungkasnya.